Bencana adalah keniscayaan dan akan terus meningkat di masa mendatang. Datangnya bencana memang sulit diprediksi secara akurat. Sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangn ini, ternyata belum ditangani komprehensif dan terpadu. Tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah untuk menghadapi gelombang bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia, akhirnya merugikan baik materiil maupun moril sebagai korban bencana di negeri ini.

Menurut data BNPB, selama Januari-Februari 2014, total terdapat 124.562 orang yang menjadi pengungsi akibat bencana banjir dan letusan gunung api di Indonesia. Jumlah pengungsi terbanyak akibat banjir, mencapai 92.823 orang.

Selama periode hingga 16 Februari 2014 tercatat 282 kejadian. Dampaknya 197 orang tewas, 64 luka-luka, 1,6 juta jiwa mengungsi dan menderita, puluhan ribu rumah rusak dan lainnya. Dampak ekonomi juga sangat besar. Perkiraan awal kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang Sulut Rp 1,87 triliun, erupsi G.Sinabung Rp 1 triliun, banjir Pantura Rp 6 triliun, banjir Jakarta Rp 5 triliun dan lainnya. Belum lagi bencana lainnya.  

Namun data yang dikeluarkan BNPB tersebut belum memasukkan 375 KK pengungsi erupsi gunung Rokatenda, NTT yang belakangan mulai mengeluarkan percik api lagi.Begitu juga dengan sekitar 250 KK yang tinggal di 3 RT di perbukitan Desa Mojodungkul Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur yang terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Mereka diperintahkan turun gunung karena area perbukitan di pemukiman warga banyak terjadi keretakan tanah.

Apabila kita perhatikan, kelihatan jelas bahwa penanganan terhadap pengungsi kelihatan berbeda-beda, dan tidak ada standar yang jelas. Tidak ada standar penanganan kesehatan untuk para pengungsi,  standar layanan pendidikan untuk anak-anak pengungsi, standar akomodasi yang nyaman untuk pengungsi.

Selama jangka waktu lebih dari empat bulan, para pengungsi harus selalu hidup dalam keadaan darurat. Sebelum pemerintah sampai pada upaya menyediakan pekerjaan, dan pelatihan ketrampilan kepada para pengungsi, dipastikan lebih dahulu bahwa para pengungsi ini mendapat tempat tinggal sementara yang layak huni, lengkap dengan fasilitas sanitasi dan air bersih.

Ini menunjukkan bahwa kita belum siap menghadapi bencana. Berdasarkan penelitian tentang kesiapsiagaan masyarakat Indonesia menghadapi bencana pada tahun 2006, 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemda dalam menghadapi bencana masih rendah. Memang terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman bencana. Tetapi belum menjadi perilaku (attidude) dan praktek atau budaya.

Di Pemda pun, sebagian besar penanggulangan bencana juga belum banyak menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahunan. Akibatnya bencana tidak menjadi roh dalam pembangunan sektor. Apalagi menyangkut peningkatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bencana. Indikator ini juga tercermin dari alokasi dana untuk penanggulangan bencana yang rata-rata kurang dari 0,5% dari APBD. 

Menurut Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, ini adalah tantangan bersama. Bencana menjadi urusan bersama. Pemerintah dan Pemda menjadi penanggung jawab utama. Pengurangan risiko bencana harus dijadikan prioritas. Harus dilihat sebagai investasi pembangunan. Bencana tidak bisa kita tolak tapi risikonya kita kurangi. Karena itu pemerintah perlu menyiapkan manual book yang standard diberlakukan di semua wilayah Indonesia, apabila menghadapi bencana alam.