Suku Bunga Acuan BI Harus Diturunkan

NERACA

Jakarta - Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini, sejatinya, harus diikuti dengan kebijakan yang pro pertumbuhan pula. Salah satu kebijakan itu adalah tidak memberlakukan rezim suku bunga tinggi. Artinya, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sehingga tidak menghambat perputaran ekonomi, terutama sektor riil.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengingatkan Bank Indonesia (BI) agar menurunkan suku bunga acuannya atau BI Rate dari level saat ini sebesar 7,5%. Ini dikarenakan Pemerintah harus menjaga momentum pertumbuhan di sepanjang 2014.

“Masalahnya pelemahan rupiah kita kemarin itu karena sisi suplai tidak mampu memenuhi permintaan (demand). Kami sudah bilang itu berkali-kali tapi tidak didengar oleh pihak otoritas moneter (BI). Nah, sekarang rupiah sudah menguat di level Rp11.700 per dolar AS. Oleh sebab itu jangan sampai momentum ini terlewatkan untuk mendorong sektor riil,” katanya kepada Neraca, Senin (17/2).

Lebih lanjut Enny menuturkan, untuk mendorong fundamental ekonomi, dari sisi suplai, maka sudah pasti diperlukan kebijakan yang pro terhadap kinerja sektor riil. “Itu harus dilakukan dengan pengenduran pengetatan likuiditas. Sangat salah besar kalau BI Rate terus dalam level yang tinggi seolah-olah untuk mengurangi konsumsi. Karena masalah sebenarnya ada di sisi suplai,” tegasnya.

Dengan ketatnya persaingan likuditas, Enny melihat sektor riil sangat tercekik untuk mendapat permodalan. Dengan begitu dapat dipastikan kinerja sektor riil akan terus melemah selagi BI tidak mau menurunkan suku bunga acuannya. Lebih jauh Enny menilai BI mengalami ketakutan yang akut terhadap potensi tekanan rupiah. Sehingga di saat waktunya BI Rate turun tapi tidak juga dilakukan. Meskipun inflasi dan rupiah sudah mulai membaik.

“Saya rasa BI punya ketakutan kalau inflasi masih dalam kondisi rawan mengingat Indonesia juga sedang rawan bencana. Karena bencana memang bisa membuat pasokan terhambat. Tapi itu tidak bisa jadi alasan,” tutur Enny.

Dia juga mengungkapkan, motif BI tidak menurunkan suku bunga acuan juga disebabkan adanya sikap wait and see menunggu pemilu. Pasalnya, dengan banyaknya politikus yang mencairkan dana untuk ongkos kampanye masih mungkin membuat rupiah kembali menguat. Sehingga BI baru berani menurunkan BI Rate setelah Maret 2014 mendatang.

Senada, ekonom Bank Danamon Anton Hendranata melihat BI Rate memang sudah waktunya turun. Pasalnya, laju pertumbuhan akan terus melambat selagi BI masih memberlakukan rezim suku bunga tinggi. Sedangkan untuk menghadapi tantang ekonomi ke depan sangat dibutuhkan ketahanan sektor riil.

“Dengan kebijakan BI yang seperti ini sektor riil jadi sulit melakukan kredit. Padahal sektor riil lah kunci utama fundamental ekonomi. Lagipula rupiah dan CAD (current account deficit) sudah mulai menunjukan hasil yang positif. Artinya sudah waktunya BI Rate dikendurkan,” tutur Hendranata.

Lebih dari itu Hendranata menilai sebetulnya perbankan sendiri juga akan mengalami masalah berkepanjangan dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga acuan pada level 7,5%. Pasalnya, dengan suku bunga acuan di angka itu dapat meningkatkan kredit bermasalah (NPL/nonperforming loan) perbankan. Bahkan tingkat yang setinggi itu menjadi yang paling tinggi di dunia. “Jujur saja NPL perbankan dalam situasi yang rawan dengan BI Rate sebesar itu. Lagipula tidak ada negara yang memberlakukan suku bunga acuan ekstra ketat hanya di Indonesia. Ini harus dikoreksi lagi,” tukasnya.

Bisa Naik

Namun pendapat berbeda diungkapkan Destry Damayanti. Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri ini justru dalam kondisi perekonomian saat ini BI Rate tidak tepat diturunkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya risiko yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi ke depan. Salah satunya, ketidakpastian global yang saat ini masih cukup tinggi.

“Kita belum tahu dengan Gubernur Janet Yellen (The Fed) yang baru ini. Tapering off akan seberapa cepat. Jadi, untuk status global uncertainty-nya masih tinggi.” ujarnya. Selain itu, sambung Destry, adanya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) juga akan menjadi sentimen pasar, ditambah adanya penerapan aturan baru terkait UU Minerba. Dia pun menilai, Bank Indonesia bukan mustahil masih akan kembali menaikkan BI Rate. “Flat saja masih bagus. Karena masih ada kemungkinan naik satu kali lagi. Tapi sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.” tandasnya. lia/lulus/ardhi

BERITA TERKAIT

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kepercayaan Investor Bawa IHSG Capai Rekor Baru

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin awal pekan (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan…

REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR - Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM - Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box”

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…