Suku Bunga Acuan BI Harus Diturunkan

NERACA

Jakarta - Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini, sejatinya, harus diikuti dengan kebijakan yang pro pertumbuhan pula. Salah satu kebijakan itu adalah tidak memberlakukan rezim suku bunga tinggi. Artinya, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) sehingga tidak menghambat perputaran ekonomi, terutama sektor riil.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengingatkan Bank Indonesia (BI) agar menurunkan suku bunga acuannya atau BI Rate dari level saat ini sebesar 7,5%. Ini dikarenakan Pemerintah harus menjaga momentum pertumbuhan di sepanjang 2014.

“Masalahnya pelemahan rupiah kita kemarin itu karena sisi suplai tidak mampu memenuhi permintaan (demand). Kami sudah bilang itu berkali-kali tapi tidak didengar oleh pihak otoritas moneter (BI). Nah, sekarang rupiah sudah menguat di level Rp11.700 per dolar AS. Oleh sebab itu jangan sampai momentum ini terlewatkan untuk mendorong sektor riil,” katanya kepada Neraca, Senin (17/2).

Lebih lanjut Enny menuturkan, untuk mendorong fundamental ekonomi, dari sisi suplai, maka sudah pasti diperlukan kebijakan yang pro terhadap kinerja sektor riil. “Itu harus dilakukan dengan pengenduran pengetatan likuiditas. Sangat salah besar kalau BI Rate terus dalam level yang tinggi seolah-olah untuk mengurangi konsumsi. Karena masalah sebenarnya ada di sisi suplai,” tegasnya.

Dengan ketatnya persaingan likuditas, Enny melihat sektor riil sangat tercekik untuk mendapat permodalan. Dengan begitu dapat dipastikan kinerja sektor riil akan terus melemah selagi BI tidak mau menurunkan suku bunga acuannya. Lebih jauh Enny menilai BI mengalami ketakutan yang akut terhadap potensi tekanan rupiah. Sehingga di saat waktunya BI Rate turun tapi tidak juga dilakukan. Meskipun inflasi dan rupiah sudah mulai membaik.

“Saya rasa BI punya ketakutan kalau inflasi masih dalam kondisi rawan mengingat Indonesia juga sedang rawan bencana. Karena bencana memang bisa membuat pasokan terhambat. Tapi itu tidak bisa jadi alasan,” tutur Enny.

Dia juga mengungkapkan, motif BI tidak menurunkan suku bunga acuan juga disebabkan adanya sikap wait and see menunggu pemilu. Pasalnya, dengan banyaknya politikus yang mencairkan dana untuk ongkos kampanye masih mungkin membuat rupiah kembali menguat. Sehingga BI baru berani menurunkan BI Rate setelah Maret 2014 mendatang.

Senada, ekonom Bank Danamon Anton Hendranata melihat BI Rate memang sudah waktunya turun. Pasalnya, laju pertumbuhan akan terus melambat selagi BI masih memberlakukan rezim suku bunga tinggi. Sedangkan untuk menghadapi tantang ekonomi ke depan sangat dibutuhkan ketahanan sektor riil.

“Dengan kebijakan BI yang seperti ini sektor riil jadi sulit melakukan kredit. Padahal sektor riil lah kunci utama fundamental ekonomi. Lagipula rupiah dan CAD (current account deficit) sudah mulai menunjukan hasil yang positif. Artinya sudah waktunya BI Rate dikendurkan,” tutur Hendranata.

Lebih dari itu Hendranata menilai sebetulnya perbankan sendiri juga akan mengalami masalah berkepanjangan dengan kebijakan BI yang mempertahankan suku bunga acuan pada level 7,5%. Pasalnya, dengan suku bunga acuan di angka itu dapat meningkatkan kredit bermasalah (NPL/nonperforming loan) perbankan. Bahkan tingkat yang setinggi itu menjadi yang paling tinggi di dunia. “Jujur saja NPL perbankan dalam situasi yang rawan dengan BI Rate sebesar itu. Lagipula tidak ada negara yang memberlakukan suku bunga acuan ekstra ketat hanya di Indonesia. Ini harus dikoreksi lagi,” tukasnya.

Bisa Naik

Namun pendapat berbeda diungkapkan Destry Damayanti. Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri ini justru dalam kondisi perekonomian saat ini BI Rate tidak tepat diturunkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya risiko yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi ke depan. Salah satunya, ketidakpastian global yang saat ini masih cukup tinggi.

“Kita belum tahu dengan Gubernur Janet Yellen (The Fed) yang baru ini. Tapering off akan seberapa cepat. Jadi, untuk status global uncertainty-nya masih tinggi.” ujarnya. Selain itu, sambung Destry, adanya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) juga akan menjadi sentimen pasar, ditambah adanya penerapan aturan baru terkait UU Minerba. Dia pun menilai, Bank Indonesia bukan mustahil masih akan kembali menaikkan BI Rate. “Flat saja masih bagus. Karena masih ada kemungkinan naik satu kali lagi. Tapi sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat ini.” tandasnya. lia/lulus/ardhi

BERITA TERKAIT

Obligasi Oto Multiartha Beri Bunga 8,10%

Perusahaan pembiayaan kendaraan, PT Oto Multiartha merilis obligasi II senilai Rp1,1 triliun dengan bunga 5,75 - 8,10% per tahun dan…

Ada Kemungkinan The Fed Lebih Cepat Naikkan Bunga

    NERACA   Jakarta - Pejabat-pejabat Federal Reserve AS (The Fed) mengisyaratkan bahwa bank sentral kemungkin harus mempercepat laju…

KOTA SUKABUMI - Wartawan Harus Netral Dalam Politik

KOTA SUKABUMI Wartawan Harus Netral Dalam Politik NERACA Sukabumi - Untuk menjaga kenetralan dalam politik bagi wartawan, Dewan Pers mengeluarkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…