Stabilisasi Harga Pangan

Selasa, 18/02/2014

Harga pangan yang berfluktuasi merupakan “hantu” bagi perekonomian Indonesia. Ini karena harga pangan berkontribusi hingga 60% terhadap laju inflasi dan 70% terhadap garis kemiskinan. Implikasinya, bila pemerintah gagal meredam gejolak harga pangan, angka inflasi langsung terdongkrak naik. Daya beli masyarakat pun tergerus. Kondisi penduduk hampir miskin siap menjadi miskin.

Pemerintah harusnya sadar terhadap strategisnya pangan bagi perekonomian nasional. Apalagi demi menstabilkan harga pangan terutama beras, daging, dan minyak goring, pemerintah setiap tahun menggulirkan anggaran negara hingga triliunan rupiah untuk operasi pasar (OP). Begitu juga untuk mengendalikan harga pangan, pemerintah setiap tahun "menghamburkan" devisa miliaran US$ untuk mengimpor pangan.

Padahal, menurut data Kementan, produksi dan stok beras di Indonesia sebenarnya dalam kondisi aman, bahkan Menteri Pertanian Suswono menyatakan stok beras, khususnya tahun 2013 dalam kondisi baik karena pasokan mencukupi dan harganya pun relatif stabil.

Beberapa waktu lalu, BPS merilis data produksi beras nasional tahun 2012 mencapai 39,1 juta ton dengan konsumsi sekitar 33,4 juta ton sehingga masih surplus 5,6 juta ton. Kondisi 2013 pun sama, sehingga mestinya harga komoditas itu stabil karena tidak terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran.

Persoalannya, saat ini kemampatan distribusi mungkin saja terjadi karena buruknya infrastruktur jalan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi itu juga disebabkan banyaknya kantung kemiskinan sehingga kelaparan meng­gejala di mana-mana. Bercermin pada kasus di India, penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang ditangani Bulog, banyak membantu masalah ketahanan dan keamanan pangan di negeri ini.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan terkait dengan impor”ilegal’’ beras sudah memberikan klarifikasi bahwa yang diimpor adalah beras kelas premium untuk memenuhi kebutuhan khusus (misal hotel berbintang atau resto mewah), dan bukan kualitas medium yang biasa dikonsumsi masyarakat. Namun dalam era reformasi dengan kebebasan sangat tinggi, suara masyarakat bisa bernada sumbang.

Namun kebijakan itu dapat mengganggu harga beras mengingat harga beras impor lebih murah dari beras sejenis yang dihasilkan di dalam negeri. Siapa bisa menjamin itu beras premium namun praktiknya beras lain, dan bisa saja kantung beras impor itu diganti beras produksi dalam negeri.

Kita perlu jujur, dari banyak persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, harga pangan merupakan yang paling krusial. Setiap tahun, terutama menjelang Lebaran, masyarakat selalu dibuat heboh oleh harga pangan yang berkecamuk. Pemerintah selalu reaktif dan bimbang. Harga pangan yang mencekik leher adalah siklus tahunan yang seolah sudah menjadi tradisi dan warisan warga negara turun-temurun.

Jadi, gejolak harga pangan sulit diatasi karena selain persoalannya sangat kompleks lantaran menyangkut penawaran dan permintaan (supply and demand) dari hulu hingga hilir, penanganannya pun melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan. Bayangkan saja, ada empat kementerian dan lembaga negara terlibat langsung dalam penanganan pangan, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, serta Perum Bulog.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan masalah pangan, di satu sisi, memang menjadi kekuatan. Namun, di sisi lain, hal itu jutsru menjadi titik kelemahannya. Banyaknya pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi ekstra. Celakanya, koordinasi yang baik masih menjadi barang langka di dalam negeri. Tumpang tindih aturan, dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan menjadikan program ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan selalu kandas, sehingga kebijakan impor kerap merugikan petani lokal. Lantas bagaimana target swasembada pangan tahun ini?