Pemerintah Akui Proyek JTTS Terkatung-katung - Perpres Tak Kunjung Terbit

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengaku rencana proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) telah terkatung-katung. Pasalnya, proyek tersebut digantung Peraturan Presiden (Perpres) yang tak kunjung datang sehingga harus molor dari target.

“Jujur hingga saat ini JTTS tak kunjung terealisasi lantaran menunggu Perpres (Peraturan Presiden). Tapi saya pastikan proyek itu tetap akan berjalan karena sudah masuk dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Kita tunggu saja bagaimana perkembangan dari Presiden SBY,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (17/2).

Proyek pembanguan jalan senilai Rp31,5 miliar sebenarnya sudah ada di tangan tender. Melalui Perpres sebelumnya sudah ditunjuk PT Hutama Karya yang akan mengerjakannya. Namun Perpres pelaksanaannya saja yang belum diterbitkan.

“Kami juga mulai mendapat banyak desakan untuk segera mempercepat realisasi tol di Sumatera itu dari berbagai pihak. Sebab banyak pihak yang tidak mau kehilangan momentum untuk berbisnis mengingat peran wilayah Sumatera sangat penting bagi pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Tapi mau gimana lagi kita memang harus menunggu Perpres,” tutur Hatta.

Kemudian Hatta menjelaskan wilayah Sumatera sendiri memang menempati urutan kedua yang paling berperan membentuk PDB nasional setelah pulau Jawa. “Nah, desakan itu juga datang mengingat PDB nasional untuk pulau Jawa justru cenderung turun. Kami sadar akan hal itu,” tukasnya.

Selain itu dalam MP3EI yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) wilayah Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa. Bahkan termasuk untuk negara emerging market seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia. Sehingga koridor ekonomi Sumatera direncanakan dalam MP3EI membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk jalan tol.

“Dalam MP3EI JTTS sudah menjadi bagian dari Asian Highway Network yang ditandatangani dalam sidang komisi United Nations-ESCAP ke-61 pada April 2004 kemarin di Shanghai, China. Semua mata dunia sudah melihat JTTS akan mendukung keterhubungan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memang sesuai dengan MPAC (Master Plan ASEAN Connectivity),” tambah Hatta.

Anggaran bencana alam

Selain itu, Hatta mengklaim pemerintah telah menganggarkan sejumlah dana bagi korban bencana Gunung Kelud sebesar Rp2 miliar. "Anggaran Kelud ada pada BNPB dengan dana sebesar Rp200 miliar. Aliran itu khusus untuk korban bencana alam.”

Hatta menjelaskan anggaran Rp2 miliar tersebut juga mengalir ke Korban Sinabung. Anggaran tersebut tentunya selain anggaran untuk rehabilitasi pertanian. Dengan begitu masyarakat dapat kembali mencari nafkah setelah status gunung dianggap aman.

"Untuk menangani pertanian atas kegagalan dan kerusakan kita punya dana untuk itu. Dana pertaniaan ada Rp2 triliun yang dapat digunakan bagi korban. Nah sekarang tinggal bagaiamana Mentan (Menteri Pertanian) mau menginventarisir anggaran kerusahan ternak dan lahan,” tutupnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…