Terkait Himbauan Pemerintah

 DPR “Protes” Tak Boleh Pakai “Premium”

 Jakarta – DPR mengaku tidak senang atas sikap pemerintah yang meminta anggota DPR untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya permintaan tersebut belum pernah diusulkan secara resmi kepada DPR. “Saya tidak setuju dengan usulan tersebut, sebab pemerintah belum meminta persetujuan dari DPR. Tapi hal itu sudah diungkap ke publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon yang dikutip dari situs www.inilah.com di Jakarta Rabu (27/7).

 Menurut Effendi, kebijakan pemerintah tersebut telah membuat semacam pengelompokan (cluster) dan golongan. Padahal ini tidak jelas dasar hukumnya. Semestinya, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah harus terbuka dalam hal pengaturan BBM bersubisidi. Sebab masih banyak BBM subsidi tersebut yang diselewengkan penggunaannya, terutama oleh industri. “Ini yang harus dicegah, bukan membuat kluster-kluster seperti itu,” cetusnya.

 Effendi menambahkan, satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan BBM subsidi sekarang ini adalah dengan menaikkan harga, apakah itu Rp500 atau Rp1.000. Sehingga, lanjut dia, disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh.

Seperti diketahui, terkait rencana pengaturan BBM subsidi pemerintah mengimbau agar kalangan elit atau kaya tidak membeli BBM tersebut seperti Anggota DPR dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan tertentu.

Namun menurut ekonom Univeristas Gadjah Mada Tony Prasetyantono, hemat energi untuk kalangan PNS dinilai tidak masuk akal. "Menurut saya tidak masuk akal. Jujur saja banyak PNS yang secara riil masih "miskin" (meski dengan ukuran BPS tidak miskin, karena menggunakan ukuran UMR)," timpal Tony.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) memberlakukan kembali Instruksi Presiden (Inpres) no 2 tahun 2008 tentang penghematan energi.  "Sesuai Inpres No. 2 tahun 2008 agar segenap jajaran pemerintah meningkatkan efisiensi yang pernah dicapai agar jangan kendor, dan mulai kemarin (Senin) kita secara konkirt mendorong dan melihatimpelementasi peningkatan efsisiensi dan penghematan listrik di beberapa kementerian," kata   Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, beberapa kementerian yang akan menjalankan inpres tersebut diantaranya adalah, kementerian badan usaha milik negara, kementerian pertahanan, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, sekretaris negara dan sekretaris kabinet serta kementerian lain. "Utamanya adalah semua kementerian dan pemerintahan, dengan begitu kita menuju target penghematan 20-25%," tukas Darwin. **cahyo