DPR “Protes” Tak Boleh Pakai “Premium” - Terkait Himbauan Pemerintah

Terkait Himbauan Pemerintah

DPR “Protes” Tak Boleh Pakai “Premium”

Jakarta – DPR mengaku tidak senang atas sikap pemerintah yang meminta anggota DPR untuk tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya permintaan tersebut belum pernah diusulkan secara resmi kepada DPR. “Saya tidak setuju dengan usulan tersebut, sebab pemerintah belum meminta persetujuan dari DPR. Tapi hal itu sudah diungkap ke publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon yang dikutip dari situs www.inilah.com di Jakarta Rabu (27/7).

Menurut Effendi, kebijakan pemerintah tersebut telah membuat semacam pengelompokan (cluster) dan golongan. Padahal ini tidak jelas dasar hukumnya. Semestinya, lanjut politisi PDIP ini, pemerintah harus terbuka dalam hal pengaturan BBM bersubisidi. Sebab masih banyak BBM subsidi tersebut yang diselewengkan penggunaannya, terutama oleh industri. “Ini yang harus dicegah, bukan membuat kluster-kluster seperti itu,” cetusnya.

Effendi menambahkan, satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan BBM subsidi sekarang ini adalah dengan menaikkan harga, apakah itu Rp500 atau Rp1.000. Sehingga, lanjut dia, disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi tidak terlalu jauh.

Seperti diketahui, terkait rencana pengaturan BBM subsidi pemerintah mengimbau agar kalangan elit atau kaya tidak membeli BBM tersebut seperti Anggota DPR dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan tertentu.

Namun menurut ekonom Univeristas Gadjah Mada Tony Prasetyantono, hemat energi untuk kalangan PNS dinilai tidak masuk akal. "Menurut saya tidak masuk akal. Jujur saja banyak PNS yang secara riil masih "miskin" (meski dengan ukuran BPS tidak miskin, karena menggunakan ukuran UMR)," timpal Tony.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) memberlakukan kembali Instruksi Presiden (Inpres) no 2 tahun 2008 tentang penghematan energi. "Sesuai Inpres No. 2 tahun 2008 agar segenap jajaran pemerintah meningkatkan efisiensi yang pernah dicapai agar jangan kendor, dan mulai kemarin (Senin) kita secara konkirt mendorong dan melihatimpelementasi peningkatan efsisiensi dan penghematan listrik di beberapa kementerian," kata Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh.

Lebih lanjut Darwin menjelaskan, beberapa kementerian yang akan menjalankan inpres tersebut diantaranya adalah, kementerian badan usaha milik negara, kementerian pertahanan, kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, sekretaris negara dan sekretaris kabinet serta kementerian lain. "Utamanya adalah semua kementerian dan pemerintahan, dengan begitu kita menuju target penghematan 20-25%," tukas Darwin. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…