Permudah Memilih Obligasi - IPBA Akan Perbanyak Indeks Obligasi

NERACA

Jakarta - PT Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesia Bond Pricing Agency/ IBPA) berencana memperbanyak indeks obligasi tahun ini agar fund manager atau manajer investasi (MI) bisa memilih kategori obligasi berdasarkan tenor yang sesuai dengan obligasi pengategorian tersebut.

Sebelumnya, indeks obligasi yang diterbitkan IBPA hanya ada indeks surat utang negara (SUN) dan obligasi korporasi secara keseluruhan. Nantinya, dengan keberadaan indeks ini, bisa membantu MI membedakan obligasi apa yang akan dipilih.

Direktur IBPA Wahyu Trenggono mencontohkan, dari 450 obligasi, jika hanya ingin pilih seri benchmark saja, maka hanya 4 obligasi yang diambil untuk hitungan indeks ini. Dengan kata lain, indeks-indeks yang dikelompokkan berdasarkan tenor ini akan menjawab kebutuhan manajer investasi yang hanya ingin memilih untuk reksa dana.“Bukan hanya tenor pendek, namun juga akan dibuat indeks tenor menengah dan panjang. Mereka (MI) akan melihat harga obligasi apakah sudah wajar atau tidak berdasarkan kurva imbal hasil yang dimiliki. Jika kondisi ekonomi sedang bagus, harga obligasi wajar berada di atas PAR. Jika kondisi ekonomi sedang turun, wajarnya harga berada di bawah PAR”, ungkapnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mentransaksikan obligasi di bursa. Rencana yang sudah digagas sejak 2012 ini, dikatakan Wahyu, belum selesai. Pasalnya, belum ada kepastian indikator penentu harga untuk obligasi apakah akan terbentuk oleh pasar atau ditentukan oleh IBPA.

Per Januari 2013, OJK telah mewajibkan dana pensiun, asuransi, dan manajer investasi untuk mengacu pada IBPA. Institusi yang tidak mengacu pada IBPA akan berurusan dengan OJK. Sementara itu, Direktur Utama IBPA Ignatius Girendroheru menuturkan, penerbitan obligasi didominasi oleh sektor jasa keuangan. Sehingga, kenaikan BI rate akan memberikan volatilitas terhadap penerbitan obligasi korporasi.

Dia menyebutkan, sekitar 60% dari penerbitan obligasi dari data IBPA dihuni oleh sektor perbankan dan pembiayaan. Kedua sektor itu paling berpengaruh terhadap kenaikan BI rate. Sehingga dapat disimpulkan penerbitan obligasi rentan terhadap kenaikan BI Rate.“Jika ada kenaikan BI Rate penerbitan obligasi korporasi bisa berkurang. Jika kenaikan BI rate terjadi maka akan memotong nilai dari obligasi. Karena penurunan itu akan disertai dengan pelambatan pertumbuhan industri pembiayaan dan perbankan. Yang terjadi adalah perusahaan menaikan bunganya, padahal rentan sekali itu dilakukan karena industrinya melambat," katanya”, jelasnya.

Jika permintaan atas yield obligasi semakin beresiko maka konsumen akan beralih kepada obligasi yang dikluarkan negara baik Sukuk maupun Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Obligasi ini lebih aman terhadap perubahan. (lia)

 

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…