NERACA

Jakarta  – Kondisi makro ekonomi ke depan makin tertantang, ekonomi global sudah semakin terintergrasi dan tentu saja keterbukaan ekonomi kental. Maka dari itu arah  Kebijakan yang menjadi poin utama dan sudah menjadi harga mati adalah peningkatan nilai tambah, dan daya saing untuk kebutuhan ekspor agar mampu menguasai di kancah pasar domestik dan Asean. Untuk mencapai itu, tentu saja dengan upaya peningktan nilai tambah yang tidak lain dengan arah hilirisasi industri terutama untuk sektor pertanian nasional.

Yusni Emilia Harahap, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan 70% ekspor nasional untuk sektor pertanian masih dalam bentuk bahan baku primer yang nilai ekonomisnya rendah, oleh karena itu menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 nanti kita sudah harus bisa meningkatan hilirisasi itu minimal menjadi 50%.

 “Hilirisasi industry sektor pertanian sudah jadi poin utama dan sudah menjadi harga mati arah kebijakan Kementan ke depan, jika tidak maka pada 2015 masuk pada MEA kita hanya sebagai penonton dan objek pasar saja buat negara Asean,” kata Emilia pada acara jumpa pers, di Jakarta, Jumat (14/2).

Untuk mencapai itu, sambung Emilia tentu saja perlu dukungan tekhnologi, infrastruktur dan tentu saja permodalan yang kuat. Untuk itu upaya ini yang sedang terus kami dorong dalam jangka pendek ini, agar bisa mampu diimplementasikan dan realisasikan dengan segera. “Upaya ini terus kami dorong, saya berharap dalam waktu yang tidak lama ini bisa terkejar,” imbuh Emilia yang baru menduduki jabatan Dirjen belum lama ini.

Selain itu, upaya lain yang harus dilakukan tentu saja adanya kerja sama dan sinergi antar Kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Saat ini kami sedang mencoba membangun dan menyamakan program dengan Kementerian terkait untuk mencapai hilirisasi induistri pertanian nasional,” tegasnya.

Harus Serius

Pemerintah diminta untuk serius mendorong industri hilir berbasis produk pertanian. Selain untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dalam kurun Februari 2012 hingga Agustus 2013, tenaga kerja sektor pertanian berkurang hingga 3 juta orang lebih. Dalam kurun waktu yang sama, tenaga kerja di sektor industri bertambah, meskipun hanya 600.000 orang.

Menurut Franciscus Welirang, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan upaya industrialisasi sektor pertanian merupakan upaya yang harus terus dikejar oleh pemerintah, agar produk pertanian nasional dapat mempunyai nilai tambah. “Untuk mendukung pencapaian itu pemerintah harus berupaya mengatasi hambatan-hambatan itu,” katanya.

Hambatan utama dari industrialisasi adalah investasi yang sudah menjadi hal yang diperlukan, termasuk investasi dari luar negeri. Namun, tidak semua pihak bisa menerima investasi di sektor ini. Sebagian kalangan masih menilainya sebagai eksploitasi. “Karena itu pemerintah harus mewujudkan investasi yang bertanggung jawab, supaya kesan eksploitasi tidak ada. Sebab, dengan investasi, maka proses industrialisasi akan semakin cepat berjalan,” tegasnya.

Sedangkan, Sofjan Wanandi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan, untuk membangun industri hilir, termasuk produk pertanian, terlebih dahulu harus dibangun infrastruktur termasuk ketersediaan energi listrik. Sebab, persoalan listrik kerap dikeluhkan pengusaha. Selain itu, kata dia, pemerintah harus memberi insentif untuk pengusaha yang membangun industri hilir.

Senada dengan itu, Enny Sri Hartati Direktur Eksekutif Institute for Development and Finance (INDEF), Adapun tantangan yang dihadapi industri hilir yang tangguh saat ini tak lepas dari persoalan infrastruktur sebagai kendala utamanya. Infrastruktur di daerah, menurutnya belumlah memadai. “Padahal sumber daya alam kita ada di daerah,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah ketersediaan lahan yang makin berkurang dan juga kepastian regulasi yang kurang tegas. “Jangan hanya sebatas program, tapi butuh langkah konkret. Bila industri hilirnya kuat, akan menciptakan industri yang tidak mudah rentan terhadap krisis ekonomi dunia,” terangnya.

Menurutnya saat ini penurunan jumlah lahan, banyak tenaga kerja di sektor pertanian terlempar ke sektor industri, tapi ada juga yang sengaja berpindah ke sektor lain karena insentif pertanian dari tahun ke tahun menurun. Menurutnya, banyak industri yang berbasis pertanian, seperti pangan, perkebunan, dan peternakan. “Hampir keseluruhan dari hasil jadinya, bahkan bahan bakunya, merupakan barang impor. Padahal, Indonesia memiliki bahan bakunya. Ambil contoh, dari pangan ada 45-50 persen bahan baku yang diimpor seperti singkong dan dari perkebunan untuk kapas 99 persen impor, daging sapi juga demikian,” ungkapnya.

Enny mengungkapkan, bila sektor pertaniannya tumbuh dengan baik, maka suplai bahan baku tidak menjadi masalah yang pada akhirnya, negara ini tidak bergantung pada impor. “Indonesia itu sebenarnya sangat potensial industri hilirnya dan bisa menghasilkan competitiveness mutlak asal dikelola dengan benar dan baik,” tutupnya.