MP3EI Dinilai Tepat Atasi Ketimpangan Antarwilayah

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menilai proyek infrastruktur yang termaktub dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan antarwilayah. "Infrastruktur publik akan membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah. MP3EI itu sudah tepat, tapi hasilnya tidak bisa sekarang," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Chatib menjelaskan keberadaan infrastruktur sangat penting karena ketiadaan sarana pendukung yang memadai dapat meningkatkan ketimpangan antarwilayah, padahal Indonesia memiliki potensi berupa sumberdaya alam (SDA), yang bermanfaat dalam mendukung perekonomian nasional. "Kita bisa melihat contoh dari Afrika yang memiliki sumberdaya alam luar biasa, tapi Afrika bukan negara maju. Maka infrastruktur dasarnya harus dibangun, pada 'human capital', MP3EI itu sudah benar," tambah dia.

Sementara Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, solusi lain untuk mengatasi masalah ketimpangan adalah dengan memperbaiki pelayanan publik di daerah tertinggal melalui peningkatan standard pelayanan nasional (SPN). "Daerah tertinggal itu sudah harus bisa menjalankan pelayanan nasional dalam kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Menurut saya lebih baik pendekatannya seperti itu, karena lebih sehat secara ekonomi, jadi kita bisa mengurangi ketimpangan," ujarnya.

Terbentur iptek

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana, mengakui kesulitan dalam memecahkan masalah ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam negeri.

Pasalnya, keberadaan investasi di sektor tersebut sangat minim. Padahal untuk mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan jangka panjangnya sangat membutuhkan pengembangan hal tersebut.

“Perlu diketahui dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan peran Iptek di dalamnya. Namun, Pemerintah sendiri memang belum bisa memecahkan masalah peningkatan Iptek itu. Karena selama ini sangat minim ketersediaan investasi pada hal tersebut,” kata Armida, belum lama ini.

Dia menjelaskan, dengan mendorong peningkatan iptek dan inovasi itu akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi inovasi pembangunan dalam negeri. Bahkan dapat meningkatkan produktifitas kegiatatan di seluruh sektor perekonomian. “Namun sangat dibutuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan Iptek ini seperti peningkatan investasi dalam bentuk R&D (Resourch and Development) baik dari pemerintah maupun swasta,” jelasnya.

Lebih dari itu, Armida mengaku kebutuhan pengembangan iptek dalam bentuk R&D secara langsung merupakan jawaban dari cara pembangunan Indonesia bagian timur. Pasalnya, wilayah tersebut sumber perekonomiannya terletak pada eksplorasi sumberdaya alam. Jika tidak ada kemampuan iptek maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan biasa menikmati kekayaan tersebut secara utuh.

"Industrialisasi juga tidak boleh berjalan stagnan cuma karena tidak mampu mengembangkan Iptek. Sedangkan negara lain terus mengembangkan Ipteknya. Maka dapat dipastikan lambat laun daya saing kita akan turun," tegas Armida.

Modal nyata

Untuk itu Armida menekankan agar iklim investasi dalam negeri dapat segera ditingkatkan sebagai physical capital (modal nyata). Pasalanya peranan investasi dalam perekonomian dalam negeri pada tahun 2013 hanya sebesar 31,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan sejatinya investasi di dalam negeri masih memiliki ruang besar hingga berperan sebesar 45% terhadap PDB.

“Bahkan secara jangka panjang kita masih tetap bisa mendorong peran investasi di level 45%. Untuk itu berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dengan meningkatkan data tarik agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Karena sangat sayang jika tidak dimanfaatkan sedangkan physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi,” terang Armida.

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menargetkan pelaksanaan proyek MP3EI yang masuk dalam "groundbreaking", hingga akhir 2014 mencapai Rp1.500 triliun. Target investasi tersebut terdiri atas realisasi 365 proyek-proyek MP3EI yang "groundbreaking" hingga akhir 2013 sebesar Rp828,72 triliun serta target 166 proyek yang segera "groundbreaking" hingga akhir 2014 senilai Rp 671,28 triliun.

Target groundbreaking 166 dari 365 proyek pada 2014 ini tersebar di enam koridor. Wilayah Kalimantan mendapatkan alokasi dana terbesar hingga mencapai Rp129,04 triliun atau sekitar 20,5% dari total investasi. Rencana investasi juga akan diberikan ke koridor Papua dan Kepulauan Maluku sebesar Rp125,75 triliun (20,1%). Diikuti Bali-Nusa Tenggara Rp114,74 triliun (18,2%), Sumatera Rp111,62 triliun (17,7%), Sulawesi Rp79,94 triliun (12,7%), dan Jawa Rp67,82 triliun (10,8%). [ardi/lulus]

BERITA TERKAIT

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Baru Dua Anggota Apindo Yang Siap IPO - Momentum Tepat Gelar IPO

NERACA Jakarta – Melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai rekor baru, dinilai menjadi momentum yang tepat untuk…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…