Oleh: Prof. Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Tantangan terbesar setiap negara saat ini adalah tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh dan ekspansif tetapi juga berkualitas. Secara teoritis ukuran berkualitas dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

Tidak hanya negara berkembang dan emerging, seringkali di negara maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi memang berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Meski memiliki efek positif, namun yang menjadi persoalan adalah besaran dampak atau yang sering kita kenal sebagai konsep elastisitas. Sehingga seringkali muncul pertanyaan berapa besar dampak setiap kenaikan satu persen pertumbuhan terhadap indikator lainnya.

Pasca-reformasi, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diantara negara-negara berkembang dan emerging. Dampak positif pertumbuhan ekonomi terlihat pada peningkatan pendapatan pajak, membesarnya belanja pemerintah, menurunnya angka kemiskinan, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan belanja pendidikan, pengurangan angka pengangguran terbuka dan membaiknya indikator MDGs.

Membesarnya kelas menengah juga menjadi perhatian kita semua. Di satu sisi hal tersebut menguntungkan namun laju kecepatan pertumbuhan kelas menengah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan pendapatan kelas menengah ke bawah.

Tantangan Indonesia saat ini dan kedepan adalah terus meningkatkan program-program pro-rakyat seperti KUR, BOS, PNMP, Beasiswa Siswa Miskin (BSM), serta program-program perlindungan sosial lainnya. Hal ini ditujukan agar kelas menengah ke bawah dapat menjadi lebih “berdaya” dan mandiri. Sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalan dan dapat keluar dari jebakan-kemiskinan (poverty trap). Dengan adanya BPJS, masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan terhindar dari situasi sulit ketika jatuh sakit.

Aspek pemerataan pembangunan di seluruh tanah air juga membutuhkan komitmen nasional, baik di pusat maupun di daerah. Seiring dengan program percepatan pembangunan infrastruktur di enam koridor ekonomi, investasi di sektor riil dan infrastruktur sedang terakselerasi. Kombinasi pembiayaan dari APBN, APBD, BUMN dan swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan ketenagalistrikan, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara udara, air minum dan infrastruktur lainnya di Tanah Air.

Di saat investasi di 6 koridor tengah berjalan, maka kita dapat merasakan bahwa pemerataan pembangunan sedang berjalan di Indonesia. Sehingga kita berkeyakinan akan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau Jawa dan khususnya Indonesia bagian Timur. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional menjadi semakin berkualitas di masa mendatang.