Industri Perbankan Dituding Tidak Transparan

Mendominasi Pembiayaan Kehutanan

Senin, 17/02/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia Corruption Watch menuding industri perbankan Tanah Air tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal itu disebabkan karena selama ini industri perbankan dalam negeri memberikan kredit usaha justru kepada para pelaku pelanggar usaha. Salah satunya sektor kehutanan, di mana perbankan mendominasi pembiayaan dalam kegiatan industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia.

“Dari perspektif perbankan, nampak sangat jelas bahwa kriteria pemberian kredit didasarkan pertimbangan utama berupa keuntungan ekonomi saja. Sehingga masalah-masalah tata kelola seperti transparansi dan akuntabilitas jadi terabaikan. Ini tentunya negara sangat dirugikan. Sementara di luar negeri praktik seperti itu tidak bisa dilakukan,” kata Peneliti Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Mouna Wasef, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, kerugian negara dari industri kehutanan saja telah menunjukkan angka sebesar US$2 miliar per tahun. Hal itu terjadi karena Pemerintah kurang mengawasi praktik pencurian kayu secara ilegal atau illegal logging di mana hal itu sebagai fakta buruknya tata kelola kehutanan Indonesia. Menurut laporan bulanan bank umum milik Bank Indonesia Tahun 2012, kontribusi pendanaan dari perbankan mencapai 77% dari seluruh pelaku jasa keuangan. Sementara kontribusi lembaga keuangan lain jauh lebih kecil.

“Sekuritas bahkan tidak sampai 1%. Andai saja perbankan menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabilitas seharusnya kegiatan illegal logging ini dapat diminimalisir. Sebab, perbankan seharusnya bisa menolak permintaan kredit bagi perusahaan yang berprilaku buruk. Itu karena kami paham kalau Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” tutur Mouna.

Dia menambahkan, industri berbasis lahan dan hutan termasuk industri berisiko tinggi karena rentan terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan serta rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Hal ini mengakibatkan bank dapat menghadapi risiko kegagalan kredit. Karena nasabah perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan, korupsi, penggelapan pajak akan menjadi nasabah yang tidak dapat diandalkan pada saat diwajibkan membayar angsuran kredit," ungkapnya.

Lebih dari itu, dia mengungkapkan berdasarkan penelitian Human Right Watch bahwa kerugian negara akibat buruknya prilaku pengusaha yang berkecimpung di sektor kehutanan mencapai Rp75,92 triliun pada 2013. Angka tersebut bukan hanya disumbang dari praktik illegal logging tetapi dari penggelapan pajak dan royalti yang sejatinya tidak dapat dipungut.

Kemudian subsidi siluman yang diberikan secara besar-besaran kepada pelaku industri nakal, serta manipulasi harga nilai tukar mata uang dan harga pasar sehingga kewajiban pajak menjadi berkurang. “Ini semua berujung pada praktik rekayasa harga transfer,” tegas Mouna.

Dia juga mengingatkan, tanpa pembiayaan dari bank, industri berbasis hutan dan lahan akan kesulitan memasuki pasar saham dan obligasi yang memungkinkan mereka mengakses pembiayaan jangka panjang.

Berkoordinasi

Sementara Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan II Ootoritas Jasa Keuangan, Endang K Tri Subari mengatakan, pihaknya memang dibentuk sebagai pengawas seluruh kegiatan perbankan. Hal itu dilakukan atas dasar penerapan prinsip makroprudential. Salah satunya mengantisipasi terjadi dan potensi adanya korupsi dalam kegiatan perbankan.

“Kami sadar akan masalah ini sebab pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian OJK. Sebab, dengan penghindaran aksi korupsi maka kinerja dan pengelolaan perbankan dapat semakin sehat. Selain itu kami juga sadar perbankan Indonsia memang harus sangat sehat mengingat akan segera bersaing di regional,” imbuh Endang.

Namun begitu, Endang mengaku untuk saat ini pihaknya masih memperkuat koordinasi antarpelaku industri perbankan. “Prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memilah-milah nasabah dalam mengajukan kredit memang harus dilakukan oleh perbankan. Sementara ini OJK baru mulai mengawasi perbankan per 1 Januari 2014. Jadi, prestasi konkretnya memang baru mencapai kebijakan kontrol dapat terpusat dalam satu rumah, yaitu OJK,” tutup Endang.

Pasar keuangan, khususnya sektor perbankan, sangatlah dinamis sehingga diperlukan sistem pengawasan yang juga dinamis agar dapat mengendus modus-modus baru penyimpangan dan kejahatan di sektor perbankan tersebut. Lebih dari itu juga, terdapat sektor keuangan nonperbankan di Indonesia yang melakukan modus operandi seperti perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat. [lulus]