Pasar Obligasi di Dalam Negeri - Yield Menjanjikan, Minat Asing Masih Tinggi

NERACA

Jakarta –Meskipun pemerintah memproyeksikan tahun ini bakal terjadi perlambatan ekomomi, namun tidak mempengaruhi minat investor asing terhadap surat utang atau pasar obligasi dalam negeri karena imbal hasil yang masih cukup menarik.

Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) atau IBPA, Ignatius Girihendro mengatakan, minat beli investor asing terhadap obligasi Indonesia masih tinggi seiring dengan imbal hasil atau yield yang menarik, “Dari sisi ketersediaan produk, pemerintah merencanakan untuk menerbitkan surat utang pada tahun 2014 mencapai Rp357 triliun,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Ignatius Girihendro, untuk obligasi korporasi pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan pada tahun ini sebanyak 57 obligasi korporasi diterbitkan pada 2014. Jumlah penerbitan obligasi korporasi tersebut meningkat dibandingkan target penerbitan obligasi pada 2013 yang sebanyak 50 emisi obligasi korporasi.

Kendati demikian, menurut dia, pada pertengahan tahun ini emiten akan memilih "wait and see" untuk menerbitkan obligasi. Penerbitan obligasi diperkirakan akan semarak di kuartal tiga dan empat tahun ini. Maka untuk mendukung likuiditas pasar obligasi agar tetap menarik asing, kata Ignatius, pihaknya bersama dengan regulator pasar modal segera menuntaskan pembentukan mekanisme perdagangan obligasi layaknya perdagangan saham lengkap dengan indeksnya agar investor mendapatkan harga acuan yang lebih jelas.

Menurut dia, jual beli surat utang saat ini masih banyak terjadi di luar bursa atau "over the counter" (OTC) sehingga belum tercipta prinsip perdagangan yang wajar, transparan, dan teratur. Dia menjelaskan, sifat perdagangan OTC adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan baik dari sisi harga maupun momen transaksinya.

Meski dilakukan di pasar OTC, kata Ignatius, namun hasil transaksi itu dilaporkan ke bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."Tetapi, transaksi itu tetap tidak bisa dilakukan kontrol terhadap penilaian harga wajarnya. Saat ini, investor yang menjual ditemtukan sendiri harganya, itu kan lucu dan tidak tercipta prinsip lelang berkelanjutan," ucapnya.

Dia mengatakan, maka wajar jika tidak tercipta likuiditas seperti diharapkan. Sebab harga untuk satu produk obligasi yang sama, bisa berbeda satu sama lain, tergantung pihak penjual selaku pemilik produknya.

Sebagai informasi, tahun ini ada beberapa obligasi korporasi yang bakal diteribitkan diantaranya PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang berencana menerbitkan obligasi tahun ini sebesar Rp 4 triliun dan juga disusul PT Adira Finance Tbk dengan jumlah yang sama Rp 4 triliun. Kemudian ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. (bani)

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…