Remunerasi Tak Selalu Berbanding Lurus - Terkait Kontribusi Karyawan

NERACA

Jakarta—Masalah remunerasi (gaji/upah, tunjangan, dan fasilitas lainnya) di banyak perusahaan ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi pegawai. Berdasarkan riset, remunerasi dan kontribusi kadang berkorelasi negatif.

“Kalau kita pakai satu ukuran, korelasi antara remunerasi dan kontribusi nilainya kecil. Remunerasi tidak selalu berbanding lurus dengan performance perusahaan. Apalagi dalam bidang-bidang yang baru, seperti komite audit,” kata Managing Director Hay Group Indonesia Sylvano Damanik kepada wartawan di Jakarta,27/7.

Di Indonesia, rumusan remunerasi di perusahaan, khususnya di BUMN belum punya pakem. Menurut Staf Ahli SDM dan Teknologi Kementerian BUMN Wahyu Hidayat, di Indonesia remunerasi tidak ada teorinya. “Jadi sebenarnya tergantung tawar-menawar. Kalau di BUMN remunerasi maksimal 20%,” ungkap Wahyu.

Wahyu Hidayat menambahkan, dalam peraturan Menteri BUMN Tahun 2006 Tentang Komite Audit Bagi BUMN, jelas disebutkan remunerasi komite audit BUMN dipatok maksimal 20%. Artinya, honorarium komite audit dibatasi 20% hanya dari direktur utama, sementara komisaris utama 40% dan komisaris biasa 36% dari remunerasi direktur utama.

Menurut Wahyu, standard kualitas komite audit yang mencakup knowledge, experience, certification, dan recognition belum jelas parameternya. “Yang repot itu masalah experience. Ukurannya tidak terlalu jelas. Kategorinya tidak jelas,” ujar Wahyu.

Namun pernyataan Wahyu dibantah Kepala Biro Standard Akuntansi dan Keterbukaan Bappepam dan LK Etty Retno Wulandari. “Tidak mudah bagi kami (Bappepam LK), komite audit dari emitten mewajibkan sertifikasi. Menimbulkan efek ke biaya, menjadi konsen banyak pihak,” jelasnya

Sementara itu menurut R. Benyamin A.M, Direktur Utama Konsultan SDM db&assocites, besaran renumerasi akan tergantung pada konsep 3P (pay for position, pay for performance, pay for person). “Dari konsep 3P tersebut, untuk komite audit, lebih besar di pay for person. Komite ini akan rame bekerja, kalau ada laporan keuangan yang akan dipublikasikan,” kata Benyamin.

Pembatasan dalam pemberian honor komite audit dari Meneg BUMN menjadi kian bermasalah bagi IKAI karena honor yang bersangkutan akan tergantung dari besaran gaji direktur utama dalam organisasi . “Gaji direktur utama berbeda-beda dengan range relatif besar,” tambah Benyamin. **Munib

BERITA TERKAIT

“Barang Tak Berwujud” Bakal Dikenakan Bea Masuk

    NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pada 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari…

Kadin: Tak Mungkin Terulang Krisis 1998-2008 - PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN SEKTOR PERKEBUNAN

Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan sikap optimistis krisis ekonomi 1998 dan 2008 atau…

Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir - TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…