Pertumbuhan Tidak Berkualitas - EKONOMI INDONESIA DIDOMINASI NON TRADABLE

Jakarta – Kalangan ekonom dan pengusaha menilai pertumbuhan Indonesia yang didominasi sektor non tradable menunjukkan kerapuhan fundamental karena tidak berkualitas, meski tidak ada gangguan berarti terhadap perekonomian dalam negeri karena permintaan domestik masih akan tetap tumbuh.

NERACA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terbukti pada 2013 ekonomi Indonesia tumbuh 5,78%. Meski di bawah target 6%, capaian ini tergolong tinggi di tengah usaha mengurangi angka defisit transaksi berjalan. Namun, pertumbuhan ini belum berkualitas karena tidak ditopang sektor penghasil produk industri/manufaktur (tradable).

Hal ini mengakibatkan minim penyerapan buruh. Ini terlihat dari pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor jasa pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19%. Terendah di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 %.

Menurut guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih, komoditas dari sektor industri agro sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi seperti CPO, karet, kopi dan kakao.

"Indonesia memiliki modal berupa sumber daya alam (SDA) yang sangat besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi 2014, terutama bahan mineral, batubara, kelapa sawit, karet, dan coklat, industrialisasi dalam bentuk hilirisasi industri perlu terus dipercepat penyebarannya, agar produk-produk ekspor yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi dan juga dapat membantu penyerapan tenaga kerja," ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Sri mengatakan, pertumbuhan yang berkelanjutan, harus didukung dengan peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk menciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri.

Menurut dia, proses transformasi industrialisasi secara gradual ke arah industri berbasis nilai tambah tinggi seyogyanya menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif sehingga kemajuan ekonomi juga dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah guna mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan.

Ketergantungan akan importasi pangan, menurut dia, perlu terus ditekan dengan meningkatkan kemandirian pangan, memacu produksi dan produktivitas serta memasifkan kampanye konsumsi pangan lokal guna membantu para petani agar tetap bergairah meningkatkan produksi, dengan semakin tingginya permintaan akan pangan lokal.

Dari sisi penyerapan ABPN 2014, menurut dia, perlu terus diupayakan efektivitas penyerapan dan percepatannya, khususnya realisasi belanja modal yang menjadimultiplier effectdalam menggenjot perekonomian, seperti kita ketahui pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, keterlibatan BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui konsep public private partnership (PPP) perlu terus diperluas dan ditingkatkan, guna menopang pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi Impor

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menilai, pemerintah perlu berpikir untuk menurunkan konsumsi impor terlebih dahulu sebelum berniat meningkatkan ekspor sektor tradable.

"Jangan dulu ekspor, di dalam negeri gunakan produk lokal. Sehingga dengan menggunakan produk dalam negeri, produsen kita terdorong untuk meningkatkan mutunya", katanya.

Dia mempertanyakan, bagaimana mungkin Indonesia mengekspor sektor barang ke luar negeri jika tidak mampu bersaing di sisi kualitas dan harga. Menurut dia, negara lain sudah terbiasa dengan produk Cina yang kualitasnya tidak terlalu buruk, namun memiliki harga yang murah.

"Bandingkan saja produk sejenis Indonesia dengan Cina, dengan harga yang sama, kualitas barang dari Cina lebih baik. Di luar negeri juga cukup berat persaingannya, selain kualitas, harus ada standarisasi ini-itu", ujarnya.

Sehingga, jika konsumsi impor berkurang, dia cukup yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh dari sektor perdagangan barang yang dibeli oleh penduduk Indonesia sendiri. Selain itu, perlu ada kebijakan tepat yang dibuat pemerintah untuk memperbaiki pendapatan dari sektor barang.

"Misalnya, menurunkan pajak ekspor yang akan menstimulus produsen Indonesia, sementara pajak impor dinaikan sudah bagus, untuk membatasi impor barang yang masuk", katanya.

Selain itu, pinjaman perbankan bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) perlu dibantu otoritas perbankan untuk dipermudah. Karena dia menilai selama ini perbankan Indonesia kurang peduli pada UKM, lebih memilih membiayai sektor konsumsi.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, untuk membangun pertumbuhan yang berkualitas pemerintah harus mendorong hilirisasi industri. Pasalnya dengan penerapan itu maka industri dalam negeri dapat dengan gencar memproduksi barang. Sehingga pemerintah dapat mendorong pertumbuhan melalui sektor tradable.

“Sudah pasti jika mau mendorong pertumbuhan yang bekualitas harus fokus mendorong kemampuan peran sektor tradable. Dengan begitu ekonomi dalam negeri bukan hanya dapat meminimialisir defisit transaksi berjalan dan perdagangan yang selama ini disumbang oleh impor migas. Tapi juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan,” kata Enny.

Dia menjelaskan untuk mendorong peran tradable itu pemerintah harus memiliki ketegasan peraturan. Pasalnya selama ini masih banyak perdagangan ekspor yang dilakukan dalam bentuk mentah. Sehingga sangat menyulitkan harapan untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Enny juga menegaskan jika pemerintah memiliki good will untuk mendorong produktifitas industri dalam negeri maka dapat dipastikan nilai perdangan akan selalu surplus. “Banyak sektor yang dapat didorong di Indonesia. Perkebunan saja ada ribuan jenis barang yang dapat dihasilkan jika terjadi hilirisasi. Sedangkan Indonesia sektor produksi Indonesia tidak terbatas pada pekebunan saja. Jadi intinya hanya good will dan itu belum terlihat dari pemerintah,” ujarnya.

Sekretaris Jendral Apindo, Franky Sibarani mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan kepada industri padat karya dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dalam sektor tradable. Hal ini dilakukan karena dalam 3- 4 tahun yang akan datang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membutuhkan sektor industri padat karya ini.

"Pertumbuhan sektor industri padat karya ini akan mengatasi minimnya penyerapan tenaga kerja. Pada zaman orde baru saja, pertumbuhan ekonomi 1% saja bisa menyerap tenaga kerja hampir 500 ribu orang, sedangkan pada saat ini penyerapan tenaga kerja hanya di bawah 200 ribu saja," kata dia.

Pengurus Kadin Natsir Mansur mengatakan, pertumbuhan sektor tradable (penghasil barang) saat ini masih terkendala beberapa permasalahan sehingga masih kurang berkembang. Padahal, dengan memacu pertumbuhan di sektor ini dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. "Peningkatan di sektor tradable kembali ke daya beli masyarakat. Saat ini pergerakan ekonomi bertumpu kepada APBN, pemerintah seharusnya dapat mengefisiensi ekonomi," ujarnya. lulus/lia/nurul/iwan/mohar

Related posts