Rasionalisasi Biaya Logistik

Ironi memang dalam sistem logistik nasional kita. Ini tercermin pada biaya angkut dari luar negeri lebih murah ketimbang antarpulau. Biaya angkut jeruk impor jauh lebih murah ketimbang jeruk Medan atau Pontianak. Begitu juga ongkos angkut ternak asal NTT atau NTB lebih mahal ketimbang biaya impor ternak dari Australia.

Itu karena disebabkan tingginya biaya logistik di negeri ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat statistik yang menunjukan biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN yakni sebesar 25%--30% dari produk domestik bruto (PDB), sehingga membuat kesenjangan harga yang tidak wajar. Padahal, semestinya dengan kondisi geografis Indonesia, idealnya biaya logistik itu tidak melebihi 15% dari biaya produksi.

Saat ini, rata-rata biaya logistik nasional mencapai 17% dari biaya produksi atau sekitar 27% dari PDB. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Singapura (6%), dan Filipina (7%) dari total biaya produksi. Sistem logistik yang buruk membuat indeks kinerja logistik (logistic performance index) Indonesia sekarang berada di peringkat 59 dari 155 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Seiring dengan itu, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2013 hanya berada di urutan ke 61 dari 144 negara versi World Economic Forum.

Jelas, pemerintah harus segera membenahi sistem logistik, terutama membenahi jaringan jalan yang hancur lebur di jalur-jalur utama. Perlu ada semacam program supercepat (crash program) untuk memperbaiki jalan yang rusak. Jangan sampai menunggu anggaran cair yang biasanya baru turun pada kuartal III atau IV. Bahkan bila perlu pemerintah merealokasi sebagian anggaran untuk membiayai perbaikan jalan.

Peristiwa banjir besar berkepanjangan telah merusak jaringan infrastruktur, khususnya jalan, yang menjadi jantung bagi transportasi logistik nasional. Kerusakan parah jalan terjadi di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, pada jalur Cikampek-Semarang serta Semarang-Surabaya. Kementerian PU menemukan sekitar 3.000 titik kerusakan yang cukup parah di jalur tersebut.

Berdasarkan data Kadin Indonesia, kerusakan jalur logistik membuat total kerugian yang diderita pengusaha mencapai Rp 300 miliar per hari, bahkan Kadin mensinyalir 40% dari jalur logistik nasional telah rusak.

Menghadapi kondisi demikian, negara tidak boleh diam. Apalagi adanya liberalisasi jasa logistik ASEAN pada 2015, maka jangan heran jka nanti ada jasa angkutan truk dari Vietnam bisa dengan mudah masuk ke Bojonegoro. Untuk menangkal persaingan tersebut, daya saing industri logistik harus dibenahi, khususnya kualitas SDM dan infrastruktur.

Bagaimanapun, liberalisasi logistik ini meliputi liberalisasi di bidang kargo, pergudangan, agen transportasi, jasa kurir, dan jasa pengepakan barang. Jadi, Indonesia sekarang adalah pasar empuk bagi industri logistic, karena tipikal negara kepulauan dengan luas daratan memadai membuat kebutuhan logistik sangat tinggi.

Kita percaya janji Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa, pernah menegaskan pemerintah akan segera menerapkan agenda sistem logistik nasional, yang menargetkan penurunan logistik hingga 50% pada 2014. Sebab saat ini biaya produksi yang berada di angka 14,08% cukup menjadi penghambat laju pertumbuhan perekonomian.

Untuk merealisasikan target penurunan biaya logistik itu, pemerintah telah menyusun tiga langkah strategis, yaitu menghilangkan hambatan terstruktur seperti peraturan daerah, pembangunan infrastruktur dan penghapusan tarif-tarif yang tidak diatur, seperti pungli yang kini masih menjadi persoalan utama distribusi barang maupun aktivitas perdagangan. Semoga!

BERITA TERKAIT

GNNT Mampu Hemat Biaya Cetak Uang 10-20%

    NERACA   Subang - Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) hingga saat ini diperkirakan bisa menghemat biaya untuk mencetak uang…

Biaya Kesehatan Lebih Tinggi Dibandingkan Inflasi

    NERACA   Palembang - Perusahaan asuransi AXA Mandiri mengungkapkan laporan sebuah survei menjelaskan biaya kesehatan di Indonesia meningkat…

Perbanas: NFC Gratiskan Biaya “Top-Up” - PERATURAN BI JANGAN HANYA UNTUNGKAN BANK DAN PEMERINTAH

Jakarta-Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) mendorong industri sistem pembayaran dapat segera mengadaptasi teknologi "near-field communication (NFC)" atau konektivitas jarak dekat yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Antisipasi Depresiasi Rp

Belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap US$ cenderung melemah sehingga perlu mendapatkan perhatian yang proporsional, baik dari otoritas moneter, pemerintah…

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…