Menakar Visi Kenegarawanan (2)

Oleh: M Sunyoto

Kamis, 20/02/2014

Para calon presiden dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 diharapkan memiliki visi kenegarawanan, meninggalkan jejak psikis seorang politisi yang berorientasi pada partai politik yang mengusungnya.

Imperatif visi kenegarawanan presiden, apalagi untuk sebuah negara dengan multietnik dan multiiman seperti Indonesia, menjadi keniscayaan. Para pendiri republik seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir bisa dipakai sebagai rujukan bagaimana visi kenegarawanan itu terjelma dalam perilaku dan keputusan-keputusan politik mereka.

Tentu tidak cukup untuk calon presiden RI saat ini jika hanya mengambil rujukan pada negarawan di masa silam karena berbagai persoalan yang menghadang saat ini jauh lebih kompleks. Namun paradigma berpikir seorang negarawan dari zaman ke zaman agaknya tak jauh berbedah. Pada tataran landasan filosofis, mereka sama-sama bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pemimpin bervisi negarawan akan merasa terlalu rendah jika masih disibukkan oleh masalah-masalah di luar nilai-nilai profetik seperti strategi mengumpulkan dana kampanye, taktik merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, dan membesarkan reputasi pribadinya untuk mempertahankan kekuasaan di termin kekuasaan berikutnya.

Fokus perhatian pemimpin bervisi kenegarawanan adalah membangun landasan kehidupan yang adil dengan membuka akses secara adil kepada semua kelompok maupun lapisan sosial. Pemimpin dari parpol yang berideologi sektarian akan sulit menjalankan platform politik yang berpijak pada pembukaan akses yang setara untuk semua kelompok dalam masyarakat.

Implementasi politik sektarian dalam era pascamodernisme sekarang ini bukannya menyusut namun bergerak mengikuti irama masyarakatnya. Itu sebabnya, dalam batas-batas tertentu, sektarianisme itu bisa membahayakan ketika akses untuk merebut sumber daya ekonomi, politik tidak dibuka setara untuk setiap masyarakat.

Sebagai misal, persyaratan untuk bisa membaca ayat-ayat Kitab Suci untuk menjadi pemimpin publik tentu menutup peluang bagi mereka yang tidak mengimani Kitab Suci bersangkutan. Artinya, masalah kenegaraan direduksi menjadi masalah kelompok aliran iman tertentu.

Padahal visi seorang pemimpin negarawan yang adil haruslah melampaui sekat-sekat aliran dan etnis yang sempit. Inilah salah satu teladan dalam pengambilan keputusan etis seorang negarawan ketika dihadapkan pada persoalan yang beraroma kelompok. Seorang negarawan suatu hari ditanya oleh lawan politiknya. "Apa jawab anda jika ada dua atau tiga orang beragama berbeda mengajukan proposal untuk pembangunan rumah ibadah dari masing-masing pengiman?"

Sang negarawan menjawab: "Yang layak mendapat bantuan pembangunan rumah ibadah adalah kelompok yang paling membutuhkan". Jadi indikatornya jelas: siapa yang paling membutuhkan, dialah yang layak dibantu. Kaum sektarian akan memberikan bantuan sesuai dengan selera kesektariannannya.

Seorang negarawan pada dasarnya adalah seorang politisi pada awalnya yang lalu dengan kesadaran ideologisnya mentransformasi diri menjadi pemimpin bangsa tanpa dihalangi oleh sekat-sekat politik aliran.

Tentu sang negarawan akan menghadapi tantangan berat ketika melangkah mentransformasi diri dari basis politiknya, tantangan itu datang dari kelompoknya sendiri. Bayangkan apa yang akan dihadapi seorang politisi yang didukung oleh parpolnya dan begitu dia sukses menjadi presiden lalu dia meninggalkan kepentingan parpolnya untuk merangkul semua golongan.

Banyak peluang emas dari sejumlah politisi yang gagal mentransformasi diri ke ranah kenegarawanan karena tak berani mengambil keputusan paling riskan: yakni ditinggalkan oleh pendukung politiknya sendiri.

Kegagalan mentransformasi diri ini hanya akan menjadikan sang politisi tetap kerdil menjadi politisi dan tak beranjak lebih jauh dari kungkungan politik. Politisi semacam ini merasa puas di zona nyaman, tetap didukung oleh massa politiknya dan mengenyam kenikmatan instan dari sumber-sumber politik yang menopangnya.

Memilih mentransformasi diri menjadi negarawan adalah pilihan etis yang beronak dan terjal. Penuh tantangan: harus berani berkorban dari yang paling elementer: berani tak ikut arus. Berani melawan kehendak orang-orang yang paling dekat dan paling dicintai.

Tak membiarkan sang istri mengumbar nafsu hedonistiknya seperti kebanyakan istri pembesar atau selebritas yang menenteng tas bermerk seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah, tak tergoda menyekolahkahkan anak-anaknya di luar negeri dengan jalan mencari celah-celah yang memungkinkan untuk melaksanakan hasratnya.

Yang dinanti para pemangku kepentingan republik ini, terutama rakyat yang belum menikmati kue pembangunan selama ini, adalah pemimpin negarawan semacam itu. Pemimpin semacam ini akan resah dan gelisah ketika menyaksikan ketimpangan dan ketidakadilan masih bergentayangan di wilayah yang di bawah kekuasaannya. (ant)