Bursa Hadirkan Pedoman Remote Trading

Guna menyempurnakan remote trading untuk mengantisipasi meningkatnya transaksi saham di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia menerbitkan keputusan baru tentang pedoman mediator "remote trading" untuk menyempurnakan sistem pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia. Hal tersebut disampaikan BEI dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Samsul Hidayat mengatakan, sejalan dengan perkembangan sistem perdagangan di Bursa, telah dilakukan kajian atas persyaratan dan prosedur bagi pihak-pihak yang memberikan jasa penyedia perangkat "remote trading" Anggota Bursa Efek.

Aturan tersebut diterapkan melalui surat Keputusan Direksi Nomor 00001/BEI/01-2014 terkait pedoman mediator "remote trading". Dia menambahkan, keputusan itu juga untuk menstandardisasi persyaratan dan prosedur pihak-pihak yang dapat memberikan jasa penyedia perangkat "remote trading", sehingga keputusan itu dipandang perlu untuk menjadi panduan bagi mediator "remote trading.

Samsul menjelaskan, mediator "remote trading" merupakan pihak yang telah menandatangai kontrak dengan Bursa untuk menyediakan jasa "remote trading" bagi anggota bursa efek koneksi tidak langsung untuk dapat melakukan perdagangan efek secara "remote trading".

Sementara "remote trading" adalah perdagangan saham yang diselenggarakan oleh Bursa dengan menggunakan JATS (Jakarta Automated Trading System), perangkat "remote trading" Bursa, jaringan dan perangkat "remote trading" Anggota Bursa Efek. Lanjutnya, bagi mediator "remote trading" yang telah terdaftar di Bursa sejak berlakunya surat keputusan Direksi ini, wajib memenuhi persyaratan paling lambat sampai dengan 1 Juli 2014.

Sementara bagi calon mediator wajib memiliki perangkat "remote trading" anggota bursa efek sesuai ketentuan atau persyaratan. Selain itu, Bursa juga mengatur pengenaan sanksi atas pelanggaran dari keputusan itu bagi mediator "remote trading". Disebutkan, sanksi yang berikan berupa teguran tertulis, peringatan tertulis dan denda paling banyak sebesar Rp500 juta. Disamping itu, Bursa juga berhak mencabut status sebagai mediator 'remote trading'. (bani)

BERITA TERKAIT

Kemenperin Susun Pedoman Pengembangan Kawasan Industri 4.0 - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah menyusun pedoman untuk pengembangan kawasan industri generasi keempat atau disebut Eco Industrial Park. Upaya…

APT Minta Bursa Tidak Transaksikan BFIN - Masih Proses Sengketa

NERACA Jakarta – Mendorong adanya kepastian hukum dan tanpa adanya intervensi, PT Aryaputra Teguharta (APT) meminta dan mengingatkan operator bursa…

ModernCikande Resmikan Modern Halal Valley - Hadirkan Kawasan Industri Halal

NERACA Cikande– ModernCikande Industrial Estate (MCIE) yang dikembangkan PT Modern Industrial Estat (anak usaha PT Modernland Realty Tbk) belum lama…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Verena Multifinance Patok Rights Issue Rp140

PT Verena Multifinance Tbk (VRNA) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

Realisasi Kontrak Baru PTPP Capai 66,22%

NERACA Jakarta - Sampai dengan September 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mengantongi total kontrak baru sebesar Rp32,45 triliun.…