NERACA

Depok – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Depok dalam APBD 2010, memperlihatkan kinerja lumayan, kendati masih ada realisasi pendapatan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) belum menunjukkan kinerja yang realistis berdasarkan target yang telah ditetapkan. Masih terlihat potensi PAD yang realisasinya tidak wajar karena over target. Bahkan ada yang tidak tercapai target walaupun sudah ditetapkan minimal. Namun, upaya untuk meningkat aset daerah tampak semakin meningkat hingga mencapai Rp 3,577 triliun lebih.

Saat awal penetapan APBD 2010 target PAD Rp 128,229 miliar lebih terealisir Rp 142,380 miliar atau naik Rp 14,151 miliar didominasi Pajak Daerah. Kenaikannya bahkan ada yang mencapai 144,83 %; yakni dari Pajak Hotel. Bahkan masih ada piutang pajak hotel Rp 39.921.000,. Kenaikan yang mencapai 44 persen lebih terkesan perencanaan target tidak realistis. Bukan hanya pajak hotel yang masih berpiutang, tapi juga Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Total piutang dari suber PAD ini mencapai Rp 229,796 juta.

Menurut data Neraca Pemerintah Kota Depok dalam hal aset daerah sudah mulai menunjukkan kinerjanya kendati masih perlu pendataan yang lebih maksimal. Total Aset Rp 3.577.099.104.998,24 rinciannya; Aset Lancarnya cukup sehat yaitu Rp 297.037.421.020,39. Untuk Aset Investasi Permanen mencapai Rp 130.145.264.974,00 dan Aset Lainnya Rp 4.282.838.182,00. Sedangkan Aset Tetap mencapai Rp 3.145.633.580.821,85.

 Sementara itu, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok di Bank BJB Cabang Kota Depok sejak 14 Desember 2000 sampai 30 Juli 2009, total saldonyanya sudah mencapai Rp 129.893.853.600,00. Tahun 2000 modal modal disetor hanya Rp 107.544.950,00. Setoran berkisar antara Rp 1 Miliar hingga Rp 3 miliar pertahunnya. Hanya pada 30 Juli 2009 disetor Rp 7.500.000.000,00.

 Menurut Walikota kendati pajak daerah meningkat pendapatannya dan Retribusi belum tercapai, maka perlu digali potensinya dengan pendataan yang lebih realistis. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan dan disiplin petugas yang memiliki kewenangan memungut PAD.

Nurmahmudi  juga berharap agar realisasinya lebih maksimal, maka perlu ditingkatkan sarana dan prasarana. Selain itu, juga sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi lebih digalakkan agar memenuhi kewajibannya.

 Tentang realisasi Belanja Tahun Anggran 2010 yang hanya mencapai 84,81%, Walikota Depok mengatakan, bahwa hal ini disebabkan terlambatnya transfer dana yang bersumber dari provinsi untuk Belanja Operasi yang hanya terealisasi 89,78%.  Sedangkan Belanja Modal hanya                    kerena beberapa kegiatan di infrastruktur terganggu kondisi alam, gagal lelkang karena keterbatasan waktu dan efisiensi.

 ”Yang realisasi terandah adalah Belanja Tidak Terduga yang hanya mencapai 20,47 persen, dikarenakan realisasi yang dianggarkan untuk dua putaran ternyata hanya satu putaran,” ujar Walikota.