Sejumlah ormas  mengatasnamakan Aliansi Masyarakat  Pembela Islam mengaku kecewa dengan  langkah penegakan hukum di Ciamis setelah  mengetahui belum keluarnya surat  permohonan izin untuk pemeriksaan terhadap  Bupati Ciamis, H. Engkon Komara atas  dugaan keterlibatannya dalam kasus suap  dan gratifikasi pada proyek  Pembangunan  Infrastruktur dan Prasarana Daerah (PIPD).  

 Hal tersebut terungkap setelah perwakilan  ormas yang menggelar aksi damai  menyambut Ramadhan berdialog dengan  pihak Kejari Ciamis di  ruang kerja Kajari, Senin (25/7) lalu sebagai  kelanjutan aksi sebelumnya di DPRD Ciamis.  

 Kedatangan lebih dari seratus orang massa aliansi yang merupakan gabungan ormas itu,   mengagenda mendukung pihak Kejari dalam upaya pengusutan sejumlah dugaan kasus  korupsi di Ciamis, ternyata menimbulkan kekecewaan menyusul diketahuinya, surat izin  pemanggilan bupati  bukan hanya belum turun, melainkan belum dikirimkan oleh  Kejati Jabar dengan alasan Kejari Ciamis harus melakukan ekspos kasus dulu di Kejati.