Masa pendukung anti korupsi kecewa, bupati diperiksan di Kejati Bandung

Sejumlah ormas mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pembela Islam mengaku kecewa dengan langkah penegakan hukum di Ciamis setelah mengetahui belum keluarnya surat permohonan izin untuk pemeriksaan terhadap Bupati Ciamis, H. Engkon Komara atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap dan gratifikasi pada proyek Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (PIPD).

Hal tersebut terungkap setelah perwakilan ormas yang menggelar aksi damai menyambut Ramadhan berdialog dengan pihak Kejari Ciamis di ruang kerja Kajari, Senin (25/7) lalu sebagai kelanjutan aksi sebelumnya di DPRD Ciamis.

Kedatangan lebih dari seratus orang massa aliansi yang merupakan gabungan ormas itu, mengagenda mendukung pihak Kejari dalam upaya pengusutan sejumlah dugaan kasus korupsi di Ciamis, ternyata menimbulkan kekecewaan menyusul diketahuinya, surat izin pemanggilan bupati bukan hanya belum turun, melainkan belum dikirimkan oleh Kejati Jabar dengan alasan Kejari Ciamis harus melakukan ekspos kasus dulu di Kejati.

BERITA TERKAIT

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong wartawan atau jurnalis termasuk di…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi

DPR: Densus Tipikor Perkuat Pemberantasan Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai langkah Polri membentuk Detasemen Khusus…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…