Sulit Berharap dari Muhammad Lutfi - PRESIDEN SBY TUNJUK MENDAG BARU

NERACA

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang baru saja mundur dari kursi Mendag. Namun, sejumlah pengamat dan pakar ekonomi pesimis terhadap kinerja yang akan diukir Lutfi. Ada setumpuk alasan dan argumentasi yang membuat kalangan praktisi yakin betul bahwa mantan Ketua BKPM dan Duta Besar RI untuk Jepang ini tidak akan mampu bekerja secara maksimal.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran Ina Primiana menilai penunjukan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru adalah hal yang kurang efektif dan sulit berharap padanya. Pasalnya, Lutfi adalah orang baru di Kementerian Perdagangan sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari bidang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Jabatan Menteri Perdagangan yang hanya 6-8 bulan, tidak akan efektif. Karena dia (Lutfi) perlu waktu untuk penyesuaian dan mempelajari berbagai aturan terkait dengan perdagangan dan kondisi terkini dari perdagangan dalam dan luar negeri,” ungkap Ina saat dihubungi Neraca, Rabu (12/2).

Ina menuturkan agar Mendag yang baru tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru. Dia justru menyarankan agar Lutfi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan Gita Wirjawan. “Dalam waktu yang singkat, jangan bikin kebijakan-kebijakan baru. Selesaikan masalah-masalah dan dampak dari kebijakan Kemendag yang belum selesai,” imbuhnya.

Masalah utama yang harus diambil jalan keluarnya adalah defisit neraca perdagangan dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. “Percuma saja kalau ada menteri baru akan tetapi masalah-masalah tidak bisa diselesaikan,” jelasnya.

Terkait dengan hubungannya dengan Jepang, Ina berharap karir Lutfi sebagai Duta Besar Jepang untuk Indonesia harus dimanfaatkan agar neraca perdagangan dengan Jepang bisa surplus. “Dengan pengalaman beliau sebagai Dubes, ini menjadi tantangan untuk membuat perdagangan dengan Jepang bisa surplus,” tuturnya.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai penunjukan Muhammad Lutfi sebagai Mendag menjadi hak prerogatif Presiden RI. Menurut dia, dalam hal ini menjadi urusan politik, sehingga memungkinkan ada yang kepentingan pihak tertentu. “Kalau soal kemampuan mana ada menteri kita yang punya? Jadi kita lihat saja apa yang dilakukan dia 6 bulan ke depan,” kata Agus.

Dia menegaskan, justru yang jadi permasalahan adalah kenapa Lutfi mau menerima penunjukan itu sementara dia tidak memiliki rekam jejak di Kementerian Perdagangan. “Saya heran kenapa dia (Lutfi) mau ditunjuk jadi Mendag, karena background-nya berbeda dengan Bayu (Bayu Krisnamurthi-Wamendag),” tandasnya.

Selain itu, Agus juga tidak menampik jika ada kemungkinan campur tangan asing dalam penunjukan Lutfi. Lagi-lagi, dia menyebutkan dunia politik sah saja melakukan hal ini. Bahkan, kata dia, mungkin saja Lutfi mendapat dukungan dari perserikatan profesi dan lainnya yang membuat dirinya dapat meraih jabatan Mendag.

Agus lalu menambahkan, biasanya jika pemimpin turun akan digantikan oleh wakilnya. Namun, kembali dia menegaskan bahwa dalam kasus ini menjadi hak Presiden untuk menunjuk dan memutuskan seseorang memegang peranan dalam kabinetnya. “Kalau dia sudah bersedia, dia harus mampu membenahi perdagangan walaupun dalam masa jabatan yang sebentar,” tegas Agus.

BERITA TERKAIT

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara…

PRESIDEN BERTOLAK KE TURKI

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Polhukam Wiranto (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan),…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…