NERACA

Jakarta - Perusahaan jasa pengiriman milik pemerintah PT Pos Indonesia bercita-cita untuk menjadi satu-satunya pemimpin pasar jasa pengiriman pos ataupun logistik di era pasar bebas ASEAN 2015 nanti. Direktur Ritel dan Properti Pos Indonesia Setyo Riyanto mengatakan saat ini kami menargetkan tahun 2015 nanti mampu  menguasai pasar logistic Asean, keyakinan ini  karena Pos Indonesia memiliki jaringan terbesar di Indonesia.

Jadi harapan kita dalam bersaing Asean Economic Community (AEC)  2015, maka Pos Indonesia bisa menjadi The Last Mail seluruh perusahaan kurir di Indonesia, karena mereka hanya leading sektor di kota, sementara kami mempunyai berbagai kantor bahkan hingga ke kecamatan jadi memungkinkan akan menjadi The Last Mail," paparnya di Jakarta  Rabu (12/2).

Setyo mengklaim, Pos Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki kesiapan di sektor infrastruktur yang belum bisa ditandingi perusahaan jasa pengiriman swasta yang ada di Indonesia. "Dari sisi keberadaan infrastrukutr harus diakui Pos Indonesia paling siap, siapa yang mempunyai SDM, gedung, sistem informasi sebesar itu kalau bukan Pos Indonesia," jelasnya.

Kelebihan Pos Indonesia ini tak terlepas dari sejarah perusahaan yang pernah menjadi bagian dari pemerintahan. Posisi ini membuat perusahaan mendapat dukungan infrastrukutur sejak mulai beroperasi. "Semua difasilitasi negara, dan sekarang kami hanya melanjutkan saja. Memang diakui modal besar industri logistik itu adalah network," kata dia.

Pos Indonesia saat ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 28 ribu orang dan asset tersebar di seluruh pelosok tanah air hingga ke kota-kota kecamatan yaitu sebanyak 3.892 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) dan cabangnya.

Selain itu terdapat 3.746 Kantor Pos yang sudah online dengan dilengkapi kecepatan akses mencapai 64-512 Kbps (dedicated conection) yang juga diperkuat oleh Agen pos sebanyak 11.835 unit.

Biaya Tinggi

Ina Primiana,  anggota Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3EI) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menilai bahwa biaya logistik di Indonesia terbilang sangat tinggi bisa mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp1.820 triliun jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sebesar 15 persen, Amerika dan Jepang sebesar 10 persen.

 "Selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di Indonesia juga buruk, seperti waktu jeda di Indonesia untuk barang-barang impor tersebut mencapai 5,5 hari, dan biaya angkut yang mahal," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Ina, juga ditambah dengan prasarana logistik yang masih konvesional seperti jalan, pelabuhan, dan hubungan antar moda, kemudian, belum terbangunnya konektivitas antara satu lokasi dengan dengan lainnya, serta pengiriman kontainer ke daerah jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan mengirim kontainer ke luar negeri.

"Indonesia merupakan negara kepulauan, namun sebagian besar prasarana berada di darat dan bukan mendukung keterkaitan antar pulau atau logistik pantai," tambahnya.

Ina mengatakan, selain biaya bongkar muat di pelabuhan yang tinggi, akses jalan dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok selalu macet dan tidak pernah terselesaikan, sehingga sangat sulit bagi perusahaan angkutan barang untuk mengoptimalkan perputaran kendaraannya.

"Biaya yang timbul di terminal-terminal lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, biaya resmi saat ini sangat mahal dan  meningkat yang berkisar antara 200 sampai 500%, dan juga biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan pada setiap proses muat barang," ujarnya.

Selain hal tersebut, Ina menambahkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi permasalahan dalam proses pemantauan arus barang, selain itu juga regulasi logistik yang tidak terpadu, banyaknya dokumen yang harus dipersiapkan, armada yang tidak layak, serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang rendah.

Untuk meningkatkan daya saing, tambah Ina, sudah seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi infrastruktur dan konektivitas seperti, infrastruktur fisik, koordinasi antar institusi dan juga dari masyarakat ke masyarakat.

"Selain itu, diperlukan evaluasi ulang terkait hal-hal yang menjadi beban biaya logistik seperti biaya antrian di pelabuhan, biaya sewa gudang, rumitnya masalah perijinan, kepengurusan di pabean," tuturnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengeluhkan biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Hal itu berdampak pada industri dalam negeri yang tertinggal dari negara lain dalam hal efisiensi. Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan selain regulasi, minimnya infrastruktur juga menjadi faktor penyebab ongkos industri jasa melambung tinggi. “Cost logistic (biaya logistik) kita masih sangat tinggi mencapai 14%, Sehingga industri dalam negeri bisa tertinggal,” kata Sofjan.

Menurut Sofjan, banyak hal yang harus diperbaiki untuk mendorong pertumbuhan industri diantaranya dari sisi regulasi dan infrastruktur. Apindo telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada prioritas pembenahan infrastruktur. "Listrik, gas atau infrastruktur lain, kita akan usulkan," ungkapnya. Sofjan juga mengungkapkan, pentingnya bagi Indonesia untuk mengejar negara maju dalam pertumbuhan industri. Sehingga Apindo menganggap komunikasi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sangat penting.