Serikat Pekerja BTN Tolak Rencana Akuisisi

Kamis, 13/02/2014

NERACA

Jakarta - Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menolak adanya rencana dari bank BUMN yang akan mengakuisisi perusahaan tempat mereka bekerja.

“Sore ini (kemarin) kami akan buat surat kepada Menteri BUMN untuk tegas menolak rencana akuisisi BTN. Karena wacana akuisisi ini telah merugikan BTN sebagai perusahaan,” ujar Ketua DPP SP BTN Satya Wijayantara di Jakarta, kemarin.

Satya mengatakan, kerugian terhadap BTN akibat adanya pemberitaan akuisisi salah satunya adanya rencana dari para nasabah BTN yang akan menarik uangnya. Jika hal ini terjadi maka dana pihak ketiga (DPK) BTN akan menurun.

“Dulu waktu rencana BNI mau akuisisi BTN, DPK yang ditarik nasabah ada sekitar Rp4 triliun. Kami tidak mau hal ini terulang lagi, makanya SP BTN bergerak untuk meredam keresahan yang terjadi di lingkungan karyawan,” jelas Satya.

Selain meminta Kementerian BUMN mengeluarkan pernyataan menolak rencana akuisisi BTN, SP BTN, lanjut dia, juga meminta ketegasan direksi BTN untuk menolak rencana akuisisi ini.

Pasalnya, ketika BNI ingin mengakuisisi BTN sudah ada pernyataan politik dari DPR dan pemerintah untuk tetap menjadikan BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. “Jadi sudah ada pernyataan politiknya. Maka kami akan ingatkan kembali kepada Kementerian BUMN agar mematuhi kesepakatan tersebut,” tegasnya.

Menurut Satya, selain mengirimkan surat, pihaknya juga akan melakukan demo ke Kementerian BUMN dan juga akan melakukan protes pada rapat umum pemegang saham dengan mengumpulkan karyawan yang mempunyai saham BTN agar satu suara.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, peran BTN sangat penting dalam penyediaan perumahan, terbukti dari banyak bank yg mengajukan diri menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), hanya BTN yang bisa merealisasikan penyaluran FLPP dalam porsi yang besar.

“Kalau tidak ada bank seperti BTN yang fokus ke perumahan maka penyediaan rumah untuk masyarakat miskin akan terganggu. Akibatnya bakal muncul banyak kawasan kumuh. Jika terjadi ledakan penduduk sementara orang tak bisa punya rumah. Buntutnya adalah angka kriminal bakal meningkat tinggi.jadi pemerintah haus menolak renana ini,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Maryono berharap pemerintah selaku pemegang saham mayoritas PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memperhatikan peran strategis perseroan dalam pembiayaan perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Harapan ini terkait adanya isu rencana akuisisi yang akan dilakukan PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) terhadap BTN.

"Harapan kami, posisi strategis BTN sebagai penyedia pembiayaan perumahan kelas menengah bawah menjadi perhatian serius pemegang saham strategis BTN," ujarnya. Maryono mengatakan, terkait informasi akuisisi BTN, semuanya diserahkan kepada pemegang saham. Sebagai manajemen, kata dia, isu akuisisi tersbut bukanlah kewenangan mereka.

Menurut Maryono, saat ini pihaknya sedang konsentrasi dan fokus terhadap trasformasi yang sedang dilakukan perseroan. "Selain itu, manajeman juga seang fokus pada bisnis perumahan dan peningkatan kinerja BTN serta melanjutkan kinerja prima yg sudah dibukukan korporasi selama ini," tegasnya. [kam]