RI Minta Wine Australia Pakai Kemasan Polos - Aturan Plain Packaging Produk Rokok Tak Adil

NERACA

Jakarta - Beberapa waktu lalu, pemerintah Australia berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya dengan menerbitkan aturan the Tobacco Plain Packaging Act pada tahun 2011, dimana mereka tercatat sebagai negara pertama yang memberlakukan aturan tersebut.

Dalam peraturan tersebut seluruh rokok dan produk tembakau yang diproduksi sejak Oktober 2012 dan dipasarkan sejak 1 Desember 2012 wajib dikemas dalam kemasan polos tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk. Celakanya, aturan plain packaging yang digagas oleh Australia tersebut kini mulai diikuti negara tetangga mereka, Selandia Baru yang juga akan menerapkan aturan serupa.

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan keras mengusulkan agar negara-negara produsen tembakau juga memberlakukan aturan kemasan polos atau plain packaging pada produk minuman beralkohol jenis wine asal Australia.

Aturan tersebut dimaksudkan untuk "membalas" aturan plain packaging produk rokok dan tembakau yang diterapkan pemerintah Australia sejak Desember 2012 lalu.

Gita yang saat itu menjabat Menteri Perdagangan telah berupaya menempuh jalur diplomasi dalam melawan aturan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), menyarankan agar negara-negara yang dirugikan dengan plain packaging juga melakukan hal yang sama untuk produk minuman beralkohol jenis wine yang selama ini menjadi komoditas ekspor andalan Australia.

"Kalau rokok kita yang diekspor ke sana tidak boleh ada mereknya, wine mereka yang dijual di sini juga tidak boleh ada mereknya juga dong," kata Gita saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/2).

Menurut Gita, pemberlakuan aturan plain packaging yang dilakukan Australia tersebut sarat dengan muatan politis."Muatan politiknya tinggi datang dari perlemennya, itu sudah diakui oleh Mendag mereka saat bertemu saya. Kita sendiri juga sudah ajukan keberatan ke WTO," ungkap Gita.

Munculnya aturan plain packaging yang diterapkan Australia dan bakal diikuti oleh Selandia Baru memang langsung mengundang reaksi keras dari sejumlah negara produsen tembakau termasuk Indonesia. Terlebih lagi aturan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Intellectual Property Rights (IPR) mengenai merek.

Sebelumnya, kebijakan Australia terkait kemasan rokok polos tersebut juga digugat oleh sebuah perusahaan rokok multinasional Philip Morris ke arbitrase Internasional yakni ke International Dispute Settlement Body (ICSID) di Washington DC.

Langkah serupa juga dilakukan oleh enam lembaga bisnis Amerika Serikat yang bersama-sama meminta pemerintah Selandia Baru menunda pemberlakuan undang-undang kemasan polos untuk rokok.

Kelompok yang mencakup Kamar Dagang AS, Dewan Perdagangan Asing Nasional, dan Asosiasi Manufaktur Nasional, mengatakan undang-undang tersebut dapat menghilangkan hak pengusaha menggunakan ciri khasnya. Regulasi itu dikhawatirkan mendorong pertumbuhan pasar gelap.

BERITA TERKAIT

BEI Ingatkan Soal Aturan Free Float Saham - Siapkan Sanksi Tegas

NERACA Jakarta - Meskipun meleset dari target, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengingatkan emiten untuk memenuhi kewajiban aturan…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

Sinarmas AM Targetkan Dana Kelola Rp 500 Miliar - Terbitkan Produk ETF Pertama

NERACA Jakarta – Ramaikan produk Exchanged Traded Fund (ETF) di pasar modal, PT Sinarmas Asset Management menerbitkan reksa dana indeks…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Niaga Online - Regulator Terus Dorong Usaha Mikro Terapkan Usaha E-Commerce

NERACA Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turut membangun dan menggerakkan…

RI-Ceko Incar Peningkatan Investasi dan Ekspor di Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Ceko tengah menjajaki peluang kerja sama ekonomi khususnya di sektor industri. Potensi kolaborasi kedua negara…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…