Wajah Murung Negara Agraris

Oleh : Eka Azwin Lubis, Aktivis HMI

Jumat, 14/02/2014

Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa agraris. Bertani merupakan mata pencaharian utama sebagian besar rakyat Indonesia. Anugerah kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur, musim yang teratur, membuat Indonesia menjadi negeri yang cocok untuk menanam berbagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Bangsa-bangsa Eropa pun rela berlayar mengarungi samudera yang memakan waktu lama hanya untuk mencari rempah-rempah ke negara kita. Alasan itu pula yang menjadikan kita sebagai salah satu negara jajahan bangsa asing selama beratus-ratus tahun.

Setelah kita merdeka, bertani masih menjadi sumber kehidupan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Secara turun temurun, masyarakat kita bekerja di sektor pertanian, ada yang menggarap lahannya sendiri maupun menjadi buruh tani di lahan pertanian milik orang lain.

Sebagian besar masyarakat kita menanam padi, karena beras merupakan makanan pokok masyarakat kita. Selain padi, jagung juga salah satu andalan karena menjadi komoditas yang menguntungkan. Keahlian masyarakat dalam bidang pertanian sudah tidak diragukan lagi. Kualitas hasil pertaniannya juga sudah diakui dunia. Indonesia sudah berhasil menjadi negara swasembada pangan, sehingga kita bisa mengekspor hasil pertanian ke negara lain.

Seiring perkembangan zaman dan modernisasi yang terus berkembang, sektor pertanian juga mengalami perubahan. Dari sistem bertani konvensional menjadi sistem bertani yang modern. Teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian pun semakin bertambah. Semua itu tentu sangat berdampak positif untuk para petani.

Pada era orde baru, Indonesia mencapai swasembada beras. Kita menjadi negara pengekspor beras. Keberhasilan tersebut tentu hasil kerja keras para petani yang didukung pemerintah mulai level pusat sampai daerah.

Kesuksesan Indonesia menjadi negara swasembada pangan tentu bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang bekerja sebagai petani diharapkan mampu untuk meningkat penghasilannya.Tapi ironis, berbagai macam masalah bangsa kita agaknya membuat nasib para petani tidak sebaik nasib masyarakat lain yang bekerja di sektor non pertanian.

Sejak krisis moneter pada 1998 dan bergantinya era orde baru ke era reformasi, kehidupan sebagian besar petani tidak kunjung berubah. Biaya hidup semakin mahal, harga pupuk mengalami kenaikan, sementara harga jual gabah murah membuat para petani mengeluh.

Permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan tersebut membuat masyarakat yang hidup di pedesaan mulai merubah paradigmanya.

Bekerja menjadi petani masa depannya tidak secerah bekerja di sektor lain. Masyarakat yang didominasi kaum muda dan produktif pun melakukan urbanisasi ke kota mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun menurun 5,04 juta kepala keluarga. Pada 2003 berdasarkan sensus pertanian masih ada 31,17 juta rumah tangga pertanian, namun pada 2013 jumlahnya 26,13 juta rumah tangga pertanian.

Lahan pertanian pun menurun drastis. Kita hanya memiliki luas lahan pertanian 7,75 juta hektare dengan populasi penduduk 240 juta jiwa. Banyak orang yang menjual lahan, kebun maupun sawah di perdesaan ketimbang menggarapnya. Lahan pertanian diubah menjadi bangunan ataupun perumahan yang kemudian dibeli oleh orang-orang yang bekerja di kota untuk tempat tinggal, disewakan ataupun untuk dijadikan tempat usaha.

Berkurangnya jumlah lahan pertanian itu menjadi salah satu alasan menurunnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Itu pula yang mengakibatkan kita tidak lagi menjadi negara swasembada pangan. Indonesia sudah menjadi negara pengimpor bahan pangan. Kita mengimpor beras, gula, kedelai, daging, buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan nasional. Bahkan kita pun mengimpor garam yang notabene melimpah ruah di laut Indonesia.

Ketergantungan kita terhadap barang-barang impor sudah sepatutnya kita kurangi, terutama untuk bahan pangan yang seharusnya bisa kita hasilkan sendiri. Ketergantungan kita terhadap impor akan membahayakan perekonomian. Secara sederhana kalau pengeluaran kita tidak sebanding dengan pemasukan pasti kita akan bangkrut.

Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus membuat program-program yang nyata untuk dilaksanakan. Pemerintah harus menambah lahan pertanian yang semakin berkurang, menyediakan benih-benih tanaman yang unggul, mengendalikan harga pupuk dan kemudahan akses jual beli hasil pertanian bagi petani.

Hilangkan sistem tengkulak yang membuat petani rugi dan hanya menguntungkan para makelar yang bermain di bidang pertanian adalah hal penting agar profesi sebagai petani bukan pekerjaan terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain lagi.

Janganlah petani hanya dijadikan komoditas politik musiman partai-partai politik untuk berkampanye saat pemilu atau pilkada. Nasib para petani harus diperbaiki sebagaimana janji-janji politik yang sering diucapkan saat berkampanye, sehingga kualitas hidup para petani meningkat seperti petani di negara lain yang bangga dengan profesinya.

Semoga jumlah petani di Indonesia tidak semakin berkurang apalagi hilang dan Indonesia tetap menjadi bangsa yang agraris juga berswasembada pangan. (analisadaily.com)