BI Rate Hantui Bisnis Properti Lokal

NERACA

Jakarta - Pengembang properti Indonesia “berteriak.” Pasalnya Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), masih menerapkan rezim suku bunga tinggi, yakni di level 7,5%. Hal tersebut membuat industri properti Tanah Air sulit menggeliat. Pasalnya, suku bunga tinggi sangat berpengaruh terhadap kenaikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sehingga mengendurkan minat beli masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah.

Tentunya, “teriakan” dari industri properti ini menjadi sinyal untuk BI agar tidak menaikkan kembali BI Rate yang menurut rencana dilaksanakan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (13/2) mendatang. Ketua DPP Real Estat Indonesia, Eddy Hussy pun buka suara dan berharap Pemerintah tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dikarenakan sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan bunga KPR.

Dengan kenaikan BI Rate maka perbankan secara otomatis menaikkan bunga KPR dan bisa berpengaruh atas pertumbuhan sektor properti pada tahun ini. “Dalam situasi perekonomian dan politik saat ini maka kita menargetkan pertumbuhan sektor properti ini akan tumbuh sebesar 10%. Namun, apabila BI Rate dapat diturunkanmaka menambah pertumbuhan sektor properti ini bisa melebihi 10%,” kata Eddy kepada Neraca, Selasa (11/2).

Selain itu, lanjut dia, ada hal lain yang perlu dikhawatirkan yakni kenaikan BI Rate juga berimbas kepada Loan to Value (LTV) Property, ditambah lagi dengan pemberlakukan kebijakan pengetatan pengajuan KPR, lengkap sudah penderitaan yang dialami pengembang properti lantaran penjualan diperkirakan semakin menurun.

“Oleh karena itu, REI meminta BI untuk mempertimbangkan lagi secara matang menaikkan BI Rate. BI mewajibkan pembayaran uang muka (down payment/DP) untuk KPR pertama sebesar 30%, KPR kedua sebesar 40% dan KPR ketiga sebesar 50% dan seterusnya. Atas hal ini, maka masyarakat merasa keberatan atas pembayaran uang muka ini dan oleh karenanya BI semestinya bisa menurunkan pembayaran ini semisalnya KPR pertama turun dari 30% menjadi 20%,” ungkap Eddy.

Dia juga mencatat bahwa pertumbuhan properti pada tahun lalu mencapai 15%-20%, sedangkan pada awal tahun hingga sekarang mengalami penurunan hampir 10%-15%. Atas dasar itulah, Eddy lagi-lagi mengingatkan agar BI jangan menaikkan BI Rate ini sehingga sektor properti ini bisa tumbuh dan membuat optimis sektor ini menjadi sektor industri yang strategis.

Dia menambahkan masyarakat yang terkena dampak atas penurunan sektor properti ini bisa dibilang hampir semua lapisan masyarakat terkena pengaruhnya, khususnya masyarakat menengah ke atas. Atas dampak kepada masyarakat ini, maka Pemerintah maupun BI selaku otoritas moneter untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang mengganggu pertumbuhan industri perumahan di Indonesia.

Semua Segmen

Di tempat terpisah, Kepala Penelitian dan Pengembangan Jones Lang LaSalle, Anton Sitorus mengungkapkan, pertumbuhan penjualan perumahan masih dianggap berat oleh para pelaku pasar. Pasalnya, Pemerintah masih memberlakukan rezim suku bunga tinggi. Sehingga masyarakat masih enggan membeli properti.

“Sepanjang awal tahun 2014 ini pertumbuhan properti masih terlihat sulit. Mengingat BI Rate masih tinggi di level 7,5%. Hal ini membuat masyarakat menjadi pikir-pikir dahulu untuk mencukupi kebutuhannya akan properti,” kata Anton, kemarin.

Dia juga menilai dengan berlakunya rezim suku bunga yang tinggi masyarakat jadi kesulitan membeli produk properti. Terutama untuk segmen kelas menengah ke bawah di perkotaan. Pasalnya, tingginya tingkat suku bunga acuan membuat mahal harga kredit perumahan.

“Karena suku bunga acuan itu juga dikenakan untuk produk KPR BTN. Sedangkan produk tersebut konsumennya sudah tentu masyarakat menengah ke bawah atau end user. Jadi suku bunga tinggi itu bukan hanya menghentikan konsumsi kalangan atas yang umumnya investor. Tapi juga kalangan bawah yang sebetulnya memang punya kebutuhan,” terang Anton.

Lebih dari itu Anton mengatakan pertumbuhan harga properti di Indonesia sepertinya telah melewati masa emas setelah berlakunya rezim suku bunga tinggi. Pasalnya, pada akhir tahun lalu pertumbuhan harga properti di Indonesia juga sudah mengalami kenaikan sebesar 20%-30%. Dan, pada tahun ini pertumbuhan harga properti Indonesia tahun ini hanya sekitar 10%-15%. lia/mohar/lulus/ardhi

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perluas Akses Pasar Produk Usaha Kecil Dalam Negeri - UKM Lokal

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya memperluas akses pasar produk dalam negeri khususnya bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM),…

Tips Bisnis Fashion Di Bulan Puasa dan Lebaran

Bulan Ramadan menjadi salah satu bidikan untuk mendulang untung bagi pengusaha fashion . Pada bulan puasa tersebut, hampir semua umat…

Tekan Impor Barang Modal, Pemerintah Ingin Pacu Produksi Lokal - Terkait Neraca Perdagangan

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan produksi barang subtitusi impor perlu didorong untuk mengurangi kebutuhan barang modal dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MESKI VOLUME PENJUALAN DIPREDIKSI MENINGKAT 20% - Harga Produk Makanan Diduga Naik 3%-7%

Jakarta-Meski penjualan makanan diprediksi meningkat sekitar 20% jelang Lebaran, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) berencana menaikkan harga produk…

Disorot, Permasalahan Rantai Distribusi Beras

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti permasalahan rantai distribusi komoditas beras di Tanah Air yang dinilai…

MASIH MENUNGGU LANDASAN HUKUM PP - Sistem OSS Potong Jalur Birokrasi Izin

Jakarta- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penyederhanaan regulasi perizinan melalui online single submission (OSS) diharapkan mampu memotong jalur…