Kaji Ulang Penarikan Subsidi Pupuk Organik

Permintaan Pandu Tani Indonesia

Rabu, 12/02/2014

NERACA

Jakarta - Saat ini pemerintah melalui DPR mencabut subsidi untuk pupuk organik. Pandu Tani Indonesia (Patani) minta pemerintah harus mengkaji ulang atas kebijakan itu karena bakal mengancam kedaulatan pangan nasional.

Sarjan Tahir, Direktur Utama Patani mengatakan sungguh sangat ironis, dimana sektor pangan terutama pertanian nasional lagi membutuhkan subsidi untuk peningktan produksi pertanian mereka, harusnya ditambah pemerintah malah mengurangi subsidinya. “Harusnya pemerintah berpikir ulang untuk mencabut subsidi pupuk ini,” katanya kepada Neraca, Selasa (11/2).

Menurutnya, adanya subsidi pupuk organik karena memang untuk mengurangi dampak perusakan lingkungan, dan harusnya pemerintah mengurangi subsidi untuk yang pupuk anorganik (pupuk kimia) bukan malah menghilangkan subsidi pupuk organik. “ Pupuk organik bagus untuk kesuburan tanah, kalau pupuk anorganik dapat merusak tanah karena kandungan kimianya begitu besar. Harusnya jika mau dicabut subsidinya adalah pupuk anorganik dan ditambah subsidi yang untuk organik. Ini malah sebaliknya,” imbuhnya.

Apalagi di tahun 2015 nanti pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seluruh Negara Asean atau Negara lain tidak menerima produk pertanian yang mengandung pestisida, sedangkan pemerintah mencabut subsidi pupuk organik yang tidak mengandung racun malah pupuk anorganik dipertahankan. “Pemerintah berpikirnya terbalik, harusnya anorganiknya yang dihilangkan ini malah organinya yang diambil subsidinya,” tegasnya.

Saat ini subsidi pupuk anorganik mencapai sekitar Rp 21,048 triliun , dan untuk subsidi pupuk organik masih sangat tergolong rendah hanya dikisaran di bawah Rp 5 trilliun. Oleh karenanya nanti saya akan mengajukan langsung ke pemerintah atau DPR untuk dapat mempertimbangkan pencabutan subsidi ini. “Nanti saya akan mengajukan langsung agar pemerintah mau mengevaluasi kebijakan ini, untuk tidak menghilangkan subsidi ini bahkan ditambah,” paparnya.

Kontra Produktif

Dalam kesempatan berbeda, Menteri BUMN Dahlan Iskan resah dengan isu rencana pencabutan subsidi pupuk organik. Menurutnya rencana itu kontra produktif dengan semangat ketahanan pangan. "Semua orang ngomong ketahanan pangan, jangan impor beras kok begini. Mudah-mudahan ada jalan," katanya.

Program pupuk organik dijalani dan mulai digalakkan karena Indonesia pernah dibanjiri oleh penggunaan pupuk non organik. Alhasil kualitas tanah menurun sehingga berujung pada produktivitas hasil panen. "Zaman Pak Harto digalakkan pupuk kimia selama beberapa tahun sampai tanah rusak. Di awal Pak SBY, digalakkan pakai pupuk organik untuk kembalikan kualitas tanah. Ini belum tuntas," katanya.

Bahkan sebelum rencana subsidi dicabut, Presiden SBY sempat mengkampanyekan penggunaan pupuk organik. "Ini isu kuat di daerah. Karena sebelumnya Pak SBY beberapa waktu lalu di Jateng mengkampanyekan go organik, malah subsidi pupuk organik dihapus. Selama ini di desa-desa dirangsang pupuk organik. Supaya standar maka dijual petrokimia. Itu dibuat standar kemudian dijual petani dengan subsidi," sebutnya.

Adanya kejadian ini, Dahlan berencana mengumpulkan direksi BUMN pangan. Ia bersama BUMN akan mencari jalan keluar agar persoalan ini, tidak mengganggu ketahanan pangan "Saya ingin kumpulkan BUMN," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron menjelaskan Komisi IV yang menaungi bidang pertanian tidak merekomendasikan pencabutan subsidi pupuk termasuk pupuk organik. Menurutnya pemerintah sempat berkonsultasi kepada DPR terkait alokasi anggaran subsidi untuk pupuk di 2014. Saat ini penentuan keberlangsungan subsidi untuk pupuk ada di tangan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono sempat mengusulkan pencabutan subsidi pupuk agar dialihkan ke infrastruktur pertanian.

"DPR nggak merekomendasikan mencabut. Komisi IV memang meminta pemerintah mempersiapkan anggaran akibat kekurangan kuantum pupuk maka dilakukan realokasi pupuk organik. Kalau pupuk organik dirasa masih dianggap penting dan nanti bisa mengganggu kestabilan pangan maka menteri (Mentan) harus menjawab. Sekarang bola ada di Mentan," jelasnya.