NERACA

Jakarta - Beberapa pekan lalu cuaca buruk melanda beberapa kota di Indonesia, bahkan yang lebih parah lagi, sebagian jalur distribusi dilanda banjir sehingga tidak bisa dilewati truk yang mengangkut beberapa bahan pokok. Ini menyebabkan industri menaikan harga hingga 20-30%.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan karena dampak banjir tersebut pelaku usaha menghitung ulang biaya distribusi. "Kalau kita lihat, dengan kondisi sekarang, banjir sudah reda. Tapi dampak dari banjir, kerusakan jalan, peningkatan biaya distribusi. Beberapa industri terasa, terpaksa kalkulasi barang pokok. Bervariasi 20-30 %," ujar Bayu di Jakarta, Selasa  (10/2).

Bayu menjelaskan harga barang yang terkerek naik perhitungannya biaya distribusi ditambah biaya komponen. "Totalnya menjadi biaya harga barang, tapi semuanya lagi dihitung," katanya. Dengan akan adanya kenaikan harga tersebut, lanjut Bayu, tentunya akan berpengaruh ke konsumen. "Pengusaha tahu, naikkan harga ke konsumen terpengaruh," jelasnya.

Tidak hanya itu, pengusaha juga akan menaikan harga karena pemerintah menaikan harga tarif dasar listrik (TDL) pada Mei 2014 sehingga bisa dipastikan akan mengkerek harga produksi. Wakil ketua Kadin bidang perdaganganan, Natsir Mansyur mengatakan seharusnya kenaikan tersebut tidak terjadi lagi karena dampaknya besar bagi kenaikan harga. "Itu akan menaikan harga produksi kalau TDL naik lagi," ujar Natsir.

Perusahaan yang menggunakan listrik tersebut adalah garmen, makanan dan minuman, tekstil dan sepatu. Perusahaan industri tersebutlah vang berpotensi menaikan harga produksi. Selain itu, ada potensi kedua yaitu pabrik tersebut akan pindah kenegara lain dengan kenaikan tarif listrik ttersebut. "Paling cepet pindah yaitu tekstil, sepatu, makanan mimumam yang menyerap tenaga kerja banyak. Negara lain siap menampung," jelasnya.

Natsir juga mengatakan persoalan listrik ini sudah terjadi sejak 15 tahun silam. "Itu kan listrik 15 tahun gak selesai itu akan membuat high cost Negara lain efisiensi enrgi sangat bagus," katanya.

Tolak Kenaikan TDL

Di sisi lain kalangan industri makanan dan minuman menolak rencana pemerintah untuk menaikan tarif dasar listrik.Meski akan dilakukan secara bertahap, akan meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing industri.

"Kenaikan TDL akan menyebabkan daya saing industri makin melemah di pasar global. Dikhawatirkan juga bisa berdampak pada lonjakan produk impor ke pasar dalam negeri karena tingginya biaya produksi. Bisa-bisa industri jadi pedagang dengan mengimpor produk serupa," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman.

Menurut dia, bagi industri makanan dan minuman, sebanyak 8 hingga 10% dari total biaya produksi disumbang dari biaya energi, termasuk listrik. Jadi, dengan kenaikan TDL, maka secara otomatis akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual produk "Selain itu, supplier-suaplier (pemasok /vendor) akan menaikkan harga, misalnya pemasok kemasan dan bahan baku tambahan ujung - ujung nya konsumen lah yang akan menanggung harga yang terus meningkat. Jika biaya produksi tinggi, bisa membuat pengusaha berpikir lebih baik impor daripada memproduksi sendiri. Apalagi impor yang didukung nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus menguat, maka bisa lebih murah," ujarnya.

Dengan demikian, Adhi menambahkan, kenaikan TDL akan membuat pelaku industri banyak yang beralih menjadi pedagang. Biaya produksi yang terus meningkat membuat daya saing produk dalam negeri terus menurun.

Kenaikan BBM

Pengamat energi dari Reformer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan TDL atau juga disebut tarif tenaga listrik (TTL) seharusnya bukan menjadi prioritas utama.

Menurut skala prioritas, untuk menaikkan tarif bukan pada listrik melainkan justru pada harga bahan baker rninyak (BBM). Menurut dia, kenaikan harga BBM lebih diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan kenaikan tarif TTL, karena penekanan subsidi yang akan diraih pemerintah lebih besar. Selanjutnya, penghematan subsidi listrik masih bisa dilakukan dengan mengatur kembali manajemen pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Di antaranya dengan mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit listrik serta meningkatkan penggunaan bahan bakar gas, batu bara serta energi terbarukan. Rencana kenaikan TDL tidak perlu terburu-buru untuk dilaksanakan pemerintah. "Kalau soal listrik, masih bisa dicarikan solusinya. Sedangkan BBM masih berat, karena mahalnya harga impor. Seandainya dilaksanakan, tentunya tidak perlu terburu-buru untuk dilakukan. Namun, harus dipertimbangkan prioritasnya," katanya.

Terkait hal ini, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan membahas skerna rencana kenaikan TDL bersama peiaku usaha. Tujuannya agar subsidi untuk sektor energi tidak terlalu besar. pemerintah memahami bahwa pelaku usaha merasa keberatan menghadapi kenaikan tarif listrik pada tahun depan. Namun, agar rencana kenaikan TDL bisa. diterima semua pihak, dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan pengusaha, terutama untuk membahas mengenai cara atau skema kenaikan tarif listrik dan kompensasinya," katanya.

Usulan dari pelaku usaha terkait kebijakan kenaikan TDL , menurut Hidayat, akan ditampung dan dibahas bersama pemerintah. "Pada 2013, pemerintah mengeluarkan biaya subsidi untuk energi sebesar Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya untuk listrik dan sisanya V bahan bakar minyak(BBM). Pemerintah sendiri berharap pelaku usaha dapat menerima kebijakan kenaikan TDL," tutur Hidayat.