Oleh: Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Indef

Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia sudah sepatutnya mempersiapkan diri secara matang diberbagai bidang. Karena bagaimana pun integrasi di kawasan Asia Tenggara ini harus membawa keuntungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

Salah satu bidang yang paling mendesak untuk dipersiapkan adalah sistem logistik nasional. Perkembangan kinerja sistem logistik di Indonesia terbilang lambat. Secara umum, persoalan sistem logistik di Indonesia disebabkan belum adanya kesatuan visi yang mampu mendukung peningkatan daya saing pelaku bisnis dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, pembinaan dan kewenangan terkait kegiatan logistik relatif masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga belum terintegrasi di masing-masing kementerian atau lembaga terkait. Kondisi umum inilah yang menyebabkan tingginya biaya logistik di Indonesia.

Benar saja, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung, biaya logistik nasional diperkirakan mencapai 27% dari PDB. Buruknya sistem logistik nasional di Indonesia juga tercermin dari rendahnya Logistic Performance Index (LPI) Indonesia di mana selama 2007-2012 terlihat menurun, dari urutan 43 pada 2007 menjadi urutan 59 pada 2012.

Posisi tersebut jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Dalam rangka menghadapi MEA, persiapan sistem logistik nasional menjadi sangat penting mengingat bidang ini kerap memiliki permasalahan yang membujur, mulai dari regulasi hingga infrastruktur dalam arti luas.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Pertama, sektor jasa logistik swasta maupun Pemerintah harus bersinergi, berkolaborasi serta meningkatkan kompetisi guna mempertahankan pasar logistik nasional.

Kedua, pelaku usaha logistik dan kalangan asosiasi harus menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan sistem dan paradigm logistik dalam konteks pembangunan nasional, di mana sektor logistik nasional menjadi tulang punggung persaingan ekonomi global. Ketiga, perlu adanya dukungan pada penguatan dunia usaha perhubungan dan mendorong desentralisasi ekonomi.

Optimisme pertumbuhan tersebut harus didukung pula kemampuan menyelesaikan bottleneck atau pemampatan kendaraan di titik-titik strategis melalui percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan, pemberian insentif fiskal dan moneter, yang setara sebagaimana negara lain.

Sinkronisasi kebijakan antarlembaga dan kementerian maupun Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah juga harus dibangun. Dengan demikian, akan menciptakan sinergitas yang lebih optimal.