KKP: Hilirisasi Industri Perikanan Perlu Sinergi Antar Kementerian

Rabu, 12/02/2014

NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui sejauh ini hilirisasi industri di sektor perikanan masih belum optimal, dan untuk mengejar itu itu perlu adanya sinergitas antar Kementerian seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Saut P Hutagalung Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP mengatakan, daya saing Indonesia dibandingkan negara lain masih kurang baik, komoditas perikanan yang industrialisasi cepat yang pengendalian impornya kuat seperti patin, rumput laut. Dan sejauh ini kenapa hilirisasi masih lemah mengingat belum ada sinkronisasi program dan sinergi dengan Kementerian terkait yaitu seperti Kemenperin dan Kemendag.

“Memang untuk bisa mencapai industrialisasi yang mapan bukan hanya kementria kelautan saja, butuh kerjasama dan senergitas dengan Kementerian lain seperti Kemenperin dan Kemndag,” katanya saat ditemui seusai acara Kick Off Meeting Inisiasi Pelaksanaan program "Increasing Trade Capacities of Selected Value Chain Within the Fisheries Sector in Indonesia Swiss dan RI, di kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/2).

Apalagi saat ini Indonesia memiliki 63 ribu unit pengolahan yang sebagian besar berskala kecil dan industri rumah tangga. Dari jumlah ini kurang dari 1 persen atau sekitar 624 unit menengah dan skala besar. Oleh karenanya, KKP akan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas unit pengolahan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan. Kemudian meningkatkan permintaan pasar produk perikanan dalam negeri, program peningkatan dan perluasan akses produk perikanan untuk ekspor atau pasar luar negeri serta peningkatan investasi pada pasca panen produk perikanan. "KKP juga terus mendukung peningkatan manajerial dan pelaksanaan teknis perikanan pasca panen," ujarnya.

Menurutnya, proses industrialisasi sektor perikanan memang tidak bisa dilakukan secara instan butuh step by step, oleh karenanya saat ini KKP sedang melakukan proses kearah sana dan tentu saja nantinya menggandeng Kementerian terkait. “Ke depan guna optimalisasi industrialisasi sektor perikanan perlu adanya peningktan sinergi antar Kementerian terkait yaitu Kemenperin dan Kemendag,” imbuhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan guna mengejar industrialisasi disektor perikanan ini salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan instansi atau Kementerian, pengusaha nasional, maupun negara lain seprti kerjasama dengan pemerintah Swiss melalui State Secretariat of Economic Affairs - Switzerland (SECO) sepakat menyalurkan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas ekspor sektor perikanan Indonesia.

Adapun bantuan itu dimulai dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dibidang produksi, pasca panen, pengolahan hingga peningkatan pemasaran produk perikanan. Dan secara secara teknis, program hibah pemerintah Swiss akan dilaksanakan National Chief Technical Advisor (NCTA), yang merupakan tenaga ahli yang diseleksi melalui beberapa tahap penilaian pihak terkait. Program hibah akan dilaksanakan selama 5 tahun dengan tujuan utama untuk peningkatan dan penguatan kapasitas pemasaran komoditi perikanan unggulan terpilih. Terutama dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya perikanan, efisiensi dan daya saing untuk menembus pasar luar negeri. “Bantuannya bukan dalam bentuk financial saja, tapi lebih pada peningkatan SDM, agar pengelolaan sektor perikanan lebih optimal,” terangnya.

Sedangkan komoditi yang dikembangkan dan ditingkatkan aspek kualitas, nilai produk dan nilai ekspornya meliputi udang, tuna, rumput laut, patin, bandeng dan pindang. Khusus pengembangan pindang utamanya ditujukan pada ketersediaanbahan baku dalam negeri, peningkatkan mutu, keamanan pangan serta pemenuhan protein dan konsumsi dalam negeri. "Program hibah ini sejalan dengan program industrialisasi yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan KKP," jelasnya.

Target Ekspor

Saut menegaskan, adanya program hibah pemerintah Swiss diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pencapaian target ekspor perikanan RI. Terkait kondisi perdagangan perikanan Indonesia, sampai dengan tahun 2013, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 4,16 milyar dolar dan nilai impor mencapai 467,4 juta dolar. Sedangkan target ekspor produk perikanan 2014 sebesar 5,6 miliar dolar pada 2014 atau diprediksi naik 1,3 miliar dolar selama satu tahun.

Nilai ekspor hasil perikanan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sektor perikanan. Pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 yang akan datang, telah dilakukan simulasi penghitungan dan rencana target ekspor hasil perikanan Indonesia. "Target nilai ekspor pada tahun 2019 adalah sebesar 9,43 milyar dolar atau meningkat 126,7 % dari realisasi ekspor tahun 2013," tandasnya.

Intinya KKP akan terus mendukung unit pengolahan dengan meningkatkan daya saing bisnis perikanan serta peningkatan dan perluasan akses produk perikanan baik untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan juga ekspor yang berstandar international.