NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan kerjasama dengan Iran seiring dengan semakin besarnya potensi bisnis di kedua negara tersebut. Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menjelaskan dengan diangkatnya sanksi embargo terhadap Iran pada November 2013, maka peluang niaga dan investasi dengan negara itu makin terbuka lebar. “Berkenaan dengan pertemuan ini diharapkan ada pembahasan yang beruijung pada kesempatan kerja sama antara kedua negara,” kata Suryo di Jakarta, Selasa (11/2).

Ia menjelaskan seringkali hubungan diplomatik yang dilakukan Indonesia tidak dibangun dengan adanya upaya kerja sama untuk mendorong ekonomi antar negara. Padahal, banyak negara yang telah memanfaatkan kesempatan hubungan diplomatiknya dengan saling membangun ekonomi melalui kerja sama di bidang investasi atau pun perdagangan. “Janganlah kita seperti itu. Membina hubungan diplomatik tapi kerja sama di sektor ekonominya tidak dijalankan,” ujar Suryo.

Suryo menambahkan, lemahnya kerja sama di bidang ekonomi dengan Iran lantaran banyaknya persepsi miring yang dihinggapi oleh masing-masing negara. Misalnya saja kecenderungan negara di dunia yang menganggap Iran adalah salah satu negara penghasil senjata nuklir. “Iran pun menganggap Indonesia sendiri tidak memiliki potensi bisnis lantaran pembahasan di media global yang kerap menganggap kita masih belum berkembang,” ujar Suryo.

Penduduk Iran berjumlah hampir 80 juta orang dengan GDP per capita US$15.000 merupakan peluang pasar konsumsi yang baik untuk produk agro, makanan, otomotif, parts, farmasi, teksti, dan produk unggulan Indonesia lainnya twermasuk pariwisata.

Impor Minyak

Salah satu bentuk kerjasama Indonesia – Iran adalah dengan komitmen Iran yang akan menyediakan pasokan minyak mentah mulai dari 20.000 barel per hari hingga 300.000 barel per hari untuk jangka waktu yang panjang. Komitmen tersebut, sejalan dengan rencana pembangunan kilang minyak (refinary) oleh perusahaan swasta PT Kreasindo Resources Indonesia di Indonesia. Sedangkan perusahaan minyak asal Iran, Nakhle Barani Pardis (NBP) bersepakat memenuhi komitmen tersebut.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Komite Iran Rudi Radjab, pasokan minyak mentah yang akan diisi oleh Iran berupa minyak ekstrak berat. “Minyak Iran kan banyak yang ngincar, kita istilahnya booking dulu. Kalau gak kita ikat nanti keburu diambil yang lain,” ucap Rudi.

Rudy yang juga merupakan Presiden Direktur PT Kreasindo Resouces Indonesia mengatakan, kilang akan di bangun di wilayah Banten atau Jawa Barat. Kedua lokasi tersebut dinilai potensial untuk dibangun kilang. Namun, perseroan akan memilih satu wilayah dari kedua alternatif wilayah kilang tersebut.

Namun demikian, faktor pembebasan lahan masih menjadi salah satu pertimbangan utama perseroan. “Opsi lokasinya di Jawa Barat atau Banten. Kedua lokasi itu mempunyai plus minus di mana menyangkut pula ketersediaan pelabuhan, utilitas dan sebagainya. Tapi pembebasan lahan murni akan dilakukan pihak swasta tidak melibatkan pemerintah,” papar Rudy.

Kreasindo akan menggandeng pihak lain dalam membangun kilang minyak dengan investasi lebih dari US$3 miliar tersebut. Dalam hal pendanaan, Rudy mengatakan, akan menggandeng perbankan dalam dan luar negeri. “Tidak bisa bangun kilang sendiri. Jadi cari mitra swasta. Komposisi pendanaannya bisa 30% dari kami dan 70% dipenuhi dari perbankan,” ungkap Rudi.

Rudi mengatakan, sudah ada pembicaraan terkait keterlibatan bank asal China dan Eropa dalam hal pembangunan kilang minyak tersebut. “Kemungkinan banknya dari China atau Eropa tergantung penawaran rate-nya yang terendah. Perbankan Indonesia sudah kami ajak tapi belum ada,” lanjutnya.

Rudi memaparkan, tahapan pembangunan kilang minyak mentah akan berawal dari studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dan Bankable FS (BFS). Tahap ini akan memakan waktu sekitar satu tahun dan akan dilanjutkan dengan proses front engineering desain, disusul dengan detail desain dan tahap Engineering Procurement and Construction (EPC) selama tiga tahun. “Jadi diharapkan (kilang) bisa ground breaking cepat di 2015, dan pada 2018 bisa on stream atau mengambil minyaknya,” tutup Rudy.

Terlambat

Sementara itu, Ketua Kadin Komite Iran Fadel Muhammad mengatakan bahwa Indonesia termasuk terlambat menggarap potensi kerja sama langsung dengan Iran. Ia mengatakan, kerja sama Indonesia dengan Iran selama ini lebih banyak bergantung pada peran negara lain sebagai pihak ketiga. “Selama ini kita terhambat karena harus melalui negara-negara lain. Berbeda dengan Malaysia yang lebih berani melakukan beberapa terobosan untuk membangun jaringan bisnis dengan Iran,” paparnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menambahkan, banyak sekali produk-produk asal Indonesia di Iran. Sayangnya, konsumen di Iran kesulitan mendapatkan produk-produk dari Indonesia. “Banyak keluhan dari Iran, sedikit sekali pengusaha kita yang membuka cabang dan hubungan dagang langsung dengan Iran, padahal banyak produk dan migas kita yang dibutuhkan di Iran. Memang masih berat sebelah,” ungkap Mahendra.

Dibukanya peluang kerja sama langsung antara 50 pengusaha Iran dengan pengusaha Indonesia, diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha Indonesia. Ditambahkan Suryo, pihaknya mengakui Kadin agresif menggarap peluang kerja sama dengan Iran. Terlebih lantaran Indonesia sudah jauh tertinggal memanfaatkan peluang bisnis dengan Iran.

“Kadin secara agresif mengambil inisiatif-inisiatif. Indonesia seringkali tidak memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. Lebih banyak negara lain yang memanfaatkan. Banyak peluang ini dimanfaatkan oleh negara ketiga. Para pelaku usaha asal Iran sangat antusias dengan dibukanya peluang kerja sama ini. Karena respons sangat besar dari pengusaha kita dan Iran,” tutup Suryo.