BPS Canangkan Zona Integritas Anti Korupsi

NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik mencanangkan pembangunan zona integritas bebas korupsi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan untuk memastikan lembaga tersebut bebas dari praktik korupsi.

"Sebetulnya praktik korupsi baik sebelum program zona integritas itu dijalankan di BPS sendiri sudah terjaga tidak terjadi. Pencanangan ini hanya sebagai bukti penegasan dari BPS baik pusat dan daerah untuk berkomitmen mencegah korupsi. Tapi yang pasti tidak ada korupsi di BPS selama ini,” kata Kepala BPS Suryamin pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Jakarta, Senin (10/2).

Untuk itu, Suryamin menegaskan dengan agenda pencangan ini bukan berarti sebelumnya ada praktik korupsi di BPS. “Ini hanya menegaskan agar seluruh jajaran BPS berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Inpres No. 9 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, dan Inpres No. 1 Tahun 2013,” jelasnya.

Menurut Suryamin syarat-syarat yang harus dipenuhi BPS untuk membangun zona integritas yaitu diterapkannya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB. Dengan begitu dia berharap BPS mendapat catatan opini wajar tanpa pengecualian WTP setipa tahunnya. Meskipun sebelum diterapkannya SAKIP itu sendiri BPS sudah mendapat WTP dua kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sejauh ini BPS telah mendapat WTP dua kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 dan 2012. Jadi dengan adanya zona integritas dalam BPS juga terjamin melalui kualitas rekrutmen pegawai yang baik. Dan dapat dipastikan BPS yang selama ini sudah baik akan semakin baik,” ungkap Suryamin.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnaen, meminta BPS untuk memberi bukti transparansi agar komitmen zona integritas tetap berjalan. "Semoga ini bukan seremonial belaka. Korupsi adalah kejahatan luar biasa sedangkan kami tidak bisa mencegahnya sendiri. Dibutuhkan partisipasi juga dari internal BPS untuk mencegahnya," papar dia.

Meski begitu Zulkarnain mengapresiasi langkah BPS yang melakukan pencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut. "Tapi sejauh ini langkah KPK yang melancarkan seremonial itu merupakan langkah baik yang perlu diapresiasi. Karena kita harus bangkit bersatu padu untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi,” tutupnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Bahas Perpres Stranas Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membahas Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi yang…

Jaksa Agung - Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa"

HM Prasetyo Jaksa Agung Satgas Anti Korupsi "Manusia Setengah Dewa" Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengharapkan Satuan Tugas Khusus…

BPS: Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,27% - BURUH TUDING BPJS TIDAK TRANSPARAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kondisi ekonomi kuartal II-2018 tumbuh 5,27% secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…