Data BPS Dinilai Rawan Manipulasi

NERACA

Jakarta - Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dinilai rawan terjadi manipulasi terutama di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, lembaga penelitian milik Pemerintah itu harus diperhatikan reformasi birokrasinya agar dipastikan data yang dikeluarkan BPS tetap kredibel.

“Kejahatan dalam bentuk data bisa terjadi di BPS tingkat daerah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Itu harus menjadi perhatian di program reformasi birokrasi BPS. Karena kejahatan dalam bentuk data itu menjadi kerumitan dalam strategi pembangunan. Dan itu sangat perlu diperhatikan,” kata Kepala Ombudsman, Danang Girindrawardana, di Jakarta, Senin (10/2).

Dia juga menyatakan kejahatan yang dilakukan dengan memanipulasi data itu hampir dipastikan terjadi di daerah-daerah yang belum memiliki pengawasan yang baik. Mislanya daerah-daerah pemekaran baru hingga daerah-daerah otonom baru yang sedang diusulkan. Untuk itu pemerintah perlu memberi pengawasan ketat kepada BPS tingkat daerah terutama yang baru mekar.

"Data-data masih minim di wilayah pemekaran terutama data-data yang menyangkut ketercukupan energi, pangan, peternakan dan pertanian. Itu kan tidak terlalu bagus sampling-nya. Itu yang harus menjadi perhatian," ungkap Danang.

Meski begitu Danang mengaku belum ada pengaduan dari pihak-pihak terkait terhadap permasalahan kejahatan data itu kepada Ombudsman. Namun ia meminta permasalahan terkait data ini diklarifikasi oleh BPS terutama tingkat daerah. “Sebab kekhawatiranKami khawatir data-data yang kurang akurat itu terpakai digunakan untuk permohonan pemekaran daerah otonom baru,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPS Suryamin menjelaskan pihaknya memiliki kantor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang terkoordinasi. Meski begitu ia mengaku tidak seluruh kecamatan memiliki koordinator statistik kecamatan seiring kebijakan zero growth (pertumbuhan nol) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal terdapat pegawai di sejumlah daerah yang menyudahi masa tugasnya akibat pensiun.

“Tapi terkait pengumpulan data yang dilakukan BPS selama ini sangat dipegang prinsip kehati-hatian.Prinsip itu kita terapkan mulai dari dari perumusan masalah, pelatihan, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, tabulasi, analisis hingga diseminasi. Jadi sejauh ini kami yakin data yang dihasilka akurat dan dapat dijadikan acuan,” terang Suryamin.

Lebih dari itu Suryamin menilai pernyataan Ketua Ombudsman tentang potensi terjadinya manipulasi data di BPS tidak terjadi. "Saya tegaskan manipulasi data di BPS tidak ada. Dan kita larang secara keras akan terjadinya hal itu. Hal itu dilakukan dengan pengontrolan secara ketat mengenai pengolahan data yang akan disajikan.”

Bahkan Suryamin mengklaim jika terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh pegawai BPS maka akan ada sanksi tegas. Sanksi tersebut bisa berbentuk sampai pemecetan dan karena tidak ada toleransi bagi pelaku pelanggaran fungsi data. "Setiap tahapan yang diperoleh selalu melalui proses pemeriksaan. Kita juga ada monitoring terus –menerus mengenai pengumpulan data itu," tutupnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat NERACA Bogor - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia terus…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…