NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai saat ini hilirisasi industri perikanan masih sangat minim. Koalisi menuding pemerintah hanya fokus pada peningkatan produksi perikanan sebagai bahan baku untuk diekspor sebagai penghasil devisa negara, tapi tidak membuat program agar produksi perikanan bisa diolah dan memiliki nilai tambah, sehingga hasil ekspor yang didapat bisa lebih besar dari sekarang.

Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim mengatakan sejauh ini pemerintah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya konsentrasi mengurusi peningkatan produksi, harusnya bukan hanya peningkatannya saja tapi bagaimana membuat program agar hasilnya punya nilai lebih. “Dilihat dari Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang dibuat oleh KKP lebih pada peningktan produksi, tapi tidak merumuskan poin adanya pengutan di industrinya,” katanya kepada Neraca, Senin (10/2).

Selama ini, sambung Halim, pemerintah hanya memikirkan produksi yang tinggi, dan menyediakan pasaranya saja, sejauh ini ekspor hanya sebatas bahan baku, sehingga nilainya tidak terlalu besar dan tidak berdampak pada peningktan pendapatan nelayan. Banyak produk perikanan yang diekspor bahan bakunya saja, dan Indonesia banyak mengimpor produk makanan ikan dalam bentuk olahan dari Negara lain dengan harga yang sudah tinggi. “Padahal jika Industrialisasinya dijalankan didalam negeri, harganya bisa lebih murah. Dan jika diekspor hasilnya bisa berlipat-lipat,” imbuhnya.

Investasi Rendah

Investasi untuk sektor kelautan dan perikanan di Indonesia hingga kini masih rendah. Momentum kestabilan perekonomian Indonesia seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan yang menghasilkan nilai tambah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto,, mengemukakan, investasi di sektor kelautan dan perikanan hingga kini masih tertinggal. Kondisi ini kontras jika dikaitkan dengan riset McKinsey bahwa perikanan merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2030.

Pada triwulan II (April-Juni) tahun 2012, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk sektor perikanan sebesar Rp 14 miliar atau hanya 0,1% dari total PMDN, dan 0,4% dari total investasi dalam negeri sektor primer.

Adapun investasi sektor perikanan berupa penanaman modal asing (PMA) sebesar US$ 19 juta atau 0,3% dari total PMA atau sebesar 1,2% dari total PMA di sektor primer. “Kegiatan investasi sektor perikanan belum menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang penting,” ujar Yugi.

Sejumlah kendala yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan antara lain perbankan masih alergi dalam mengucurkan permodalan, usaha perikanan masih dianggap berisiko tinggi. Kendala lain adalah infrastruktur perikanan yang minim, seperti kekurangan air, gudang pendingin ikan, dan sambungan listrik.

Selain itu, pencurian ikan yang masih dibiarkan marak telah menurunkan gairah investasi. Pencurian ikan telah menimbulkan kerugian besar terhadap negara dan menurunkan daya dukung sumber daya ikan. ”Pemerintah perlu mendorong iklim investasi yang kondusif berupa kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan jaminan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan saat ini kita fokus dalam mendorong peningkatan investasi sektor perikanan yang dinilai dapat membuka lebih banyak lagi penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas perikanan. "KKP akan fokus mendorong peningkatan nilai investasi pada sektor perikanan," kata dia.

Menurutnya keberhasilan di kinerja investasi bakal meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bisa diserap. Karena memang dengan naiknya investasi maka tenaga kerja perikanan yang terdiri atas nelayan, pembudidaya serta pengolah dan pemasar hasil perikanan mengalami perkembangan cukup signifikan setiap tahunnya. "Kenaikan rata rata jumlah tenaga kerja sektor perikanan 2010-2013 masing masing sebesar 2,96%dan 14,99%," ujar Sharif.

Oleh karenanya saat ini KKP tetap komitmen memberikan kepastian dalam segala lini untuk mendukung kegiatan investasi seperti kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, dan jaminan keamanan. Dan kegiatan untuk menarik investor juga diintensifkan seperti promosi, safari investasi dan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara. "KKP mencanangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, peluang usaha yang terdapat di dalamnya cukup terbuka," katanya.