Pemerintah Tak Becus Antisipasi Lonjakan Harga - Fenomena Pangan Menjelang Puasa

NERACA

Jakarta - Tren lonjakan harga komoditas pangan setiap menjelang puasa dan lebaran menegaskan ketidakbecusan pemerintah dalam mengantisipasi “penyakit” tahunan tersebut. Pasalnya, pada minggu ketiga bulan Juli, dibanding bulan Juni, harga komoditas kebutuhan pangan seperti beras, telor, dan daging ayam telah merangkak naik hingga 5%. Lonjakan harga bahkan diperkirakan akan terus meroket hingga 30% menjelang tradisi “Munggahan” di bulan Ramadhan.

Menurut ekonom Indef Bustanul Arifin, lonjakan harga yang rutin tiap tahun ini mencerminkan buruknya perencanaan pemerintah soal stok pangan nasional. Bappenas dinilai Bustanul terlalu lemah dalam perencanaan nasional soal pangan. “Fenomena ini sepanjang tahun tidak pernah dipecahkan. Ini masalah siklikal yang nyaris tidak ada antisipasi,” kata Bustanul kepada Neraca, Selasa.

Menurut dia, pemerintah butuh National Planning dari presiden untuk menyelesaikan masalah ini. "National Planing harus dilaksanakan negara. Harus dihormati dan dilaksanakan Menko Perekonomian beserta seluruh jajaran menteri ekonomi,” ungkap dia.

Bustanul menekankan, masalah pangan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memantau harga dan membantu membuat antisipasi lonjakan harga. Dengan memperkuat program cadangan pangan di setiap propinsi, selain pangan dari Bulog secara psikologis akan mampu menekan harga yang liar.

“Landasan hukumnya PP 38 2007 tentang ketahanan pangan yang wajib menjadi urusan daerah. Makanya harus dibangun cadangan pangan masing-masing daerah. Instrumen hukumnya sudah ada, tinggal implementasinya dan penegakan peraturannya lebih ditingkatkan,” kata dia.

Menurut Bustanul, operasi pasar hanyalah solusi jangka pendek. “Tahun ini bolehlah dengan cara ad hoc (jangka pendek). Tapi tahun depan jangan diulang lagi. Antisipasi harus dilakukan sejak Juli 2012. Apalagi 2012 akan terjadi musim kemarau. Puasa ditambah kemarau akan lebih berat,” ungkapnya.

Sementara menurut pakar ekonomi LIPI Latief Adam, kenaikan harga komoditas menjelang puasa dan lebaran merupakan fenomena tiap tahunan yang tidak pernah bisa diatasi pemerintah. “Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu tidak adanya koordinasi yang bagus antara kementerian yang berkaitan dengan masalah ini. Mentan (Menteri Pertanian), Mendag (Menteri Perdagangan) dan Bulog harus bertanggung jawab atas semua ini,” terangnya kepada Neraca, Selasa.

Faktor buruknya koordinasi antar kementerian juga diyakini Latif sebagai pangkal persoalan. Dia mencontohkan, kalau Mentan mencanangkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, justru Mendag malah berencana mengimpor beras. Hal ini, lanjutnya, merupakan bukti tidak adanya koordinasi yang baik antarlembaga.

Latif menegaskan, persoalan distribusi juga memegang andil dalam persoalan rutin ini. “Distribusi (pangan) sangat kacau. Ini seharusnya tanggung jawab Mendag. Kenaikan harga komoditas bisa dicegah dengan menggunakan metode saling silang, di mana kalau ada daerah yang langka dengan sembako harus mendapatkan kiriman dari daerah yang banyak sembako. Langkah ini saya percaya bisa mengurangi fenomena harga naik menjelang puasa,” paparnya.

Faktor infrastruktur yang kurang memadai juga merupakan penyebab dari naiknya harga komoditas. Latif Adam menambahkan, untuk beberapa daerah yang kurang ditunjang infrastruktur yang baik, maka biaya pengiriman atau transportasi menjadi mahal. Akibatnya komoditas pangan sering kali melewati jalur distribusi yang sangat panjang, sehingga mempengaruhi komponen harga. Harusnya, kata dia, pemerintah mampu memotong jalur distribusi yang panjang ini.

“Selain itu ada satu lagi soal alih fungsi lahan. Dari dulu kita tahu untuk beras, Pulau Jawa merupakan sentra dari penghasil beras. Seharusnya daerah-daerah lain di Indonesia juga mempunyai lahan untuk bertani agar semuanya tidak terfokus di Pulau Jawa saja,” lanjutnya.

Masalah Klasik

Sudut pandang yang lain diungkapkan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Prof. Hermanto Siregar. Menurut dia, dalam pertanian ada istilah fenomena musiman. “Dimana permintaan naik tapi pasokan turun. Masalahnya klasik, di produksi dan distribusi. Ini program pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan sembako tapi nggak berhasil karena tidak siap,” kata Hermanto kepada Neraca, Selasa.

Faktor lainnya, lanjut Hermanto, adalah karena cuaca yang tidak menentu saat sekarang. Selain itu karakteristik komoditi juga menentukan. “Tanaman hortikultura seperti cabai dan sayuran tidak musiman dan kuat segala cuaca, berbeda dengan bahan pokok. Saya melihat ini faktor musiman saja dan mulai normal kembali awal September 2011,” tandasnya.

Namun di lain kesempatan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku berupaya keras menekan lonjakan harga. "Kita akan ambil langkah ke situ dan melihat dimana titik masalahnya. Tiap tahun pun lonjakan permintaan naik sekitar 20-30% di bulan puasa. Pengamanan stok sudah dilakukan pedagang. Memang tiap tahun pasti ada kenaikan dan penurunan. Kita akan pantau terus," jelas Mari di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, dalam menyikapi masalah ini, Mari mengingatkan kepada konsumen untuk bertindak cerdas, mengingat hal ini terjadi terjadi tiap tahun. "Konsumen harus smart, siapkan antisipasi terhadap kenaikan harga serta melakukan persiapan untuk stock terhadap barang," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Bijak Memaknai Iklan Pemerintah

  Oleh : Herlina Teturan, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Beberapa pekan yang lalu, masyarakat diramaikan oleh pro kontra “Iklan…

Pemerintah Harusnya Fokus Transportasi Umum

      NERACA   Jakarta – Pemerintah sedang berupaya untuk mengembangkan "start up" atau perusahaan rintisan berbasis aplikasi sebagai…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

YLKI: Putusan MA Soal Taksi Daring Langkah Mundur

NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan…

PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP) - Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…