KSEI Rekomendasikan Bentuk UU

Tangani Unclaimed Assets

Selasa, 11/02/2014

NERACA

Jakarta – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) meminta otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membenahi aset tak bertuan (unclaimed assets) yang berjumlah Rp96 miliar. KSEI sendiri telah membentuk tim kecil untuk menangani unclaimed assets ini.

Presiden Direktur KSEI Heri Sunaryadi menjelaskan, pembentukan tim tersebut untuk memberi kepastian terhadap keberadaan dana tak bertuan dan penyelesaiannya,”Bentukan tim KSEI ini terdiri dari lawyer, konsultan hukum, SRO dan asosiasi terkait. Melalui tim ini, kami mengajukan rekomendasi ke otoritas (OJK) untuk menyelesaikan masalah ini”, ungkapnya di Jakarta, Senin (10/2).

Namun, saat ini KSEI belum bisa menyebutkan usulan rekomendasi tersebut secara pasti. Karena, rekomendasi ini butuh proses panjang dan menyangkut uang. Sedangkan, KSEI menargetkan akhir tahun ini usulan rekomendasi dari tim bentukannya bisa segera diajukan.“Tugas kami memberikan rekomendasi ke OJK, apakah nanti dibentuk UU lewat DPR atau dibentuk aturan OJK atau aturan bursa khusus menangani unclaimed assets ini”, ujarnya.

Dia menambahkan, dana tak bertuan ini harus diatur melalui undang-undang (UU) khusus agar bisa ditangani secara maksimal. Menurut dia, hal ini dikarenakan aturan tertinggi berada di UU, sehingga akan lebih baik jika dibuat UU-nya.

Unclaimed Assets merupakan aset nasabah Perusahaan Efek (PE) yang tidak terurus karena nasabah tidak bisa dihubungi lagi atau emitennya sudah delisting dan tidak ada pihak yang mewakili emiten. Hingga Desember 2013 dana nasabah yang terlantar atau Unclaimed Assets mencapai Rp96 miliar yang terdiri dari saham dan uang tunai (kas).

Memasuki awal tahun 2014, KSEI telah bersiap melakukan serangkaian pengembangan, baik secara internal maupun pengembangan terkait infrastruktur pasar modal Indonesia. Sebelumnya, pada 27 Desember 2013, KSEI telah mengimplementasikan salah satu tahapan pengembangan yang sangat penting yakni modul Static Data Investor (SDI).“Mengapa pengembangan ini kami anggap sangat penting? Karena implementasi modul SDI menjadi titik tolak pembentukan database investor pasar modal Indonesia, termasuk juga pengkinian datanya”, katanya.

Melalui modul SDI, Pemegang Rekening KSEI, yakni Perusahaan Efek dan Bank Kustodian, dapat memperbaharui sendiri data nasabahnya apabila ada perubahan. Dia menegaskan, proses ini sangat penting dan membutuhkan kerja sama dari Pemegang Rekening KSEI. Dengan data yang senantiasa terkini dan valid maka dapat dibangun database investor pasar modal yang secara lengkap dapat memberikan informasi demografi: jenis kelamin, wilayah, pekerjaan, dan informasi lainnya.

Terkait perlindungan kepada investor, pada tahun 2014 ini KSEI juga masih menaruh perhatian besar pada pengembangan Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas). Sejak diimplementasikan sekitar 4 tahun yang lalu, fasilitas ini memang mengalami beberapa pengembangan yang cukup signifikan.“Pengembangan Fasilitas AKSes ini terus kami lakukan secara berkesinambungan, karena KSEI ingin memberikan akses semudah mungkin agar investor dapat memantau portofolio Efek dan dananya melalui Fasilitas AKSes. Namun kalau kita perhatikan walau fasilitas ini sebenarnya cukup ideal dan sudah disediakan secara gratis ternyata penggunanya baru sekitar 13%?. Ini tentunya juga menjadi perhatian khusus KSEI”, jelasnya. (nurul)