Kondisi makro ekonomi Indonesia yang memburuk akhirnya mendorong kinerja ekonomi semakin melemah seperti terlihat dari melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap US$ dan inflasi yang tinggi pada Januari 2014. Meski pertumbuhan ekonomi 2013 mencapai 5,8% dan nilai cadangan devisa pada akhir 2013 mencapai US$100 miliar lebih, patut kita berikan apresiasi positif.  

Namun, defisit neraca perdagangan Indonesia (NPI) selama Januari-Desember 2013 masih tercatat cukup tinggi yaitu US$4,06 miliar, sebuah nilai yang memprihatinkan dalam sejarah ekonomi negara kita. Walau pada Desember 2013 tercatat surplus US$ 1,5 miliar, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2008 hingga 2013 sudah terjadi 12 kali defisit neraca perdagangan bulanan. 

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ dalam beberapa bulan terakhir, memang sangat mempengaruhi angka defisit tersebut yang salah satunya karena faktor impor BBM yang tercatat masih cukup tinggi, meski kecenderungan menurun nilainya.

Dari gambaran itu, defisit neraca migas berbanding terbalik dengan harapan pemerintah. Semula, dengan kenaikan harga BBM per Juni 2013, diharapkan impor BBM turun sehingga defisit neraca migas bisa ditekan. Tapi kenyataannya, impor BBM hingga akhir 2013 masih memperlihatkan defisit cukup besar ketimbang devisa ekspor lainnya.  

Jadi, ada kesan Indonesia selama ini masih terpaku pada produksi atau ekspor berbasis sumber daya alam dan kurang mendukung insentif ekonomi yang memadai untuk menggunakan faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja) secara efisien, terutama di industri-industri manufaktur, yang potensi untuk peningkatan produktivitasnya paling tinggi.

Sementara berbagai upaya pemerintah untuk menyehatkan neraca perdagangan belum berhasil. Buktinya, angka defisit makin melonjak. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk menekan defisit tersebut dalam empat paket kebijakan ekonomi. 

Namun, kita harus mengakui bahwa tidak ada satu pun dalam kebijakan ekonomi paket tersebut yang dapat menghasilkan dampak dalam waktu cepat. Salah satu yang bisa diharapkan untuk dapat menekan defisit adalah kewajiban meningkatkan kandungan biodiesel dalam solar menjadi 10%. Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bisa menekan impor BBM senilai US$2 miliar.

Tetapi kebijakan tersebut juga masih perlu dikritisi karena biodiesel pencampur solar berasal dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang dialokasikan untuk ekspor. Dengan demikian, volume CPO untuk ekspor juga akan berkurang sesuai dengan penurunan impor solar. 

Begitu juga paket kebijakan lain yang diharapkan bisa menekan defisit perdagangan adalah mendorong ekspor mineral dengan merelaksasi tata niaga. Namun, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini juga kurang produktif karena hilirisasi industri tambang untuk tidak mengekspor bahan mentah kurang didukung dengan industri pengolahan.