Waspadai Pengangguran dan Kemiskinan

PERIODE BONUS DEMOGRAFI

Senin, 10/02/2014

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi dan akademisi menilai strategi pembangunan ekonomi Indonesia kurang memperhatikan kebutuhan demografi, sehingga berpotensi menimbulkan “ledakan” pengangguran dan kemiskinan di tengah era globalisasi saat ini. Sementara Bappenas mengungkapkan proyeksi penduduk pada 2010-2035 menunjukkan Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi.

NERACA

Menurut kajian Bappenas berdasarkan hasil dari proyeksi penduduk antara 2010 hingga 2035, menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi. Artinya, pada 2010 rasio ketergantungan di Indonesia sudah mencapai 50,5. Artinya setiap seratus pekerja menanggung 50,5 orang penduduk yang bukan usia produktif.

Dalam hal ini usia bukan produktif yang dimaksud adalah seluruh penduduk Indonesia usia di bawah 15 tahun dan seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 65 tahun.

Ini berarti kontribusi penduduk usia produktif ini telah terlihat pada peningkatan PDB yang stabil, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Menghadapi bonus demografi ini, pemerintah harus mempersiapkan sarana melalui investasi di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, kependudukan, keluarga berencana, dan ekonomi.

Jika momentum ini tidak disiapkan dengan matang dan baik, menurut pengamat, ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia bukanlah periode bonus demografi, namun justru meningkatnya potensi pengangguran, konflik sosial, serta beban masalah kesehatan.

Menanggapi kajian Bappenas tersebut, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan, untuk mengatasi masalah demografi, pemerintah harus membangun ekonomi di daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi.

"Hingga saat ini pemerintah abai dengan masalah tersebut, bahkan analisis demografi saat ini hanya mendapatkan porsi yang kecil dari pembuat kebijakan maupun analis ekonomi (sosial).Akibatnya, strategi pembangunan (ekonomi) yang didesain abai terhadap realitas demografi,"ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut Erani, yang menjadi salah satu dasar sulitnya merampungkan soal-soal ekonomi yang hampir menjadi klise seperti pengangguran dan kemiskinan. Boleh saja masalah pengangguran dan kemiskinan itu dianggap sebagai buah dari instabilitas ekonomi internasional maupun volatilitas ketahanan ekonomi domestik. Namun argumentasi ini belum menunjuk analisis yang lebih mendasar.

"Aspek demografi menjadi salah satu tiang yang amat penting untuk mengisi kekosongan analisis mengenai rentannya strategi pembangunan. Dari perspektif ini, sebenarnya hanya terdapat dua hal penting untuk dikaji,yakni pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan dan mobilitas penduduk desakota intranegara alias urbanisasi," ujarnya.

Menurut Erani, konfigurasi mobilitas penduduk di dunia dalam beberapa dekade terakhir ini mengalami perubahan sangat pesat.Pada 1950,jumlah penduduk dunia yang tinggal di wilayah desa masih sekitar 70%,sisanya (30%) menetap di kota. Pada 1980, jumlah penduduk dunia yang tinggal di desa turun menjadi 60% dan yang menetap di kota sekitar 40%.Pada 2008 ini diperkirakan jumlah penduduk dunia yang bermukim di desa dan kota sudah seimbang, yakni masing-masing sebesar 50%.

"Pada 2015, diprediksi jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah lebih besar ketimbang penduduk yang menetap di desa,yakni 60% berbanding 40%. Tentu saja,deskripsi umum tersebut masih menyembunyikan data-data yang lebih rinci, misalnya perbedaan konfigurasi jumlah penduduk dinegara maju(industri- /jasa) dan negara berkembang (pertanian). Jika ini yang dicari,jelas proporsi penduduk yang tinggal di kota lebih besar di negara maju," ujarnya.

Deskripsi tersebut sebetulnya mengabarkan bahwa tidak mungkin lagi wilayah-wilayah kota disesaki aktivitas- aktivitas ekonomi yang boros lahan, termasuk di Indonesia.Sektor industri yang dulu dan sekarang menjadi motor penggerak perekonomian kota mulai sekarang sudah sulit diteruskan karena keterbatasan lahan.

Erani mengingatkan, pembangunan pabrik-pabrik, gudang-gudang, dan peranti pendukungnya lambat laun harus digeser ke pinggiran kota.Jika tidak,wajah kota akan kian semrawut,penuh polusi,dan gersang. Akibatnya, di masa depan aktivitas ekonomi yang layak dilakukan di wilayah kota hanyalah sektor jasa dan perdagangan. Sebagai kota jasa, peran kota cuma menjadi instrumen yang memfasilitasi kegiatan administrasi, keuangan,dan distribusi barang/jasa. Adapun sektor industri yang berbasis nonsumber daya alam (nonpertanian) digeser menuju ke wilayah pinggiran kota.

Di luar itu, menurut dia, infrastruktur ekonomi yang memadai di desa juga harus dibangun untuk menopang program tersebut.Jika pola ini dilakukan secara konsisten, 20 tahun ke depan perekonomian desa akan tumbuh dengan pesat tanpa kehilangan karakter perdesaan.

Bumerang Ekonomi

Kepala LP3E Kadin Prof Dr Didiek J. Rachbini menilai pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dari bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia dimasa mendatang. Disatu sisi, menurut dia, bonus demografi tersebut akan menjadi kesempatan karena penduduk meningkat yang artinya konsumsi bakal meningkat. Namun disisi lain, jika pemerintah tidak mempunyai program yang tepat maka hal tersebut akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia seperti pembengkakan pengangguran.

"Pemerintah harus punya cara jitu agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bumerang bagi Indonesia. Sejauh ini, 57% penduduk Indonesia berada di usia yang produktif. Sementara di Jepang, usia produktifnya hanya 25% dan rata-rata penduduknya berusia diatas 60 tahun. Hal tersebut membuat ekonomi Jepang semakin berat," ujarnya.

Menurut dia, cara yang tepat untuk mengatasi bonus demografi tersebut adalah dengan penyediaan lapangan pekerjaan. "Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sebagai lompatan bagi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama masa bonus demografi tersebut. Sekarang masih ada sisa waktu sebelum itu terjadi," katanya.

Di sisi lain, tugas pemerintah juga dengan menggenjot investasi. Karena dengan investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Tak hanya itu, Didiek juga mengatakan para tenaga kerja Indonesia juga perlu meningkatkan daya saing agar tidak tergerus oleh tenaga asing yang masuk lewat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Selain itu, Indonesia mempunyai kelas menengah yang terus meningkat. Dia memperkirakan tahun ini sudah mencapai angka 150 juta. Namun ia mengingatkan, sebagian besar didominasi penduduk yang mempunyai pengeluaran US$2-4 perhari. "Artinya, mereka ini termasuk lower middle class, atau baru sedikit keluar dari garis kemiskinan. Hal ini juga menjadi tugas pemerintah agar bisa meningkatkan pendapatan kelas menengah," ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha menyatakan kurang setuju dengan pernyataan bahwa jumlah penduduk hingga 2035 sebagai bonus demografi. Menurut dia, jumlah tersebut hanya jumlah usia produktif namun tidak produktif, dengan kata lain hanya ledakan penduduk semata.

"Saya kurang setuju jika ini dibilang bonus demografi, ini hanya ledakan penduduk di usia produktif padahal belum tentu produktif", katanya.

Dia melanjutkan, jika penduduk usia produktif tersebut memiliki pendidikan dan keterampilan ang cukup, baru bisa dikatakan bonus demografi. Sementara, menurut dia hingga saat ini masih banyak penduduk usia produktif yang masih buta huruf dan tidak memiliki keterampilan.

"Hal ini terjadi karena pemerintah tidak mendorong mereka untuk produktif. Seperti masih banyak penduduk buta huruf akibat ketidakmampuan pemerintah menangani ledakan penduduk", ungkapnya.

Sehingga, lanjut dia, pemerintah harus mulai membenahi dan meningkatkan program-program pendidikan, kesehatan dan lainnya yang mendukung penduduk usia produktif untuk berkembang. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa perlambatan ekonomi saat ini lebih dipengaruhi global, sehingga asal pemerintah serius membenahi apa yang disebut bonus demografi, pada tahun 2035 akan benar-benar menjadi bonus demografi.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus bisa segera memanfaatkan bonus demografi yang sedang menjadi fenomena pekendudukan di Indonesia saat ini. Pasalnya jika tidak segera dimanfaatkan maka akan menjadi sia-sia. Sedangkan penduduk produktif itu lambat-laun juga akan menjadi tua.

"Ketika bonus demografi di mana lebih dari 50% penduduk Indonesia saat ini didominasi usida produktif maka seharusnya ada manajemen SDM (sumber daya manusia) yang baik dari pemerintah. Karena lambat laun penduduk itu juga akan menjadi tua. Sayang jika ternyata kontribusi mereka terhadap pembangunan sangat minim," kata Enny.

Untuk itu Enny meminta agar pemerintah membuat program ketenagakerjaan yang baik. Pasalnya Lebih dari 20% penduduk jumlah pengangguran di Indonesia ternyata berasal dari golongan usia produktif. "Program pendidikan juga seharusnya di dalamnya menyangkut masalah keterampilan. Dengan begitu masyarakat lebih teredukasi untuk memiliki suatu ketrampilan yang produkttif," ujarnya.

Selain itu Enny mengingatkan agar pemerintah juga menyediakan lapangan kerja yang pasti. Hal ini merupakan instrument penting dalam mengantisipasi kemungkinan gagal dari pemanfaatkan usia produktif. Pasalnya percuma juga jika pemerintah hanya menyediakan fasilitas pendidikan kertampilan namun tidak ada jaminan bekerja.

"Banyak sektor yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Dari sektor pertanian dan perkebunan saja begitu luas dan pasti bisa menyerap jutaan orang. Tapi sayang memang pemerintah belum memiliki perhatian pada sektor-sektor tersebut. Sebab kalau hanya sekedar tahu saya rasa pemerintah tahu itu. Karena mereka juga kan orang terpelajar," tegas Enny.

Namun jika masalahnya investasi, Enny menilai pemerintah juga harus memberi jaminan akan kemudahan dan keamanan berinvestasi di Indonesia. "Tidak mungkin di Indonesia investasi bisa minim mengingat wilayah kita begitu kaya termasuk bonus demografi itu. Tapi investor juga bisa ragu kalau pemerintah tidak punya kepastian terutama dalam hal regulasi," ujarnya. lulus/nurul/bari/iwan