NERACA

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan kelonggaran minimal jumlah saham yang beredar (free float) bagi calon emiten yang melantai hingga maret 2014. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen menjelaskan, pihaknya masih memberikan kelonggaran lantaran peraturan tersebut masih dalam masa transisi dari aturan sebelumnya. “Belum dikenakan, karena masih masa transisi. Jadi masih menggunakan aturan lama, belum kena aturan yang baru”, ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, hingga akhir kuartal pertama tahun ini setidaknya sudah ada 5 perusahaan yang diproyeksikan akan melantai. Sementara, calon emiten yang sudah melaksanakan mini expose untuk melantai bulan maret sebanyak 7 perusahaan.“Namun, yang dari OJK(Otoritas Jasa Keuangan) sudah diberikan pernyataan efektif baru sekitar 5. Sementara yang termasuk dalam 7 emiten adalah Lorena, Blue Bird, Bali Tower dan lainnya. Mereka pakai buku Oktober, jadi paling lambat mereka melantai akhir Maret atau awal April”, jelasnya.

Sementara itu, Pengamat pasar modal Universitas Pancasila Agus Irvani menilai aturan free float baru ini sebagai aturan yang tepat untuk meningkatkan likuiditas pasar. Dia mengaku sangat setuju dengan aturan baru ini karena akan menjaga likuiditas pasar dan mencegah saham tidur.

Namun, unutk realisasinya, dia mengaku masih kurang optimis lantaran pasar masih dipengaruhi oleh supply dan demand.“Kalau permintaan saham banyak tentu akan meningkatkan likuiditas, namun yang dikhawatirkan jika investor masih tergantung pada kondisi mekanisme pasar yang ditentukan oleh kondisi ekonomi makro baik global, domestik dan dalam negeri sendiri”, ungkapnya beberapa waktu lalu.

Dia berharap rencana realisasi aturan tersebut pada akhir Januari ini, justru disarankan setelah April. Mengingat pelaku pasar terlihat sudah mulai melakukan aksi wait and see.“Sebaiknya, setelah April karena dikhawatirkan aturan ini tidak mampu mengangkat tujuan BEI untuk meningkatkan likuiditas. Hingga pertengahan Mei masih gempita politik, kemungkinan Juni lebih tepat untuk realisasikan aturannya”, jelasnya.

Dia menyebutkan, selain untuk meningkatkan likuiditas pasar, aturan baru free float ini juga bisa mencegah adanya backdoor listing atau aksi korporasi perusahaan yang ingin masuk pasar modal tanpa melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), namun mengakuisisi emiten yang sahamnya kurang aktif atau saham tidur.

Namun, menurutnya aturan ini juga akan kontra produktif jika dilakukan secara parsial dengan rencana BEI untuk meningkatkan jumlah emiten dan kapitalisasi pasar. Menurut dia, jika setelah jangka waktu yang ditentukan, emiten tidak memenuhi jumlah free float, maka akan di delisting. “Delisting ini akan mengurangi jumlah emiten dan likuiditas pasar, tentu ini bertentangan dengan impian BEI unutk meningkatkan jumlah emiten dan likuiditas”, katanya. (nurul)

Selain itu, perlu juga diketahui bahwa likuiditas pasar modal Indonesia masih dipengaruhi investor asing yang sangat memperhatikan kondisi ekonomi makro baik global, domestik dan juga politik dalam negeri. “Mayoritas masih asing yang sangat mempertimbangkan country risk, ini perlu diperhatikan BEI”, ungkapnya. (nurul)