NERACA Jakarta - Sejumlah organisasi lingkungan mengungkapkan kekecewaan terhadap implementasi kebijakan konservasi hutan (Forest Conservasi Policy/FCP) Asia Pulp and Paper (APP). Kurangnya transparansi, belum tuntasnya kajian hutan bernilai konservasi tinggi, dan  masih banyak sengketa lahan dengan masyarakat setempat menjadikan FCP APP tak lebih dari upaya greenwashing. Menurut koalisi organisasi lingkungan, Eyes on The Forest, tidak ada perayaaan kemenangan untuk konservasi hutan setelah satu tahun setelah kebijakan konservasi hutan (Forest Conservation Policy/FCP) diluncurkan APP. Bahkan, komitmen penting untuk melindungi semua hutan alam, kawasan hutan bernilai konservasi tinggi ( High Conservation Value/HCV) dan hutan dengan stok karbon tinggi ( High Carbon Stock/HCS) tidak menjadi kenyataan.   “Penilaian HCV dan HCS yang dijanjikan tidak ada yang bisa diselesaikan. Akibatnya, hingga kini kawasan-kawasan mana saja yang akan dilindungi oleh APP masih menggantung,” kata koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Muslim Rasyid. Selain Jikalahari, koalisi melibatkan Walhi Riau dan WWF Indonesia. Menurut koalisi, konsesi APP yang seluas  2,6 juta hektare dulunya sebagian besar adalah hutan alam dan lahan gambut, hanya tersisa sebagian kecil saja. Bahkan berdasarkan investigasi yang dilakukan koalisi dan LSM lain, blok-blok hutan kecil yang masih tersisa tersebut juga ditebang setelah APP mengumumkan FCP, Februari 2013.  Menurut Muslim, input organisasi masyarakat sipil terhadap APP juga tidak pernah diakomodasi. “Misalnya dalam pengembangan protokol pelaksanaan kebijakan, juga studi HCV dan HCS,”  ujar dia. Seruan transparansi pelaksanaan kebijakan APP muncul seiring belum adanya rincian informasi soal 38 perusahaan pemasok bahan baku kayu APP. Demikian juga informasi soal sejumlah kawasan konsesi. “Tertundanya proses kajian HCV yang dilakukan konsultan APP menjadi pertanyaan penting, apakah proses perubahan oleh perusahaan sudah berjalan sebagaimana komitmennya,” ujar Nursamsu dari WWF-Indonesia. Koalisi, meminta APP bertanggung jawab atas hutan alam dan lahan gambut yang telah dihancurkan. “Kami akan selalu konsisten mempertanyakan komitmen sejati APP terhadap restorasi hutan alam dan gambut yang rusak karena operasi mereka selama 30 tahun,” kata Direktur Eksekutif WALHI Riau Riko Kurniawan. Riko menyebut. APP masih memiliki banyak pekerjaan soal penyelesaian konflik sosial. Menurut dia, banyak sengketa dan hak-hak masyarakat tempatan dan tradisional yang belum diselesaikan karena lemahnya langkah-langkah identifikasi dan resolusi sengketa yang diambil APP. Eyes on The Forest menilai, lemahnya sinyal perubahan pengelolaan hutan APP ditambah dengan kehadiran pabrik pulp baru berkapasitas produksi 2 juta tahun/tahun di Sumatera Selatan yang bakal memanfaatkan bahan baku kayu dari sejumlah provinsi di Indonesia. Sementara itu, Direktur wilayah Asia Rainforest Action Network Lafcadio Cortesi menyatakan, seiring belum adanya perkembangan berarti terhadap implementasi FCP APP, pihaknya menyerukan agar konsumen melanjutkan boikot terhadap produk APP. “Investor jangan menanamkan dananya pada ekspansi APP,” kata Lafcadio dalam blog-nya. Dia menyatakan, konsumen dan investor selayaknya mendorong APP untuk secara formal memasukan aspek kelestarian dan tanggung jawab operasional seperti yang direkomendasikan dalam Jaringan Kertas Ramah Lingkungan (Environmental Paper Network/EPN) termasuk soal restorasi hutan. Lafcadio menyatakan konsumen dan investor harus menunggu sampai adanya verifikasi dari lembaga yang benar-benar independen bahwa kebijakan APP diimplementasikan, terukur dan terbukti berhasil di lapangan.