KKP Ingin Sektor Perikanan Jadi Prioritas APBN

Sebagai Andalan Perekonomian dan Penopang Ketahanan Pangan

Senin, 10/02/2014

NERACA

Bengkulu – Menurut studi McKinsey Global Institute, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan menjadi yang terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. Empat besar penyumbang perekonomian tersebut adalah Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agriculture/Pertanian, Sektor Perikanan dan Jasa. Oleh karenanya,diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu Kementerian prioritas anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan tahun 2030 diprediksikan Indonesia akan menjadi negara ekonomi maju ke 7 dunia salah satu penopang kemajuan ekonomi itu dari sektor perikanan. “Untuk merealisasikan iu tentu saja anggaran yang dikeluarkan dari Negara untuk KKP lebih tinggi dari sekarang, untuk lebih meningkatkan prosuksi perikanan nasional. Anggaran APBN KKP tahun 2014 hanya sebesar Rp6,52 triliun, pada hal sektor perikanan digadang-dagang sebagai salah satu sektor yang akan menjadi ketahanan pangan dan penopang kemajuan perekonomian nasional,” kata Sharif pada saat kunjungan kerja memberikan bantuan di Pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan (PPP) Pulau Baai, Provinsi Bengkulu, Sabtu (8/2).

Oleh karenanya sambung Sharif, saat ini Kementerian sudah mengajukan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 untuk penambahan anggran untuk KKP. “Harapnnya KKP bisa mendapatkan anggaran sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) sekitar Rp 20 trilliun per tahun,” ujarnya.

Adapun anggaran itu nantinya akan didistribusakan ke daerah yang berpotensi untuk peningkatan produksi perikanan nasional. “Dengan anggaran yang terbatas saja capaian produksi perikanan terus meningkat, dan jika anggarannya diperbanyak tidak mustahil jika sektor perikanan akan menjadi andalan ketahan pangan dan kemajuan perekonomian nasional ke depan,” paparnya.

Daerah Potensial

Menurut Sharif, saat ini pemerintah fokus untuk pengembangan daerah-daerah yang mempunyai potensi besar di sektor perikanan, berdasarkan data ada sekitar 300 Kota/Kabupaten yang mempunyai pesisir dan memang daerah tersebut sangat potensial untuk sektor perikananya. Oleh karenanya daerah-daerah tersebut menjadi perhatian untuk diberikan bantuan agar potensi daerahnya bisa dioptimalkan. “Saat ini banyak sekali daerah yang memang daratnya sudah habis, dan untuk mengembangkan daerah terebut dari sektor perikanan dan kelautannya,” ujarnya.

Apalagi memang sesuai dengan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perhatian dan dukungan anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Dan salah satu daerah yang mendapatkan bantuan itu adalah Provinsi Bengkulu.“Dengan alokasi kegiatan dan anggaran sebesar Rp 23,3 Miliar,” terangnya.

Adapun tujuan dan manfaat dari program bantuan untuk wilayah pesisir di barat sumatera ini diantaranya, untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta dapat meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan. "Program ini secara langsung juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (dalam hal ini adalah masyarakat nelayan) dan untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil (nelayan tradisional)," jelasnya.

Ia mengharapkan, seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Bengkulu dan Pulau Baai khususnya, dapat dimanfaatkan dan dioperasionalkan secara maksimal agar memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. "Saya ingatkan agar kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Rinaldi mengatakan potensi kelautan Bengkulu besar, hanya saja sarana dan prasarannya masih minim maka dari itu kami mengusulkan kepada pusat untuk diberikan bantuan dan supporting untuk para nelayan agar dapat meningkatkan penghasilan nelayan dan kemajuan bengkulu pada umumnya. “Realisai bantuan ini sebagai wujud tindak lanjut dari usulan yang kami ajukan ke pusat,” katanya.

Adapun rincian bantuan itu sebagai berikut PUMP Perikanan Tangkap sebanyak 50 KUB dengan nilai Rp 5 Miliar;, PUMP Perikanan Budidaya sebanyak 76 kelompok dengan nilai Rp 4,9 Miliar; PUMP P2HP sebanyak 7 kelompok dengan nilai Rp 350 Juta; Kapal Inka Mina berukuran kurang dari 30 GT sebanyak 3 unit dengan nilai Rp 4,5 Miliar; Sertifikat hak atas Tanah Nelayan untuk 700 bidang tanah; Kartu nelayan sejumlah 4.637 kartu; Pengembangan PPP Pulau Baai senilai Rp 3,5 Miliar; Penyediaan Rumah Ikan sebanyak 1 paket senilai Rp 234 Juta; Pembangunan Cold Storage senilai Rp 1,4 Miliar; Pengadaan sarana Sistem Rantai Dingin 1 paket senilai Rp 50 Juta; Sarana pemasaran bergerak roda tiga untuk 1 unit senilai Rp 150 Juta; Sarana Sistem Rantai Dingin 1 unit senilai Rp 1 Juta; Pembangunan Pasar Ikan senilai Rp 400 Juta;Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) senilai Rp 901 Juta;Satu paket Sarana dan Prasarana Informasi Mitigasi Bencana Adaptasi Iklim dan Lingkungan (SIMAIL); Bantuan penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia kelautan perikanan senilai Rp 1,8 Miliar.