Rupiah Terpuruk, Nilai Ekspor Migas Bakal Melejit

Senin, 10/02/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah menilai penurunan produksi (lifting) minyak dapat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun kondisi ini justru bisa terangkat dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, setiap ribuan barel minyak mentah yang menyusut, penerimaan negara berpotensi hilang hingga Rp 3 triliun. "Setiap 10 ribu barel penurunan lifting minyak dengan kurs tetap (Rp 10.500) dan ICP tetap (US$ 105 per dolar AS), maka dampaknya ke penerimaan negara bisa hilang Rp 2 triliun-Rp 3 triliun," ucap dia di jakarta, akhir pekan kemarin.

Penurunan lifting, kata Askolani, tidak akan berdampak terhadap anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun justru kepada penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas). Meski begitu, dia menambahkan, depresiasi nilai tukar rupiah yang saat ini menyentuh Rp 12 ribu per dolar AS, malah akan menambah penerimaan migas karena akan terjadi peningkatan ekspor.

"Anggaran subsidi BBM bisa berubah kalau volume konsumsi, kurs, harga minyak mentah Indonesia naik. Dan kami masih pantau terus untuk kondisi ini," ujarnya.

Dia berharap, target kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 48 juta kiloliter (kl) bisa terjaga. Sedangkan realisasi konsumsi BBM subsidi pada 2013 di bawah target 48 juta kl yakni 46,7 kl.

Sekadar informasi, pemerintah memperkirakan target lifting minyak mentah pada tahun ini hanya mencapai 804 ribu barel per hari. Proyeksi ini jauh di bawah estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sebesar 870 ribu barel per hari.

Askolani mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendorong penurunan target produksi minyak di 2014. Ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas dengan KKKS.

"Pertama, karena Blok Cepu baru diperkirakan bisa menghasilkan pada 2015. Padahal dalam pembahasan APBN 2014 pada September-Oktober 2013, estimasi kami Cepu bisa operasi tahun ini juga. Sayangnya dari hasil review, Cepu belum bisa menghasilkan," tutur dia.

Alasan kedua, tambah dia, karena pengaruh kondisi alam yang sedang memburuk akhir-akhir ini. Cuaca ekstrem berdampak timbulnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak saat ini sudah mengarah pada off shore.

Disisi lain, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mencermati tingkat produksi minyak Indonesia yang terus turun, produksi minyak sudah merosot ke level 826.000 barel per hari. Tahun ini, produksi minyak hanya ditargetkan 830.000 barel per hari.

Menurut Fadli, merosotnya produksi minyak terus terjadi selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2007 turun menjadi 964.000 barel, dan 2012 sebanyak 826.000 barel per hari. Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan 2001 yang mampu memproduksi 1,3 juta barel per hari.

"Kebutuhan minyak per hari mencapai 1,3 juta barel. Sementara itu, produksi hanya mampu 826.000 barel per hari. Sisanya, ditutup lewat impor dan biaya subsidi," ujar Fadli.

Pemerintah, Fadli melanjutkan, selalu berdalih penyebab penurunan produksi karena berkurangnya cadangan minyak lantaran usia sumur yang sudah tua.

Pada awal periode kedua SBY, Fadli menjelaskan, ada 52 sumur minyak milik PT Pertamina yang menganggur. Selain itu, ada sumur minyak yang dihentikan kegiatan operasinya oleh Pertamina, karena tak ada dana.

Saat ini, sekitar 90 persen eksplorasi minyak masih terpusat di kawasan barat. Padahal, potensi minyak di kawasan timur juga sangat besar. "Masih ada 100 blok di kawasan timur yang diprediksi memiliki cadangan minyak besar. Tapi, tak dieksplorasi," kata Fadli.

Produksi minyak yang minim, menurut Fadli, selalu diikuti oleh impor. Padahal, turunnya produksi minyak ini di antaranya karena potensi minyak yang ada tidak diberdayakan. Termasuk, produksi energi alternatif terbarukan seperti biodiesel dan bioetanol.

"Jika pemerintah mau bekerja keras, produksi minyak pun akan meningkat, akhirnya tak perlu impor lagi dan harga BBM semakin terjangkau," kata Fadli.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah sesegera mungkin menyelamatkan industri hulu migas yang sedang terpuruk dalam 10 tahun terakhir.

“Jika tidak segera diambil langkah yang pasti, maka industri hulu migas akan memasuki era kegelapan pada tahun-tahun ke depan,” kata Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Firlie Ganinduto.

Firlie menegaskan, salah satu indikatornya adalah produksi migas yang terus turun dalam dekade terakhir. Padahal, sekarang ini, kebutuhan akan minyak dan gas semakin meningkat, sementara kondisi sumur produksi migas umurnya rata-rata sudah tua.

Dengan begitu, penurunan produksi alamiah atau natural decline. Sementara, cadangan baru hingga kini, belum ditemukan. “Untuk mengatasi penurunan produksi secara alamiah, sebenarnya sudah dilakukan oleh BP Migas dengan cara menekan target dari 10 persen menjadi 5 persen per tahun. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan untuk membubarkan lembaga ini, maka kondisinya makin tambah runyam,” kata Firlie.

Pascapembubaran BP Migas, sektor migas nasional secara bertahab mulai berbenah melalui lembaga baru SKK Migas. Namun, Firlie melanjutkan, sektor hulu migas kembali dihadapkan pada persoalan serius ketika pembersihan limbah bekas minyak yang tumpah ke tanah (bioremediasi) diperkarakan.

“Harus diakui, meski dampaknya kasus tersebut belum signifikan, namun yang menjadi masalah adalah bisnis migas itu sifatnya jangka panjang. Kalau proyek-proyek baru untuk menambah cadangan tidak dilakukan sekarang, maka dampaknya akan terasa pada 10–15 tahun yang akan datang.

Pada kesempatan yang sama, Firlie juga mengusulkan supaya SKK Migas diposisikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dasar usulan ini, menurut dia, adalah adanya keputusan MK yang menyebutkan bahwa kinerja SKK Migas harus diawasi oleh badan pengawas.

“Apa yang disampaikan MK itu benar. Dalam bekerja SKK Migas harus ada yang mengawasi untuk memastikan apa yang dilakukan SKK Migas sudah sesuai jalur. Tetapi, badan pengawasnya harus dibentuk lebih dulu,” ujar dia.