Menggugat Komitmen Parpol untuk Demokrasi - Oleh: Firman Firdhousi, Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015

Dinamika perpolitikan Indonesia pada masa-masa reformasi 1998 yang ditandai dengan berakhirnya rezim orde baru merupakan babak baru di mana bangsa Indonesia mengalami transformasi sosial besar-besaran dalam struktur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, terutama perubahan pada struktur politik yang mana pada masa sebelumnya proses politik banyak terkooptasi oleh hegemoni kekuasaan rezim yang mengekang kebebasan dan kemerdekaan kedaulatan politik rakyat.

Di era reformasi hari ini, bangsa Indonesia dapat dikatakan setidaknya telah menemukan bentuk ideal pemerintahan modern yaitu pemerintahan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi telah menjadi pondasi dasar dalam a rule of the game (aturan main) kehidupan berbangsa dan bernegara seperti adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan rakyat dalam menentukan preferensi sosial dan politiknya serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Demokrasi menuntut lebih dari sekadar pemilihan umum. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang bertumpu pada prinsip-prinsip meritokrastis. Sebagai mekanisme terbaik yang paling dipercaya untuk mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat, demokrasi harus bersikap inklusif terhadap aspirasi-aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Mendirikan budaya demokrasi yang matang membutuhkan waktu yang panjang bertahun-tahun, dan bangsa Indonesia sedang baru saja memulainya.

Eksistensi dan fungsi partai politik merupakan sesuatu yang niscaya dalam bangunan demokrasi modern. Partai politik disebut pilar demokrasi modern sebab melaluinya aspirasi dan tekanan perubahan sosial paling efektif disalurkan. Namun, menyimak tiga kali pemilihan umum di era Reformasi, Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, proses demokratisasi masih memberikan catatan kentalnya warna elitisme dan oligarkisme dalam kinerja kepartaian di Indonesia. Dominasi elite partai dalam proses politik masih determinan ketimbang keputusan politik yang dihasilkan dari bekerjanya sistem dan institusi politik.

Secara prosedural, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur politiknya seperti contoh proses politik pada ranah pimpinan nasional, sistem politiknya mengalami perubahan seiring dengan realitas perkembangan sosial dan politik bangsa Indonesia di mana masa jabatan kepala negara dibatasi sebanyak dua periode.

Namun, suksesi politik yang terjadi di Indonesia hari ini, terutama proses politik pada ranah pimpinan nasional tidak mengalami perkembangan yang berarti bagi kemajuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu juga, pada umumnya, partai politik sebagai poros utama yang menjembatani aspirasi dan tuntutan rakyat juga tidak menjaga relasi politik yang baik dengan para pemilihnya. Para anggota parleman merasa lebih dekat dan terikat pada partainya daripada dengan para pemilihnya, sehingga perilaku politik seperti itu dapat melemahkan kualitas dukungan politik konstituen. Maka tidak jarang bila masyarakat semakin tambah apatis dan memberikan pandangan minor terhadap partai politik karena para politisi dalam upaya kerja-kerja politiknya hanya mengejar jabatan politik saja. Kelemahan partai politik makin tampak dari pola kerja kepartaian yang lebih cenderung sebagai struktur politik untuk menggendalikan dan mengorganisir kelompok massa tanpa ada upaya memperkuat kesadaran pendidikan politiknya. Ditambah lagi dengan faksionalisasi aliran partai-partai politik yang berdasar atas dikotomi pelbagai ideologi yang melekat pada azaz masing-masing partai politik, sehingga partai politik banyak disibukkan oleh drama politik yang miskin tawaran solusi atas pelbagai persoalan yang mendera kehidupan rakyat sehari-hari. Partai-partai politik tidak pernah berfokus menawarkan kebijakan yang jelas dan kongkret. Para elit partai politik justru terjebak dalam pelbagai praktik perselingkuhan politik seperti kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Singkatnya, partai politik di Indonesia lebih berorientasi pada penjaringan massa an sich ketimbang konsisten menawarkan program. Di sinilah terlihat bahwa dinamika kepartaian di Indonesia saat ini memberikan kesan hanya mengejar kekuasaan semata tanpa memperdulikan the politics of basic needs (kebutuhan dasar hidup) rakyat. Peringatan bagi partai-partai politik bahwa mereka masih jauh dari visi menawarkan program dan orientasi kebijakan. Bahkan dalam kancah perubahan struktur politik di Indonesia, partai-partai politik hanya memberi sedikit dorongan untuk perubahan dan kemajuan.

Buruknya kualitas demokrasi di Indonesia juga disuramkan oleh dinamika euforia politik yang mengarah pada anarkisme dan konflik sosial. Hingga kini Indonesia masih menghadapi berbagai konflik. Partai politik sebagai media perekat kehidupan sosial masih terlihat gamang dalam memainkan fungsi dan peranannya. Bahkan, partai politik menjadi sumber utama berbagai konflik di akar rumput, akibat dari pertarungan yang dilakoni para elit politiknya demi kepentingan politik. Tawaran kebijakan desentralisasi yang menjadi salah satu agenda reformasi untuk mengakarkan dan memperkuat demokrasi di daerah masih belum menjawab harapan dan tuntutan rakyat.

Terjadinya berbagai perubahan praksis politik dan ketatanegaraan selama lebih dari 12 tahun ini pasca reformasi yang kesemuanya dicapai lewat suatu proses yang demokratis merupakan bagian penting akan lancarnya konsolidasi demokrasi. Namun, dalam perjalanannya, idealita politik terkadang tidak berbanding lurus dengan realitas politik, kecenderungan praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini hanya sebatas kulit luarnya saja. Memang secara prosedural, ciri-ciri praktik demokratisasi memang telah dilakukan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan politik di Indonesia. Namun, secara substansial capaian proses demokratisasi belum mencerminkan hakikat demokrasi itu sendiri.

Secara konseptual, idealnya partai politik sebagai penyokong infrastruktur politik memiliki peranan yang signifikan untuk membangun keadaban politik Indonesia. Hal tersebut dapat terwujud bilamana partai-partai politik dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Menjelang momentum pemilihan umum 2014, hiruk-pikuk politik nasional mulai menarik pelatuknya perlahan-lahan. Tampak sekali bahwa partai politik memang ditakdirkan dengan maksud dan tujuan merebut, memperluas dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Padahal menjadi penting untuk dipahami bahwa eksistensi partai politik tidak hanya memikirkan persoalan kekuasaan semata. Tapi, partai politik memiliki fungsi dan peran untuk perwujudan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (haluankepri.com)

BERITA TERKAIT

Menyatukan Asa untuk Mewujudkan Swasembada Pangan

Oleh: Sumarwoto Indonesia pada tahun 1984 pernah menorehkan sejarah dengan terwujudnya swasembada pangan karena produksi beras kala itu mencapai kisaran…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

Digitalisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro untuk Akuntabilitas

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses digitalisasi penyaluran kredit ultra mikro akan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Manfaat Fintech untuk Petani di Pedalaman

  Oleh: Archie Flora Anisa, GenBI Universitas Indonesia Hobat bin Luncat, seorang ketua adat dayak di desa Riam Durian, kecamatan…

Strategi Memperbaiki Layanan BPJS Kesehatan

  Oleh: Aura Nabila, Mahasiswi Ekonomi Syariah UII Pemerintahan era  Joko Widodo telah berupaya mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan melalui…

Manjakan Investor Dorong Ekspor

Oleh: Sarwani Kata ekspor sudah seperti mantra yang sering diucapkan untuk mengurai masalah kurangnya aliran dolar AS ke Tanah Air…