Pemilu tahun ini merupakan titik awal pergantian pemimpin bangsa kita. Artinya, bangsa ini akan memiliki pemimpin baru seiring dengan tidak adanya calon incumbent yang maju menjadi calon presiden. Publik harus memilih pemimpin baru. Inilah momen penting bangsa ini untuk cerdas, cermat, dan keluar dari pemilih tradisional ke pemilih rasional-kritis. Semakin dekatnya hajat demokrasi elektoral, menjadikan kita harus lebih cermat dalam memilih kandidat yang bisa menyambung lidah rakyat. Salah memilih berarti membenarkan proses konsolidasi demokrasi disakiti oleh personalitas kotor. Hal ini tidak lepas dari berbagai fenomena yang terjadi menjelang pemilu.

Di negeri ini, biasanya, kekuasaan yang sudah di tangan selalu diupayakan sekuat tenaga untuk dipertahankan jangan sampai lepas. Sifat manusia tidak pernah puas dengan kekuasaan yang sudah di tangan. Bahkan, kalau bisa dia akan terus mempertinggi dan memperbanyak kekuasaan. Sifat manusia sama dengan kekuasaan, keduanya terus menggunung. Manusia sedapat mungkin menggelindingkan kekuasaan bak bola salju, lama-kelamaan membesar. Demikian juga sifat kekuasaan akan selalu mendorong manusia berkuasa dan berkuasa. Seiring dengan mental seperti itu, banyak presiden yang berkuasa tak terbatas. Selama berkuasa, dia akan mengondisikan agar bisa terus berkuasa tiada putus sampai mati. Soeharto menjadi salah satu contoh bagaimana kekuasaan itu tak terbatas.

Berbagai cara dilakukan guna melanggengkan kekuasaan, juga kalau harus menyingkirkan lawan-lawan politik dengan cara apa pun. Abad lalu banyak sekali pemimpin dunia yang berkuasa berpuluh-puluh tahun sampai masyarakat muak dan menjatuhkan dari tampuk kekuasaan. Lihat saja dulu Presiden Mesir, Hosni Mubarak, Presiden Irak, Saddam Husein, juga Mahathir Muhammad dari Malaysia. Kembali ke Indonesia, begitu banyak orang yang telah menjabat masih saja berupaya dengan segala cara untuk bisa come back ke percaturan eksekutif. Hal itu nyata benar dari orang-orang yang pernah menjadi menteri, masih saja ikut pilkada agar dapat duduk sebagai gubernur, wali kota, atau bupati.

Mereka yang sudah menjadi menteri mau menjadi presiden dengan mendirikan partai. Mereka yang sudah menjadi gubernur ingin menjadi menteri atau presiden. Begitulah kekuasaan terus menggerogoti mental para bekas pemimpin yang tak mampu menahan diri dari godaan kembali ke kekuasaan. Mereka tak mampu hidup dalam kondisi post power syndrome. Pendeknya, mereka tak tahan tidak berkuasa karena kekuasaan berarti segala fasilitas dan gratis. Untuk menyanggah sebagai gila kekuasaan atau kecanduan berkuasa, mereka menggunakan bahasa eufemistis: panggilan demi nusa dan bangsa. Padahal, intinya mau berkuasa agar mendapat fasilitas gratis. Manusia Indonesia akan terus berkuasa, kalau bisa. Mereka tidak menyadari akan usia yang sudah uzur. Mereka seharusnya memberi ruang kepada generasi muda untuk tampil.

Tidak Ada Pengabdi

Cukuplah sudah pernah menjadi presiden, wapres, menteri, gubernur. Tidak semua orang bisa mencapainya. Jangan lagi presiden ingin menjadi presiden lagi. Wapres ingin naik jadi presiden. Wali kota atau bupati ingin jadi gubernur. Cukuplah posisi-posisi tersebut. Jangan kemaruk dengan peluang sambil berlindung di balik: ingin mengabdi. Di negeri ini tidak ada pengabdi. Yang ada pengejar jabatan. Pengabdi adalah gratisan, tidak dibayar. Maka, tidak ada orang bekerja tidak dibayar. Jadi, jangan pernah berbicara mau mengabdi. Pemimpin yang baik mampu melahirkan pengganti, penerus, atau melepaskan tongkat estafet, bukan untuk mengangkangi kekuasaan terus-menerus. Untuk itu, para ketua partai yang pernah menjabat, sadarlah, beri peluang kepada orang lain (yang lebih muda) untuk tampil. Jangan menguasai sendiri jabatan-jabatan.

Jangan lagi menggulirkan berbagai cara seperti yang dilakukan oleh caleg untuk menjadi wakil rakyat. Bahkan, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya banyak (high cost) agar dapat menduduki kursi terhormat di negeri ini. Sungguh luar biasa daya dan upaya yang dilakukan oleh para petualang politisi agar menjadi wakil rakyat. Bahkan, bahasa wakil rakyat bakal menjadi bahan kampanye untuk menarik simpati publik. Saat ini kita mengalami krisis pemimpin yang bermental pancasila di negeri ini. Memang tidak mudah mencari sosok pemimpin yang ideal dan mampu menerjemahkan pancasila sebagai dasar dan kultur kepemimpinannya.

Lihat saja misalnya para caleg miskin gagasan, kampanye pemilu hanya dilakukan lewat ritual promosi. Aktivitasnya diawali dengan belanja media iklan luar ruang dan menancapkannya dalam bentuk alat peraga kampanye di ruang publik yang dianggapnya strategis. Para caleg pun berkeyakinan, tanpa menjalankan ritual promisi, namanya bukan kampanye. Sementara itu, sebagian besar warga masyarakat mulai mempermasalahkan cara kampanye caleg yang miskin gagasan. Warga masyarakat menilai, pendapat caleg semacam itu semakin menegaskan pada calon pemilih, ternyata lewat tebaran alat peraga kampanye, banyak terlihat kampanye caleg yang tidak berkualitas.

Mereka, para caleg instan sejak awal kampanye mengalami kegagalan komunikasi saat menjalankan proses komunikasi politik dengan calon pemilihnya. Data di lapangan mencatat, ketika caleg hanya mengandalkan iklan politik yang direpresentasikan dalam bentuk alat peraga kampanye tanpa mau berbaur dan menyatu dengan calon pemilihnya. Dapat dikatakan, caleg tersebut membuat jarak komunikasi dengan warga masyarakat yang akan diwakilinya. Dengan demikian, caleg sengaja melakukan bunuh diri politik. Selain itu, tumbangnya moral dan karakter pemimpin dewasa ini menjadikan bangsa ini terus konsisten dalam keterpurukan. Korupsi misalnya, yang semakin merajalela di negeri ini menguatkan bahwa budaya tersebut masih saja menjadi problema akut yang belum bisa dipecahkan.

Wacana hukuman memiskinkan koruptor belum mampu meredam praktik korupsi. Koruptor malah semakin liar, tersenyum riang di depan kamera.

Mereka seolah-olah tidak berdosa atas apa yang mereka lakukan. Hukuman di penjara hanya dianggap kecelakaan biasa tanpa rasa malu. Ini menjadi ironi ketika budaya malu sudah tidak lagi melekat di benak mereka. Ini tidak lepas dari mandulnya generasi pancasilais yang belum tertanam sejak kecil. Dengan semakin kritisnya mental pemimpin yang jauh dari nilai-nilai pancasila, rakyat mempunyai pekerjaan rumah dalam menentukan pemimpin. Dengan demikian, di tahun politik ke depan, rakyat dihadapkan pada tugas berat dalam mencari pemimpin yang dapat mengemban amanah rakyat.

 Artinya, rakyat harus memilih pemimpin yang berkarakter pancasila. Pancasila sebagai dasar mereka dalam memimpin bangsa ini. Biarkan juga orang baru tampil. Ingatlah, rakyat sudah jenuh dengan kalian. Jangan menipu diri bahwa berkuasa adalah berkuasa dan itu berarti uang, enak, fasilitas, dan kekayaan. Ke depan, perlu diatur ketentuan guna mengerem keinginan untuk berkuasa. Menteri tidak boleh menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Demikian juga para wakil presiden tidak boleh menjadi presiden. Wakil gubernur tidak boleh maju mencalonkan diri dalam pilkada untuk kursi gubernur. Demikian seterusnya dengan wakil bupati dan wakil wali kota. Semua itu bukan mau mengurangi hak seseorang, tetapi membatasi agar manusia Indonesia tidak serakah dengan kekuasaan. (analisadaily.com)