Tanpa Inovasi Industri, RI Masuk Middle Income Trap

Jumat, 07/02/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengakui apabila dalam waktu 5-10 tahun ke depan Indonesia harus sudah masuk dalam negara berpendapatan tinggi. Pasalnya, selama program industrialisasi dalam negeri belum mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah, Indonesia bakal sulit lolos dari status middle income trap.

"Dalam 5-10 tahun ke depan Indonesia harus masuk negara berpendapatan tinggi. Maka perdagangan sumber daya alam juga harusnya sudah inovatif. Karena kalau hanya mengandalkan yang mentah sebetulnya era resources booming sudah selesai," kata Menkeu Chatib Basri di Jakarta, Kamis (6/2).

Chatib mengatakan Indonesia akan menyesal jika ke depan masih mengandalkan sumber daya alam (SDA) sebagai mesin utama perdagangan. Pasalnya tak lebih dari 5 tahun ke depan harga energi juga akan melemah. Hal tersebut juga berdampak pada menurunnya harga komoditas. Sehingga dapat dipastikan jika Indonesia tidak melakukan perubahan maka akan terjebak dalam negara middle income trap.

"Bahayanya selama ini 65% ekspor Indonesia dilakukan dalam bentuk energi bahkan yang mentah. Kemudian jika kita masih mengandalkan hal itu pasti kita akan sama dengan Afrika Selatan dan Brazil. Sebab tidak pernah bisa memanfaatkan perdagangan yang bernilai tambah," ujarnya.

Studi Bank Pembangunan Asia (ADB) tentang Asia 2050 menunjukkan tak banyak negara yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah ia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah, seperti Indonesia saat ini.

Mengapa? Karena ada perbedaan yang mendasar dalam strategi ekonomi antara negara pendapatan menengah dan pendapatan rendah. Ketika pendapatan masih rendah, pertumbuhan ekonomi bisa didorong dengan mengandalkan sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja ke sektor yang produktif.

Ketika negara mulai masuk kategori pendapatan menengah, pertumbuhan ekonomi menuntut modal, baik dalam arti fisik maupun manusia dengan keterampilan yang lebih tinggi. Ini yang disebut moving value chain. Tak hanya itu, struktur ekonomi juga akan bergeser ke sektor jasa.

Yang lebih penting lagi adalah ekspor tak bisa lagi mengandalkan buruh murah. Ekspansi ekspor akan bergantung pada ”produk baru” tetapi dengan inovasi bisa diproduksi Indonesia dengan kualitas yang lebih baik dan efisien. Ekspor juga tak bisa mengandalkan pasar tradisional yang sudah ada. Harus ada pasar baru.

Untuk itu Chatib meminta agar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal (RPJMN) 2015-2019 yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus tertera pembangunan yang berinovasi. Pasalnya, dari inovasi maka seharusnya industri dalam negeri mampu menciptakan produk yang bernilai tambah. Bahkan termasuk dalam industrialisasi dunia entertainment.

Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan sejak tahun 1990 hingga 2013 kemarin pendapatan kelas menengah tingkat bawah Indonesia terus stagnan di kisaran US$2.000 hingga US$7.250 per bulan. Bahkan rata-rata pendapatan kelas menengah di Indonesia juga tidak berubah di kisaran US$3.500 per bulan. Sedangkan untuk keluar dari middle income trap minimal pendapatan kelas menengah mencapai US$11.750 per bulan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah selalu mismanagement dalam implementasi pembangunan. Padahal dari segi potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sudah sangat mumpuni untuk menerapkan pembangunan yang berkualitas. Namun sayang selama ini pemerintah cuma bisa bicara.

Begitu juga dengan pengelolaan SDA, Enny menilai Indonesia memiliki banyak pilihan industri yang bisa dikembangkan menjadi hilirisasi seperti perekebunan, tambang dan perikanan. Namun untuk mencapai hilirisasi itu syaratnya harus ada keseriusan dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang pro sektor riil. Peran sektor riil sangat menjadi penentu dalam situasi rawan terjebak sebagai negara middle income trap. Bahkan Indonesia dapat keluar dari ancaman tersebut dalam kurun waktu tak lebih dari 10 tahun.

“Pemerintah harus punya stimulus untuk mendorong produktifitas sektor riil. Tapi rasanya susah juga mengingatkan anggaran pemerintah masih tersandera ongkos birokrasi. Bahkan kalau kita lihat BI bauran kebijakannya saja masih kontradiktif dengan berlakunya rezim suku bunga tinggi,” terang Enny.

Lebih dari itu dia menilai sejatinya Indonesia sudah menyandang status negara middle income trap. “Kalau mau jujur Indonesia sudah terjebak dalam middle income trap sejak lama. Hal itu terlihat dari kesenjangan ekonomi yang semakin melebar seperti gini ratio yang sudah di level 0,41 padahal beberapa tahun lalu masih di 0,3. Bahkan dengan adanya current account deficit saja membuat kita semua makin yakin kalau Indonesia sudah terjebak,” kata dia.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, persoalan keluar dari jebakan middle income trap, bukan hanya fokus pada bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, lebih kepada konsistensi dan keseriusan pemerintah itu sendiri. “Memang betul kita harus menggenjot pendapatan per kapita untuk tidak terjebak dalam middle income trap. Namun yang disayangkan,pemerintah tidak pernah punya program yang dijalankan secara konsisten dan kontinu.” jelasnya.

Selain itu, juga masih terjadi kebocoran anggaran dana sehingga menghambat pembangunan dan upaya peningkatan di sejumlah sektor . “Sehingga untuk bisa keluar dari middle income trap butuh waktu yang sangat lama, lebih dari 10 tahun.” ujarnya.

Di samping menjalankan program atau kebijakan secara konsisten, Eugenia menambahkan, koordinasi antarpemerintahan juga harus dipastikan berjalan dengan baik. Dari sisi nilai tukar rupiah misalnya, harus dijaga jangan sampai terlalu tinggi. “Koordinasi dengan Bank Sentral, BI itu perlu. Memang saat ini rupiah bisa dibilang sedang bagus. Namun harus tetap diupayakan bagaimana agar nilai tukar rupiah itu tidak dibuat tinggi.” tandasnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengaku Indonesia bisa saja mengejar ketertinggalannya dalam pendapatan perkapita untuk keluar dari middle income trap jika pemerintahan yang baru membawa perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi.

“Dalam 10 tahun ke depan yang artinya 2 kali periode pemerintahan, bisa saja pendapatan perkapita kita memenuhi standar tersebut dengan optimisme dan kebijakan baru dari pemerintahan yang baru”, ujarnya. lia/lulus/nurul/iwan