Penerbitan Sukuk Dinilai Positif

Prioritaskan Investor Dalam Negeri

Jumat, 07/02/2014

NERACA

Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan Pemerintah menerbitkan sukuk (surat utang berbasis syariah) senilai Rp1,57 triliun pada Februari tahun ini, sebuah langkah positif asalkan dana hasil lelang sukuk tersebut diprioritaskan untuk investor dalam negeri. Pasalnya, apabila sukuk dijual kepada investor dalam negeri, maka bunga utang yang akan dibayar Pemerintah tidak akan menambah daftar beban utang luar negeri kepada masyarakat Indonesia yang jumlahnya di atas Rp2.000 triliun.

“(Penerbitan sukuk) Bisa menjadi sangat positif mengingat tujuannya untuk membangun infrastruktur. Tetapi jangan lupa, harus diprioritaskan sukuk ini dibeli oleh investor dalam negeri sehingga untuk bayar bunga utangnya tidak akan lari kemana-mana,” ujar Direktur Indef, Enny Sri Hartati kepada Neraca, Kamis (6/2).

Meskipun begitu, dirinya mengingatkan agar implementasinya dapat pengawasan dengan baik. Hal ini dianggap penting sebab sejatinya Pemerintah mendapat dana tersebut dari masyarakat. Nah, yang menjadi kekhawatiran justru sebagian dari dana tersebut hilang tanpa jejak.

“Perlu diawasi pelaksanaannya agar benar-benar terserap untuk pembangunan jalur kereta api dan asrama haji. Jika tidak, maka tidak ada gunanya manfaat utang baru tersebut. Bisa jadi, hanya menambah deretan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang tidak pernah mendapat nilai positif,” tukas Enny.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kembali menerbitkan sukuk senilai Rp1,57 triliun pada bulan ini. Sejumlah sukuk baru tersebut akan digunakan untuk membiayai tiga proyek pembangunan infrastruktur. Sedangkan realisasi penerbitan sukuk sejak pertama diterbitkan pada 2008 sampai Januari 2014 sebesar Rp4,592 triliun.

“Bulan ini Pemerintah telah menerbitkan sukuk untuk proyek pembiayaan pembangunan infratsruktur senilai Rp1,57 triliun. Sejumlah sukuk tersebut akan digunakan untuk membiayai tiga proyek infrastruktur. Karena ketiga proyek tersebut juga sudah termaktub dalam rencana pembiayaan di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara ) 2014,” kata Kepala Direktorat Jenderal Pengelola Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan proyek penerbitan sukuk untuk pembiayaan ini merupakan metode baru untuk pembangunan infrastruktur. Penerbitannya sukuk kali ini juga dilakukan bukan dalam bentuk Rupiah murni dan juga bukan dalam bentuk pinjaman. "Proyek ini merupakan metode baru. Bukan dalam bentuk Rupiah murni atau juga dalam bentuk pinjaman. Tapi ini proyek pembiayaan sukuk,” terangnya.

Ketiga proyek yang akan dibiayai oleh penerbitan sukuk baru tersebut di antaranya, pertama, untuk pembangunan jalur ganda atau double track kereta api lintas Cirebon-Kroya Segmen II dengan nilai pembiayaan sebesar Rp745 miliar. kedua, pembangunan double track kereta api lintas Manggarai-Bekasi senilai Rp626 miliar. Dan terakhir proyek revitalisasi asrama haji atau peningkatan sarana dan prasarana embarkasi haji senilai Rp200 miliar.

“Pastinya proyek-proyek tersebut telah melalui studi kelayakan yang baik dan benar. Mengenai pengerjaannya sudah meneliti kebutuhan seperti jalan rel, pengadaan jembatan kereta api, persinyalan dan telekomunikasi serta manajemen konstruksi. Jadi kita pastikan penerbitan sukuk ini akan berjalan efektif dan efisien,” terang dia.

Sedangkan proyek revitalisasi asrama haji Robert menjelaskan Kementrian Agama (Kemenag) yang bertanggungjawab untuk memfasilitasi proyek tersebut. Fasilitas yang akan dikerjakan oleh Kemenag melalui sukuk itu akan direalisaikan dalam bentuk pembangunan gedung, pengembangan fasilitas gedung dan pembangunan fasilitas penunjang Asrama Haji di Medan, Padang, Jakarta dan Balikpapan. “Pemerintah tahu dari tahun ke tahun jumlah peserta haji kita terus meningkat. Maka sangat realistis kebutuhan sukuk ini untuk membangun asrama,” tandasnya. [lulus]