Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Prestasi kinerja menteri ekonomi jelang akhir pemerintahan belum dirasakan menunjukkan kinerja yang berarti. Bahkan secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Kondisi ini makin diperparah dengan defisit perdagangan yang terus melebar hingga US$ 4,6 miliar, inflasi yang terus tinggi hingga depresiasi nilai tukar rupiah tembus Rp 12.000 per US$. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya terus turun. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5% pada 2011, dan 6,23% pada 2012, pertumbuhan ekonomi 2013 berada di bawah 6%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2013 sebesar hanya 5,78%. Angka tersebut turun dibandingkan sepanjang 2013 sebesar 6,23%. Bahkan di Tahun Kuda ini, pertumbuhan ekonomi masih disikapi pesimistis bisa tumbuh diatas capaian tahun 2013. Apalagi menjelang pemilu, biasanya pemerintah makin disibukkan urusan politik, khususnya para menteri yang merangkap jabatan pengurus partai. Alhasil, beragam program kementerian bisa dipastikan jalan di tempat.

Maka tidak heran jika, pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa saja berada dibawah pertumbuhan ekonomi 2013. Alasannya, faktor pemilu yang menjadi penyebab penurunan tersebut. Selain itu, adanya kebijakan Bank Indonesia yang menaikan BI Rate sampai ke 7,5% juga menjadi penyumbang penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebab, kebijakan pengetatan BI dengan alasan pengetatan untuk mengerem kredit, dimana dampaknya akan terasa pada tahun ini.

Sebaliknya, pemerintah menyakini pesta pemilu lima tahunan malah diyakini bisa menopang pertumbuhan ekonomi  karena terjadinya peningkatan konsumsi dan perputaran uang. Karena itu, pemerintah tetap optimis bila pertumbuhan ekonomi 2014 akan mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN sebesar 6%. Tidak hanya itu, konsumsi pemerintah juga mampu memberikan andil pada pertumbuhan ekonomi, meskipun komponen ini tidak menyumbang peranan yang terlalu besar dibandingkan sektor ekspor.

Namun faktanya di lapangan, suka tidak suka konsumsi pemerintah masih jauh dari yang diharapkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi saat ini. Padahal, tiap tahunnya anggaran belanja pemerintah selalu naik. Hanya saja, belanja modal yang digelontorkan pemerintah efeknya tidak begitu terasa signifikan lantaran diperuntukkan bagi sifat yang tidak produktif. Maka jangan heran, bila konsumsi masyarakat masih dominan menopang pertumbuhan ekonomi ketimbang belanja pemerintah. Kondisi inipun diuntungkan karena populasi masyarakatnya yang besar.

Hanya saja, sejauhmana kemampuan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika kedepannya pertumbuhan ekonomi dalam negeri terus melambat. Efek ini tentunya akan memicu daya beli masyarakat akan berkurang karena semua kebutuhan hidup akan mahal, inflasi tinggi, tingkat suku bunga juga tinggi untuk menjaga nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi.

Sementara konsumsi sektor swasta yang sejatinya bisa diandalkan, ternyata tidak bisa harapkan karena daya saingnya dipaksakan untuk lemah karena kebijakan dan dukungan pemerintah yang tidak berpihak, seperti pemangkasan subsidi dan suku bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini makin diperparah dengan pungutan liar dan dukungan infrastruktur yang tidak mendukung.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memperhatikan potensi perlambatan ekonomi jangka panjang dengan memberikan kebijakan bagi sektor swasta dengan harapan bisa menghidupkan sektor industrialisasi untuk katup pengaman ekonomi dalam negeri.