Tendensi Bisnis Diperkirakan Melemah - Triwulan I 2014

NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai indeks tendensi bisnis (ITB) pada triwulan IV 2013 diprediksi sebesar 103,93. Kondisi bisnis tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2013. Namun begitu, tingkat optimisme pelaku bisnis pada triwulan I-2014 justru diprediksi lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2013.

“Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan IV 2013 menunjukan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai ITB 104,72. Peningkatan itu terjadi karena adanya peningkatan pendapatan usaha. Kemudian penggunaan kapasitas produksi atau usaha dengan nilai indeks sebesar 106,21 dan rata-rata jumlah jam kerja dengan nilai indeks sebesar 102,68,” kata Kepala BPS Suryamin, di Jakarta, kemarin.

Suryamin menjelaskan peningkatan kondisi bisnis pada triwulan IV-2013 terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas, dan air bersih dengan nilai ITB sebesar 107,33. Sedangkan yang terendah terjadi pada sektor jasa-jasa dengan nilai ITB sebesar 103,33.

“Namun juga ada sektor yang tidak mengalami peningkatan nilai ITB. Di antara sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang hanya mencapai nilai ITB sebesar 95,54. Dengan begitu diharapkan pemerintah bisa membuat langkah konkret agar sektor-sektor yang tidak mengalami peningkatan itu segera diperbaiki,” tutur Suryamin.

Meski begitu Suryamin mengaku walaupun pada triwulan IV 2013 ITB diprediksi mengalami peningkatan namun hal itu sulit terjadi pada triwulan I 2014. “Tingkat optimisme pekaku bisnis dalam melihat potensi bisnis di triwulan pertama tahun ini ternyata diperkirakan akan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini bisa terjadi mengingat Indonesia masih mengalami perlambatan ekonomi,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Suhariyanto mengaku sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang kecil. Padahal sektor pertanian penyerapan memiliki potensi penyerapan ttenaga kerjanya besar namun pertumbuhannya tenaga kerja yang sangat besar.

Bahkan Suhariyanto menilai penduduk miskin di Indonesia sebagian besar tersebar di masyakarat pertanian.  "Sekarang kemiskinan sebenarnya hanya terjadi pada 1 titik. Tapi dampaknya bisa ditelusuri yaitu penduduk miskin sebagian besar terjadi di lingkungan pertanian," terangnya.

Lebih jauh Suhariyanto menjelaskan sektor pertanian masih menyisakan kemiskinan karena penyerapan tenaga kerjanya mencapai 38 juta tenaga kerja. Hal itu tidak sebanding dengan prosentase pertumbuhannya yang hanya 3%. "Jadi kalau ke depan mau mengentaskan orang miskin. Mungkin pemerintah harus konsentrasi bagaimana memberikan kesempatan pertumbuhan industri pertanian,” tambahnya.

Untuk itu Suhariyanto menekankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Bapenas agar dalam merancang merancang perencanaan pembangunan ke depan harus mengedapankan sektor pertanian. Kebijakannya bisa dirancang dalam bentuk program penyerapan tenaga kerja dari sektor lain ke sektor pertanian. Selain itu pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk dan bibit unggulnya terjamin.

"Memang penyelesaiannya melalui progam jangka panjang. Nah, makanya Bapenas seharunya perencanaan itu sampai tahun 2019 itu di sektor pertanian,” pungkasnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…