Lindungi Hutan, APP Siap Atasi Deforestasi

Asia Pulp and Paper (APP) mengandeng pemerintah stakeholder masyarakat untuk bersama-sama mengatasi isu deforestasi di Indonesia. Bahkan sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan atau konservasi hutan atau Forest Conservation Policy (FCP), APP telah mengumumkan penghentian pembukaan hutan alam secara permanen di seluruh rantai pasokannya melalui peluncuran kebijakan FCP yang meliputi area konsesi seluas 2,6 juta hektar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Aida Greenbury, Managing Director Sustainability & Stakeholder Engagement APP mengatakan, kebijakan tersebut merupakan terobosan penting dalam usaha melindungi hutan alam, “Komitmen APP ini merupakan rencana implementasi prinsip – prinsip Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) yang paling luas dan paling ambisius di dunia,”ungkapnya.

Dengan hampir selesainya penilaian HCV dan HCS di lapangan, APP telah mulai mengolah hasil temuan yang ada ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Lestari yang Terintegrasi (Integrated Sustainable Forest Management Plans/ISFMPs). ISFMP ini akan mengatur tata cara pengelolaan dan pemeliharaan daerah konsesi kedepannya.

Namun, keberhasilan jangka panjang dari rencana pengelolaan ini juga memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan kehutanan Indonesia,”Kami menyusun rencana pengelolaan ini untuk memastikan kelangsungan dari 2,6 juta hektar lahan yang merupakan tanggung jawab para pemasok kami. Namun, apabila wilayah hutan Indonesia lainnya tidak dikelola secara bertanggung jawab, lanskap hutan Indonesia akan terus beresiko terdegradasi,”ujarnya.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan akan menyelesaikan penilaian terintegrasi terhadap keaneka ragaman hayati dan konservasi, yang terbesar yang pernah dilakukan. Menurutnya, sudah waktunya bagi semua pihak untuk ikut berperan secara aktif dan mulai saling bekerja bersama, “Kampanye menentang pelaku bisnis yang telah menunjukkan kesungguhan untuk berubah, seperti yang telah kami lakukan, harus diakhiri dan sekarang adalah waktunya untuk fokus ke masa depan dan membuat solusi untuk permasalahan kompleks yang ada pada sektor kehutanan di Indonesia, dan mempromosikan praktek – praktek kehutanan bertanggung jawab,”jelasnya. (bani)

BERITA TERKAIT

MK Tegaskan UU Ketenagakerjaan Lindungi Hak Pekerja

MK Tegaskan UU Ketenagakerjaan Lindungi Hak Pekerja NERACA Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa norma dalam Undang-Undang (UU)…

Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…