NERACA

Jakarta- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) pada awal tahun ini. Rencananya, dari 16 SPBG yang akan dibangun, pembangunan enam SPBG akan dilakukan pada paruh awal 2014. "Termasuk empat MRU (Mobile Refueling Unit). Nanti akan kita resmikan setiap bulan,” kata Vice President Corporate Communication PGN Ridha Ababil di Jakarta, Kamis (6/2).

Menurut dia, untuk pembangunan SPBG ini pihaknya menyiapkan dana Rp 260 miliar. Dari 16 SPBG yang direncanakan, 12 SPBG akan dibangun di Jawa Barat, 3 SPBG di Jawa Timur, serta 1 SPBG di Riau. Selain itu, perseroan juga akan mengoperasikan empat MRU. Saat ini, MRU yang telah beroperasi ditempatkan di Monas dan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Diketahui, selain pembangunan SPBG, manajemen perseroan sebelumnya mengaku tengah mengembangkan proyek floating storage regasification unit (FSRU) atau penampung LNG terapung yang terletak di wilayah Lampung. Targetnya, pada bulan Juni tahun 2014, proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Lampung sudah dapat beroperasi.

Dengan adanya penampung LNG tersebut diharapkan dapat menjamin pasokan gas untuk wilayah Lampung dan Jawa Barat. Proyek ini nantinya akan memasok gas untuk kebutuhan industri, komersial dan rumah tangga di wilayah tersebut. Adapun alokasi gas tersebut akan didapatkan perseroan, dimulai secara bertahap.

Untuk pengembangan ini, perseroan merencanakan pada tahap awal berkisar lima kargo, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 18 kargo. Setelah itu, bisa sampai 29 kargo. Dengan beberapa pengembangan proyek yang dilakukan, perseroan pun optimistis dapat merealisasikan pertumbuhan volume distribusi gas sekitar 10% pada tahun depan. “Pasokan gas pada tahun depan sudah pasti akan meningkat, mengingat ada beberapa proyek pengembangan yang akan dimulai pada 2014 mendatang,”  jelasnya.

Akuisisi Pertamina

Sementara itu, terkait rencana akuisisi dan marger dengan PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), Hendi Prio Santoso menegaskan, pihaknya belum menerima arahan untuk menggelar RUPS dari pemegang saham utamanya dalam hal ini pemerintah guna membahas rencana akuisisi dan marger dengan PT Pertamina (Persero).

Sebagai perusahaan terbuka, sambung dia, setiap aksi perseroan tentunya harus melalui mekanisme RUPS, sedang kementrian BUMN belum mengamanahkan untuk menggelar RUPS, “Jadi kita belum bisa komentar (perihal akuisisi dan marjer dengan PT Pertamina). Kewenangan ada di pemerintah," ujarnya.

Seperti diketahui, aksi korporasi tersebut masih menuai pro dan kontra di pemerintah. Isu akuisisi Pertamina yang disampaikan kementerian BUMN dalam beberapa bulan terakhir. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Ali mengatakan, keputusan Kementerian BUMN, Dahlan Iskan dinilai gegabah dan terlalu terburu-buru untuk mengizinkan akuisisi PGN oleh Pertamina.  

Menurut dia, kebijakan BUMN, juga perlu mencermati siapa yang mendapatkan untung di atas kerugian pemegang saham publik yang sudah lama memegang saham PGN. Apalagi terkait dengan perusahaan publik.“Kasihan para Dana Pensiun yang harus cut loss sesuai ketentuan mereka, dan kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?” tandasnya. (lia)