NERACA

Jakarta – Curah hujan tinggi mengakibatkan banjir menyerang lahan sentra produksi padi di Pulau Jawa, dari total 400.000 hektar lahan padi yang terndam, ada 40.000 hektar sawah mengalami puso alias gagal panen.  Maka dari itu untuk mem untuk mempercepat proses rehabilitasi lahan padi yang rusak, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyiapkan dana Rp 200 miliar. 

Rusman Heriawan, Wakil Menteri Pertanian, mengatakan dari data yang ada sawah yang terendam  dan gagal pane nada sekitar 40.000 hektar, Petani yang merasa lahan sawahnya rusak atau mengalami puso hingga 75% berhak mendapatkan uang pergantian hingga Rp 2 juta/hektar. “Penggantian per hektar antara Rp 1,7-2 juta supaya petani dapat fresh money untuk membeli pupuk dan bibit dan segala macam. Pupuknya pun bersubsidi agar lebih murah supaya petani bisa bekerja," katanya di Jakarta, Kamis (6/2).

Kendati demikian, Rusman tidak mengkhawatirkan adanya pasokan beras nasional, mengingat saat ini stok beras masih tergolong aman. “Stok beras yang ada di Bulog masih cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan, sambil menunggu masa panen,” imbuhnya

Hal yang dikhawatirkan Rusman adalah masalah distribusi, banyaknya jalan yang rusak dan masih terputusnya beberapa jalan provinsi akibat banjir akan menjadi penyebab kenaikan harga beras dan terganggunya pasokan terutama di kota besar seperti di Jakarta.

"Tetapi yang kita perhitungkan adalah kelancaran distribusinya. Bayangkan ya, di sentra produksi masih ada produk-produk pertanian yang tidak bisa dijual cuma karena tidak bisa diangkut. Di sana harganya jatuh karena tidak bisa diangkut kemudian di pasar-pasar perkotaan harganya mahal karena suplainya sedikit. Itu kan sesuatu yang sangat tidak mengenakan buat kedua pihak, baik konsumen maupun produsen juga," jelasnya.

Harus Sigap

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, mengatakan musibah banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia menyebabkan distribusi bahan pangan menjadi terhambat. Efeknya, harga mulai merambat naik, dan kelangkaan bahan pangan juga mulai terjadi. Menyikapi hal ini, DPR meminta pemerintah sigap menghadapi hal ini.

“Pemerintah harus sigap dan tanggap menghadapi kenaikan dan kelangkaan harga pangan. Ini harus segera diatasi, agar musibah ini tidak memberikan dampak semakin naiknya harga dan kelangkaan bahan pangan,” harapnya.

Politisi F-PKS ini yakin, Pemerintah pasti bisa mengatasi kondisi ini. Ia juga yakin Pemerintah memiliki upaya dalam mengendalikan kebutuhan primer masyarakat ini. “Pemerintah harus melakukan berbagai upaya. Parlemen tidak perlu ngajarin. TinggalPemerintah mau atau tidak. Mungkin bisa mulai dari operasi pasar, menambah pasokan bahan pangan tambahan agar sampai ke konsumen. Pemerintah pasti punya cara mengatasi hal ini. Harus mau melakukan itu,” imbuh Sohibul.

Dikatakan, sebenarnya jika ada bencana banjir atau bencana alam lainnya, hal itu dapat menghambat distribusi pangan maupun barang lainnya. “Itu sudah biasa terjadi ketika ada musibah atau bencana, transportasi menjadi terhambat. Termasuk penyaluran bahan pangan, sehingga kenaikan harga pangan juga tak dihindarkan,” paparnya.

Sedangkan menurut Sarjan Tahir, Direktur Utama Pandu Tani Indonesia (Patani) menilai logistik nasional yang lemah mengakibatkan jalur distribusi nasional terganggu, karena selama ini logistik nasional hanya mengandalkan distribusi dari darat saja, dan jika terjadi banjir seperti sekarang menjadi lumpuh. Tentu saja ini sangat menyulitkan petani nasional yang ingin mendistribusikan hasil panennya

Padahal  di beberapa daerah sedang musim panen untuk musim tanam Oktober - Maret. Namun demikian, para petani tidak bisa mendistribusikan hasil panennya mengingat sisitem logistik nasional yang lemah. Padahal saat ini kenaikan harga pangan tinggi di perkotaan tapi tidak dinikmati oleh para petani. “Harga pangan tinggi, tapi tidak bisa dinikmati oleh para petani, karena hasil panen meraka tidak bisa dijual karena distribusi yang terhambat karena banjir,” terang Sarjan. [agus]