NERACA

Jakarta—Sikap produsen pulp dan kertas raksasa, Asia Pulp and Paper, membabat hutan alam seluas 2,6 juta dalam konsesi hutan tanaman sebelum mengumumkan kebijakan kelestarian sangat disesalkan. Tindakan tersebut membuat kampanye komitmen kelestarian Asia Pulp and Paper (APP) menjadi menyesatkan karena justru mengancam hutan Indonesia jika ditiru perusahaan lain.

“APP baru menyatakan berhenti membabat hutan alam setelah hutannya habis. Jika perusahaan lain meniru kampanye ala APP, bisa membahayakan masa depan hutan Indonesia,” kata Pimpinan Transformasi Pasar World Wilflife Fund (WWF) Indonesia Aditya Bayunanda di Jakarta, Kamis (6/2).

WWF merupakan organisasi nonprofit global yang sudah puluhan tahun menjalankan program konservasi di Indonesia.

APP mengumumkan Peta Jalan Kelestarian pada Juni 2012 dengan tidak beroperasi di konsesi 6 anak perusahaan seluas 1 juta hektar, tapi tetap mendapat bahan baku dari konsesi pemasok seluas 1,5 juta hektar. APP kemudian mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan pada 5 Februari 2013 yang dijalankan bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia.

Aditya mengatakan, sampai saat ini kebijakan konservasi hutan APP belum menyentuh strategi mengganti kerusakan hutan yang telah terjadi. Dia mengingatkan APP telah membabat hutan alam seluas 2,6 juta hektar yang menjadi konsesi anak perusahaan dan mitra pemasok bahan baku bubur kertasnya.

Menurut Aditya, APP memiliki catatan kelam dalam sejarah kerusakan hutan Indonesia. “APP bukanlah model kelestarian yang layak ditiru oleh perusahaan pulp dan kertas lain,” ujar Aditya.

Sebelumnya, organisasi nonpemerintah  yang aktif mengkaji masalah kehutanan, lingkungan, dan ekonomi, Greenomics Indonesia, menerbitkan laporan yang merekomendasikan APP segera merevisi Peta Jalan Kelestarian 2012 dan Kebijakan Konservasi Hutan 2013.

Koordinator Program Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi mengatakan, APP tidak jujur berkait status pemasok bahan baku dengan menyatakan anak perusahaan sebagai mitra independen sehingga bisa terus membabati konsesi yang belum dimoratorium.

Greenomics Indonesia mengapresiasi sikap Kementerian Kehutanan yang menolak permohonan perubahan status lima anak perusahaan APP menjadi mitra independen pemasok bahan baku bubur kertas.

Menurut Vanda, langkah tersebut menunjukkan APP melakukan berbagai cara demi mendukung popularitas melalui kampanye kelestarian. “Kepatuhan terhadap regulasi tetap nomor satu dalam pengelolaan hutan lestari. Perusahaan tidak boleh melanggarnya apalagi demi popularitas kelestarian,” kata Vanda.

Sementara itu, dalam pernyataan tertulis menyambut peringatan setahun peluncuran Kebijakan Konservasi Hutan, Direktur Pengelola Kelestarian dan Pemangku Kepentingan APP Aida Greenbury mengajak organisasi nonpemerintah, pemerintah, dan perusahaan bekerja sama mencegah deforestasi di Indonesia.

Kebijakan Konservasi Hutan meliputi konsesi hutan seluas 2,6 juta hektar yang meliputi seluruh rantai pasok bahan baku bubur kertas APP.